Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINDAK PIDANA PENGEMISAN LANSIA PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Tajriyani, Nur Syamsi; Hasiando Sinaga, Samuel Calvin; Abimanyu, Enditianto; Parlinggoman Sinaga, David
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 9 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i09.p14

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang pengemisan lansia pada platform media sosial dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena pengemisan lansia di platform media sosial dalam kaitannya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa tindakan pengemisan di tempat umum, termasuk di media sosial, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 504 KUHP Kolonial. Namun, dalam KUHP Nasional yang baru, ketentuan mengenai pengemisan oleh lansia tidak diatur secara khusus, meskipun ada aturan mengenai pemanfaatan anak untuk mengemis. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait pengemisan lansia di media sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah pengemisan yang mengeksploitasi kelompok rentan, termasuk lansia, baik secara offline maupun online. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait hal ini masih perlu ditingkatkan, mengingat belum ada peraturan daerah yang menindaklanjuti Surat Edaran tersebut. Secara keseluruhan, fenomena pengemisan lansia di media sosial menunjukkan perlunya peraturan yang lebih jelas dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi kelompok rentan serta menjaga integritas dan keamanan nasional dari praktik-praktik eksploitasi semacam ini. The aim of this research is to examine the begging of elderly people on social media platforms in relation to the positive legal provisions that apply in Indonesia. This research is a type of normative legal research. The results of this research show that the phenomenon of begging for elderly people on social media platforms in relation to positive legal provisions in Indonesia, can be concluded that the act of begging in public places, including on social media, can be categorized as a criminal act according to Article 504 of the Colonial Criminal Code. However, in the new National Criminal Code, provisions regarding begging by the elderly are not specifically regulated, although there are regulations regarding the use of children to beg. This shows that there is a legal vacuum regarding begging for elderly people on social media. The Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia has issued a Circular to prevent begging that exploits vulnerable groups, including the elderly, both offline and online. However, the implementation and enforcement of laws regarding this matter still need to be improved, considering that there are no regional regulations that follow up on the Circular Letter. Overall, the phenomenon of begging for the elderly on social media shows the need for clearer regulations and strict law enforcement to protect vulnerable groups and maintain national integrity and security from exploitative practices of this kind.
Rekonstruksi Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap Penjatuhan Pidana Mati Tindak Pidana Korupsi dalam 'Keadaan Tertentu' Yudana, Pamus Sukma; Abimanyu, Enditianto
JURNAL ANTI KORUPSI Vol 11 No 1: Mei 2021
Publisher : PUSAT KAJIAN ANTI KORUPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS JEMBER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/jak.v3i1.27132

Abstract

Tindak pidana korupsi tergolong sebagai extraordinary crime, sehingga untuk memberantasnya dibutuhkan extraordinary instrument. Pidana mati sebagai extraordinary instrument tercantum dalam klausul Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pasal 2 ayat 2 tersebut menjelaskan bahwa pidana mati dapat dijatuhkan pada korupsi yang dilakukan dalam ‘keadaan tertentu’. Walaupun belum pernah ada putusan demikian, hal tersebut tentunya menciptakan pertentangan norma, yang menimbulkan berbagai miskonsepsi tafsir dan penerapan hukum atas Pidana Mati dalam UU Tipikor. Tujuan utama daripada penelitian ini adalah untuk memberikan konstruksi yang jelas dan komprehensif terkait tafsir HAM yang tepat untuk penerapan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Pisau analisis yang digunakan dalam meneliti rumusan masalah diatas menggunakan metode Penelitian Hukum (legal research). Penulis dalam hal ini menggunakan pendekatan peraturan perundang- undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konstruksi pemikiran HAM yang tepat atas Pidana Mati UU Tipikor adalah; (1) Pidana Mati dalam UU Tipikor adalah upaya negara melalui sarana penal untuk menciptakan keadilan (retributive justice); (2) Pidana Mati Korupsi dalam ‘Keadaan Tertentu’ merupakan perlindungan HAM masyarakat terdampak krisis nasional serta pemenuhan rasa keadilan (sense of justice) bagi warga negara.
UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and the Reform of the Arbitration Evidence Process in Indonesia Abimanyu, Enditianto; Sinaga, David Parlinggoman
Media Iuris Vol. 8 No. 2 (2025): MEDIA IURIS
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mi.v8i2.63627

Abstract

Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution regulates the arbitration process in Indonesia, but it does not yet provide an adequate system regarding the evidentiary mechanism. One of its main weaknesses is the absence of authority for either arbitrators or courts to compel third parties to present evidence or give testimony, which may result in arbitral awards that are incomplete and/or do not reflect justice. Therefore, a mechanism is needed to assist in the collection of evidence during the arbitration process. Based on this legal issue, this research aims to offer a normative solution to this weakness. The research method used in this study is legal research, with the approaches employed being the Statute Approach and the Conceptual Approach. The conclusion drawn from this study is that one of the applicable solutions to address the weaknesses in the evidence collection system in arbitration is to adopt Article 27 of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration into the national legal system. This provision allows courts to assist in the collection of evidence within certain limits without interfering with the independence of arbitration. Thus, this adoption is expected to strengthen the legitimacy and effectiveness of arbitration in Indonesia, as well as increase business actors’ confidence in this forum as a fair and efficient alternative dispute resolution mechanism.