This Author published in this journals
All Journal Verstek
-, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Unknown Affiliation

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Tinjauan Efektivitas Penerapan Penggabungan Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang Latifah, Sinta Lia; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 3 (2019): SEPTEMBER-DESEMBER
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v7i3.38276

Abstract

   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan penggabungan Pembuktian Tindak Pidana Pencucin Uang dengan Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif yang bersifat preskriptif atau terapan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yaitu data dari bahan pustaka yang telah ada, terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian untuk teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penalaran hukum dengan metode deduksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan penggabungan pembuktian tindak pidana pecucian uang dengan korupsi mempunyai kelebihan antara lain akan lebih cepat dalam melakukan penyidikan dan pengembalian aset negara, di samping itu juga mempunyai kekurangan misalnya ketentuan jangka waktu pemblokiran rekening bank terdakwa yang terlalu kaku. Akan tetapi dalam menerapkan penggabungan pembuktian tersebut memberikan kemudahan penyidikan bagi penyidik karena lebih efektif.    Kata kunci : Pencucian Uang, Korupsi
Tinjauan Pengajuan Kasasi Terhadap Kesalahan Penerapan Hukum Judex Factie Dalam Perkara Pembunuhan (Studi Putusan Nomor : 692 K/Pid/205) Sitorus, Erickson Hasiholan; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 6, No 1 (2018): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v6i1.39109

Abstract

      Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara pembunuhan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknis analisis yang digunakan adalah metode deduksi silogisme.       Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa amar putusan Judex factie yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumenep, yakni menyatakan terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati seperti yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, membuktikan bahwa judex factie tidak mempertimbangkan fakta persidanga. Seharusnya terdakwa dinyatakan terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pembunuhan sesuai dalam Pasal 338 KUHP. Penuntut umum yang merasa keberatan mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan judex factie dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebagaimana permohonan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum, Mahkamah Agung menilai bahwa judex factie telah  salah menerapkan hukum dan dan membenarkan alasan kasasi penuntut umum. Mahkamah Agung berkeyakinan bahwa terdakwa memang bermaksud membunuh korban. Permohonan kasasi oleh penuntut umum dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 253 dan Pasal 256 KUHAP tentang kasasi untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya karena adanya kesalahan penerapan hukum.Kata kunci: Permohonan Kasasi, Kesalahan Penerapan Hukum, Pertimbangan Hakim
Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Dalam Kasus Tindak Pidana Illegal Logging (Studi Putusan Nomor 129/PID.SUS/2015/PN.Mtw) Wijaya, Sylivia Al Qory; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 6, No 2 (2018): MEI-AGUSTUS
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.833 KB) | DOI: 10.20961/jv.v6i2.39146

Abstract

    Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam kasus tindak pidana pembalakan liar (illegal logging). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa keterangan ahli merupakan salah satu jenis alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan kasus Illegal Logging, Hakim mendasarkan pada Pasal 16 Undang     -Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan dimana berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan keterangan para ahli untuk membuktikan unsur mengangkut hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan.      Kata Kunci: Keterangan Ahli, Pembuktian, Tindak Pidana Pembalakan Liar 
Tinjauan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Atas Perkara Illegal Fishing Andhini, Lastika Wahyu; -, Kristiyadi, S,H., M.Hum
Verstek Vol 7, No 1 (2019): JANUARI-APRIL
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1141.449 KB) | DOI: 10.20961/jv.v7i1.30058

Abstract

     Legal research aims to fnd out the reason of Cassation fling compliance by the public prosecutor in the case illegal fshing with the provision of article 253 KUHAP as well as fnd out the suitability of the consideration of the Supreme Court granted the petition for cassation and Decides the defendant is proven legally and convincingly guilty of fshing boats without operationalize offcial documents was in accordance with clause 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP.     This research included in this type of normative legal research that is both prescriptive and applied. Use primary and secondary legal materials. The research approach with case studies. Legal materials collection technique is done by collecting documents for the study of law. Legal materials analysis techniques of deductive syllogisms that are done in a stemmed from the fling of the major premise then fled a minor premise, from the second premise obtained then it can be drawn conclusions with regard to the matter. The results obtained from this research about the Supreme Court verdict Number 1727 K/Pid. Sus/2014 were in accordance with the provisions contained in Article 253 KUHAP especially clearly listed on the letter a that determines whether a true rule of law not applied or not applied as it should be. Article 256 jo 193 Article paragraph (1) of the KUHAP contains if the Court held that the defendant was guilty of a criminal offence who didakwakan him, then the Court dropped the criminal. Legal considerations the Tribunal Judges in examining the petition for Cassation Prosecutor granted; the High Court ruling cancelling the feld number: 129/PID/2013/PT. PDG 25 July 2013 has been improving and the verdict of the District Court the feld Number: 254/Pid. B/2013/PN. PDG on 30 may 2013.Keywords: Illegal Fishing, IUU Fishing, The Submission, Consideration Of Cassation Judge, Ship Catching Fish, Fishing