Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah ADIL : Jurnal Hukum
Jesi Aryanto
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PELUANG DAN TANTANGAN PROFESI ADVOKAT BAGI ALUMNI PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH FAKULTAS AGAMA ISLAM UNISMA BEKASI Aryanto, Jesi
MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah) Vol 4 No 1 (2013): Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.904 KB) | DOI: 10.33558/maslahah.v4i1.1294

Abstract

The title of this article is "Opportunities and Challenges for Professionals Advocate the program of Ahwal al-Syakhshiyah graduates Unisma-Bekasi". In the descriptive analysis of this article can be seen that after the Reformation, the opportunities and challenges of the profession advocate greater Ahwal al- Syakhshiyah graduates, for example, the presence of legal institutions such as the Constitutional Court, the Commercial Court, the Ad Hoc Corruption Commission, the Judicial Commission and so is the container in which advocates can play a role. Similarly, the proliferation of Islamic financial institutions are in dire need of the role of the advocate, who not only understand the positive law but deep knowledge in the field of Islamic law (sharia). The opportunities of ahwal Syakhsiyah scholars in the advocacy world more open with the enactment of Law No. 18, 2003. Therefore, graduates should receive stock Ahwal Syakhshiyah scholarly depth. Furthermore, it should also have a high moral because in addition to chances is promising, the challenge is very large such as the proliferation of corruption involving many law enforcement agencies
DUALISME YURISDIKSI ANTARA PERADILAN UMUM DAN PERADILAN AGAMA TERHADAP SENGKETA EKONOMI SYARIAH Jesi Aryanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 1 (2012): JUNI 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.471 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i1.836

Abstract

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kewenangan PeradilanAgama berdasarkan ketentuan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006 tentang PeradilanAgama, yang diperkuat dengan ketentuan Pasal 55 UU No.21 Tahun 2008 tetangPerbankan Syariah. Ketetuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) telah terjadicontradictio in terminis. Pada penjelasan ayat (2) huruf d frasa “Pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum” telah diposisikan sebagai penyelesaian nonlitigasi merupakan penempatan norma yang keliru. Oleh karenanya, ketentuantersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan Peradilan Umum merupakanpenyelesaian litigasi. Berdasarkan asas personalitas keislaman dan asaspenundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam, sebagaimana ketentuanUU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketaekonomi syariah khususnya bank syariah menjadi kewenangan peradilan agama.Selain itu, asas lex specialis derogate legi generalis, yaitu aturan khususmengenyampingkan aturan yang umum. Dalam hal ini, ketentuan UU No.3 Tahun2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai aturan khusus yangmengenyampingkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya pada huruf dUU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang merupakan aturanumum. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan Pasal 1338KUHPerdata tidaklah bersifat absolut sepanjang bertentangan dengan syariah,dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariah maka perikatan/perjanjiantersebut boleh dilaksanakan. Prinsip utama penyelesaian sengketa syariah adalah tidak boleh bertentangandengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) jo. Pasal2 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada dasarnya penerapansanksi baik berupa denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran utang olehnasabah mampu yang sengaja melalaikan dan menunda-nunda kewajibannyauntuk melaksanakan pembayaran, maupun sanksi dwangsom (uang paksa)terhadap perbuatan wanprestasi yang dilakukan dengan unsur kesengajaan dankelalaian, maka sanksi tersebut dapat dijatuhkan sepanjang telah disepakatidalam akad yang telah ditandatangani bersama oleh para pihak, yang bertujuanuntuk menegakkan maqasyd syariah agar nasabah lebih disiplin dalammelaksanakan kewajibannya. Hal ini sejalan dengan al-Quran (QS. Al-Baqarah: 280) dan al-Hadits serta fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.
PENGAWASAN HAKIM AGUNG DAN HAKIM KONSTITUSI OLEH KOMISI YUDISIAL Jesi Aryanto
Jurnal ADIL Vol 3, No 2 (2012): DESEMBER 2012
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.393 KB) | DOI: 10.33476/ajl.v3i2.812

Abstract

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum,maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraankekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnyauntuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Hukum bukan hanya berarti pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusankeharusanyang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (das sein) dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya. 31 orang hakim kemudian menggugat judicial review UU No. 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap UUD. Bahwa yang menggugat adalah pribadi-pribadi hakim agung itu hanyalah taktik saja, sebab jika dilihat dari suasana dan sikap-sikap petinggi Mahkamah Agung tampak jelas Mahkamah Agung memang merasa gerah dengan sepak terjang Komisi Yudisial, hanya saja karena Mahkamah Agung secara institusi tidak mempunyai legal standing atau tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi maka yang dimajukan (sekurang-kurangnya dibiarkan dan didorong maju) adalah para hakim agung secara perseorangan.
Peluang dan Tantangan Profesi Advokat Bagi Alumni Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi Jesi Aryanto
MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah) Vol 4 No 1 (2013): Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah
Publisher : Program Studi Ahwal al-Syakhshiyyah dan Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33558/maslahah.v4i1.1294

Abstract

The title of this article is "Opportunities and Challenges for Professionals Advocate the program of Ahwal al-Syakhshiyah graduates Unisma-Bekasi". In the descriptive analysis of this article can be seen that after the Reformation, the opportunities and challenges of the profession advocate greater Ahwal al- Syakhshiyah graduates, for example, the presence of legal institutions such as the Constitutional Court, the Commercial Court, the Ad Hoc Corruption Commission, the Judicial Commission and so is the container in which advocates can play a role. Similarly, the proliferation of Islamic financial institutions are in dire need of the role of the advocate, who not only understand the positive law but deep knowledge in the field of Islamic law (sharia). The opportunities of ahwal Syakhsiyah scholars in the advocacy world more open with the enactment of Law No. 18, 2003. Therefore, graduates should receive stock Ahwal Syakhshiyah scholarly depth. Furthermore, it should also have a high moral because in addition to chances is promising, the challenge is very large such as the proliferation of corruption involving many law enforcement agencies
Co-Authors