Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Journal of Religion and Social Community Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Moh. Zuhdi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Moral Politik Elit Dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018 (Studi Kasus Komunikasi Elit Kiyai Melalui Pesan Hate Speech Dalam Mengubah Preferensi Politik Pemilih) Moh. Zuhdi
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 (2022): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of democracy in Indonesia gives some opportunities for political practitioners to do campaign openly. In some cases sometimes elite politicians ignore the ethical aspect of the process of political communication, which tends to be excessive and without control. In 2017 the Police recorded there were as many as 5,061 cases of cybercrime or cybercrimes that handled by the Police. That number rose 3% compare with 2016, which amounted to 4,931 cases. Polri has also handled 3,325 cases of hate speech crime or hate speech. The figure rose 44.99% from a year earlier, which totaled 1,829 cases (https://news.detik.com). The East Java Pilgub 2018 was related to the issue of a political-sounding fatwa by a group of scholars aimed at bringing mass opinion into the governing of the 2018 election (https://pilkada.tempo.co). This research method using descriptive qualitative, so it can reveal the real reality. This research reveals the unethical behavior of politicians, on a certain side and then coupled with cooperation with the elite kiai. In a sociological context it is seen as an elite group that has a major influence on the formation of public opinion. Therefore, the presence of kyai elite in the political constellation of East Java pilgub can provide a broad public space of legimization through its cultural messages and lead to voters' political preferences on people who still regard the kyai elite as the dominant figure in decision making. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin membuka peluang praktisi politik untuk melakukan kampanye secara terbuka. Dalam beberapa kasus terkadang para elit politisi mengabaikan aspek etika dalam melakukan proses komunikasi politik, sehingga cenderung kebablasan dan tanpa kontrol. Pada tahun 2017 Polri mencatat ada sebanyak 5.061 kasus cybercrime atau kejahatan siber yang ditangani Polri. Angka itu naik 3% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus (https://news.detik.com). Pada pilgub Jawa Timur 2018 terkait dengan dikeluarkannya fatwa berbau politik oleh sekelompok ulama yang bertujuan untuk menggiring opini massa dalam penyelenggaraan pilgub 2018 (https://pilkada.tempo.co). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat mengungkap realitas yang sebenarnya. Penelitian ini mengungkapkan adanya perilaku tidak etis yang dilakukan para politisi, pada sisi tertentu kemudian ditambah dengan melakukan kerjasama dengan pihak elit kiyai. Dalam konteks sosiologis dipandang sebagai kelompok elit yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini masyarakat. Karena itu kehadiran elit kiyai dalam konstelasi politik pilgub Jawa Timur bisa memberikan ruang legimitasi public yang luas melalui pesan-pesan kulturalnya dan menggiring preferensi politik pemilih pada masyarakat yang masih menganggap elit kiyai sebagai figur dominan dalam pengambilan keputusan.
Strategi Penyaluran Zakat Terhadap Janda-Janda Tua Duafa Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Desa Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Aminatus Zahriyah; Moh. Zuhdi; Mohamad Hidayatullah
Journal of Religion and Social Community | E-ISSN : 3064-0326 Vol. 1 No. 2 (2024): Oktober - Desember
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jrsc.v1i2.132

