Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Natapraja : Kajian Ilmu Administrasi Negara Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum PUSKAPSI Law Review Journal of Islamic Law Studies Jurnal Hukum dan Pembangunan
Febriyanto, Satrio Alif
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PUSKAPSI Law Review

 1 
Menelisik Perlindungan HAM Substanstif melalui Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah sebagai Objek Sengketa: Studi Kasus PTUN Jakarta Febriyanto, Satrio Alif
PUSKAPSI Law Review Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 (On Progress)
Publisher : Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) FH UNEJ

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/puskapsi.v5i2.53790

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai bagaimana perlindungan HAM substantif dilakukan dalam perkara administratif di PTUN pasca kemunculan perbuatan melawan hukum pemerintah sebagai objek sengketa. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik perlindungan HAM substantif di PTUN dalam perkara yang menggunakan perbuatan melawan hukum pemerintah sebagai objek sengketa seperti PTUN Jakarta Nomor 230/G/TF/2019/PTUN.JKT dan Nomor 99/G/TF/2020/PTUN.JKT.  Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan studi kasus dan historis, tulisan ini memiliki beberapa temuan. Pertama, kehadiran PTUN secara historis merupakan bentuk check and balances dalam sistem demokrasi sebagai ruang bagi masyarakat untuk mengkoreksi keputusan pejabat negara yang merugikan kepentingannya. Kedua, terdapat perluasan pemaknaan KTUN yang tidak hanya mencakup dokumen tertulis semata di mana turut menyangkut tindakan konkret pemerintah yang diperkenalkan dalam konsep perbuatan melawan hukum pemerintah. Ketiga, Perlindungan HAM secara substantif di PTUN masih belum optimal karena prosedur pembuktian berbasis dokumen menafikan permasalahan substansial yang merugikan kepentingan masyarakat.  Kesimpulan tulisan ini adalah pelaksanaan perlindungan HAM substantif di PTUN masih setengah hati karena kemunculan perbuatan melawan hukum pemerintah sebagai objek sengketa tidak diimbagi oleh pergeseran mekanisme pembuktian berbasis dokumen yang menggambarkan paradigma pertimbangan hukum masih ditentukan  aspek formil semata dan menafikan aspek substantif dari kerugian masyarakat.
Co-Authors Dwiliandari, Anggie Fauziah Heru Susetyo Kardinal, Rosalinda Estevani Mahatta, Afdhal