NIM. E1011131010, FITRI RAHMAH
fisip

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PINOH UTARA KABUPATEN MELAWI NIM. E1011131010, FITRI RAHMAH
PublikA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 6, No 3 (2017): PublikA, Edisi September 2017
Publisher : FISIP Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/publika.v6i3.1590

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kurang berhasilnya implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah masih banyaknya anak putus sekolah di Desa Sungai Pinang yakni sekitar 34,96% dan masih terdapat masyarakat yang kurang peduli terhadap pendidikan serta rendahnya partisipasi masyarakat terhadap implementasi kebijakan. Teori yang digunakan adalah teori Smith, dimana ada empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: a) kebijakan yang diidealkan; b) kelompok sasaran; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab; d) unsur-unsur lingkungan. Paradigma kualitatif dangan jenis penelitian deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan wajib belajar 9 tahun di Desa Sungai Pinang Kecamatan Pinoh Utara Kabupaten Melawi adalah: a) kebijakan yang diidealkan berupa kurang optimalnya perealisasian kebijakan berdasarkan aturan yang berlaku; b) kelompok sasaran berupa tanggapan kelompok sasaran yang masih kurang mendukung; c) badan-badan pelaksana yang bertanggungjawab yang belum pernah melakukan sosialisasi kebijakan; d) unsur-unsur lingkungan yang belum sepenuhnya mendukung kebijakan. Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah diharapkan bagi Pemerintah Kabupaten Melawi agar lebih meningkatkan adanya motivasi bagi sasaran program, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana atau prasarana, dan melakukan sosialisasi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 9 tahun sehingga permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan cepat. Kata-kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun, Faktor-faktor