Abstract

The method of distributing zakat is various ways, directly and indirectly. All methods in general how zakat can be realized properly according to their respective conditions that demand to be in harmony with local circumstances. In particular, zakat serves as the fulfillment of the rights of people who are entitled to receive zakat. In Islamic law not everyone has the right to receive zakat, only certain people are worthy of receiving and belong to the weak. Those who are entitled to receive zakat are fakir, poor, muallaf, riqab (slaves), gharimun (people who have debts), travelers, amil, fi sabilillah, ibn sabil. From that, the number of zakat recipients, so there are also various methods of realizing it, this depends on each mustahiq in all its conditions. Nurul Hayat as a zakat distribution institution has a SAJADA (Santunan Janda Tua Duafa) program which is engaged in empowering old widows in an effort to fulfill their rights economically by providing compensation in the form of rp. 50,000 and basic necessities every month carried out every 10th. This empowerment focuses on poor elderly widows who are out of work and economic limitations aged 60 and over. This is in line with the purpose and obligation as an amil zakat institution and the legal obligation to pay special attention to the duafa, not only that Nurul Hayat is obliged to collect zakat from people who are obliged to pay zakat so that the distribution and empowerment program runs smoothly including compensation to poor old widows, in line with the sound of verses in the Qur'an surah Al-Baqarah 267 "O people of faith make a living (in the way of God), Part of the fruits of your good efforts and Part of what we put out of the earth for you".
Moral Politik Elit Dalam Kontestasi Pilgub Jatim 2018 (Studi Kasus Komunikasi Elit Kiyai Melalui Pesan Hate Speech Dalam Mengubah Preferensi Politik Pemilih) Moh. Zuhdi
Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 6 No. 1 (2022): Al-Iman Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan
Publisher : STID Raudlatul Iman Sumenep

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of democracy in Indonesia gives some opportunities for political practitioners to do campaign openly. In some cases sometimes elite politicians ignore the ethical aspect of the process of political communication, which tends to be excessive and without control. In 2017 the Police recorded there were as many as 5,061 cases of cybercrime or cybercrimes that handled by the Police. That number rose 3% compare with 2016, which amounted to 4,931 cases. Polri has also handled 3,325 cases of hate speech crime or hate speech. The figure rose 44.99% from a year earlier, which totaled 1,829 cases (https://news.detik.com). The East Java Pilgub 2018 was related to the issue of a political-sounding fatwa by a group of scholars aimed at bringing mass opinion into the governing of the 2018 election (https://pilkada.tempo.co). This research method using descriptive qualitative, so it can reveal the real reality. This research reveals the unethical behavior of politicians, on a certain side and then coupled with cooperation with the elite kiai. In a sociological context it is seen as an elite group that has a major influence on the formation of public opinion. Therefore, the presence of kyai elite in the political constellation of East Java pilgub can provide a broad public space of legimization through its cultural messages and lead to voters' political preferences on people who still regard the kyai elite as the dominant figure in decision making. Perkembangan demokrasi di Indonesia semakin membuka peluang praktisi politik untuk melakukan kampanye secara terbuka. Dalam beberapa kasus terkadang para elit politisi mengabaikan aspek etika dalam melakukan proses komunikasi politik, sehingga cenderung kebablasan dan tanpa kontrol. Pada tahun 2017 Polri mencatat ada sebanyak 5.061 kasus cybercrime atau kejahatan siber yang ditangani Polri. Angka itu naik 3% dibanding pada 2016, yang berjumlah 4.931 kasus. Polri juga telah menangani 3.325 kasus kejahatan hate speech atau ujaran kebencian. Angka tersebut naik 44,99% dari tahun sebelumnya, yang berjumlah 1.829 kasus (https://news.detik.com). Pada pilgub Jawa Timur 2018 terkait dengan dikeluarkannya fatwa berbau politik oleh sekelompok ulama yang bertujuan untuk menggiring opini massa dalam penyelenggaraan pilgub 2018 (https://pilkada.tempo.co). Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, sehingga dapat mengungkap realitas yang sebenarnya. Penelitian ini mengungkapkan adanya perilaku tidak etis yang dilakukan para politisi, pada sisi tertentu kemudian ditambah dengan melakukan kerjasama dengan pihak elit kiyai. Dalam konteks sosiologis dipandang sebagai kelompok elit yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini masyarakat. Karena itu kehadiran elit kiyai dalam konstelasi politik pilgub Jawa Timur bisa memberikan ruang legimitasi public yang luas melalui pesan-pesan kulturalnya dan menggiring preferensi politik pemilih pada masyarakat yang masih menganggap elit kiyai sebagai figur dominan dalam pengambilan keputusan.
Co-Authors Aminatus Zahriyah Mohamad Hidayatullah