Nita Ariyulinda
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN KONSIL KEBIDANAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEBIDANAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN DAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL TENAGA KESEHATAN IN ariyulinda, nita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v16i4.556

Abstract

Abstrak Tenaga kesehatan terdiri dari dua belas kelompok, salah satunya bidan. Dilihat dari jumlah, fungsi, tugas dan wewengan bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat maka dibentuk pengaturan mengenai bidan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan. Dalam undang-undang tersebut  mengatur mengenai tugas Konsil Kebidanan yaitu menyusun standar kompetensi, memberikan surat tanda registrasi, melakukan pembinaan dan pengawasan. Tugas konsil kebidanan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang mengatur mengenai tugas, fungsi dan kewenangan konsil masing-masing tenaga kesehatan dan pembentukan konsil masing-masing tenaga kesehatan yang didelegasikan ke Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Namun dalam Perpres tersebut tidak mengatur mengenai pembentukan konsil kebidanan, sementara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan tidak mengatur mengenai pembentukan Konsil Kebidanan. Hal ini menjadi kendala bagi Konsil Kebidanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan Konsil Kebidanan dalam UU tentang Kebidanan dikaitkan dengan UU tentang Tenaga Kesehatan dan Perpres tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dan upaya  yang harus dilakukan Pemerintah agar Konsil Kebidanan dapat menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU tentang Kebidanan. Kata Kunci: Konsil Kebidanan, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, konsil masing-masing tenaga kesehatan. 
URGENSI PEMBENTUKAN REGULASI PENJUALAN OBAT MELALUI MEDIA ONLINE ariyulinda, nita
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i1.10

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dimanfaatkan oleh setiap orang dalam penjualan obat melalui media online, sehingga berkembang apotek online, toko obat online atau situs-situs di internet yang menawarkan dan menjual berbagai produk farmasi berupa obat keras, obat golongan narkotika atau golongan psikotropika, obat tradisional, obat herbal dan suplemen kesehatan. Dengan keadaan seperti ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan obat-obatan tersebut sehingga sangat rentan dapat disalahgunakan pemakaiannya atau tidak sesuai peruntukannya, yang dapat beresiko untuk kesehatan bahkan dapat menimbulkan korban. Perkembangan penjualan obat melalui media online bergerak pesat, sementara Indonesia belum memiliki regulasi mengenai penjualan obat melalui media online. Banyak kasus yang terjadi di lapangan akibat penjualan obat melalui media online. Oleh sebab itu dalam tulisan ini akan membahas permasalahan mengenai urgensi pembentukan regulasi mengenai penjualan obat melalui media online dan Apa saja yang perlu diatur dalam  pengaturan penjualan obat melalui media online yang sangat berpengaruh terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat serta bertujuan untuk menertibkan penjualan obat melalui media online.