Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Borneo Administrator: Media Pengembangan Paradigma dan Inovasi Sistem Administrasi Negara Civil Service : Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik
Edy Topo Ashari
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
REFORMASI PENGELOLAAN SDM APARATUR, PRASYARAT TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK Edy Topo Ashari
Jurnal Borneo Administrator Vol 6 No 2 (2010)
Publisher : Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (228.854 KB) | DOI: 10.24258/jba.v6i2.60

Abstract

The success of the bureaucratic reform could be achieved if the basic foundation, namely human resource of apparatuses have been able to managed with optimal and sustainable. In order for apparatus management reforms can be realized, can be used 2 (two) approaches; using external approach, encompassing policy approaches and systems; and internal approach, encompassing approach to cultural development and the inculcation values of organization. These approaches need to be understood and become a main point in setting the policy direction of apparatus management that is more productive, efficient, and effective.  Keywords : Bureaucratic Reform, Apparatus Management
MENGGAGAS PEMBERIAN TUNJANGAN PNS BERBASIS KINERJA INDIVIDU PEGAWAI Edy Topo Ashari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 5 No 1 Juni (2011): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1004.083 KB)

Abstract

Tulisan ini merupakan gagasan yang dirajut dari beberapa tulisan tentang pemberian tunjangan PNS di pusat maupun daerah. Bervariasinya sebutan, parameter/ukuran, dan besarnya tunjangan yang diberikan kepada pegawai menunjukkan bahwa dalam kenyataannya, pemberian tunjangan kinerja PNS belum didasarkan pada ukuran kinerja pegawai yang sebenarnya. Ukuran yang digunakan lebih didasarkan pada nilai-nilai dan perilaku yang sangat tidak terukur. Model yang ditawarkan adalah pemberian tunjangan PNS berbasis kinerja pegawai. Aspek-aspek yang menjadi tolak ukur meliputi tiga hal pokok, yaitu: variabel utama (aspek kuantititas, kualitas, waktu dan biaya), variabel tambahan (tambahan dan kreativitas), dan variabel perilaku (kehadiran, kejujuran, kemampuan bekerja sama, kepemimpinan). Kata Kunci: Tunjangan, PNS, kinerja
MEMAHAMI KARAKTERISTIK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PROFESIONAL Edy Topo Ashari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 2 November (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.135 KB)

Abstract

Banyaknya keluhan dan dalam beberapa hal penilaian miring yang dialamatkan kepada birokrasi pemerintah, pada dasarnya merupakan salah satu indikasi yang memperkuat dugaan bahwa PNS yang profesional umumnya masih di bawah standar yang diharapkan. Makna profesional menuntut konsekuensi aplikatif yang tercermin dari sikap dan perilaku orang yang profesional, antara lain, memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya, mempunyai disiplin kerja yang tinggi, dan memiliki integritas yang tinggi dan mendalam, serta seseorang yang profesional harus memperoleh dan diberi imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukan yang memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Ia adalah orang yang tahu menjaga nama baiknya, komitmen moralnya, tuntutan profesi, serta nilai dan cita-cita yang diperjuangkan oleh profesinya. Kata Kunci: Profesional, komitmen, disiplin, integritas
REFORMASI BIROKRASI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Edy Topo Ashari
Jurnal Manajemen Kepegawaian Vol 4 No 1 Juni (2010): Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS
Publisher : Badan Kepegawaian Negara | The National Civil Service Agency

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (29.345 KB)

Abstract

Artikel ini menjelaskan kebijakan mendasar tentang perencanaan dan strategi implementasi reformasi birokrasi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Difokuskan pada tiga area reformasi, yaitu kelembagaan, tatalaksana, dan sumber daya manusia, merupakan suatu upaya BKN melaksanakan perbaikan agar menjadi lembaga yang lebih baik, lebih efisien dan efektif dalam menyelenggarakan manajemen kepegawaian negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Kata kunci: birokrasi, reformasi, kepegawaian dan manajemen.
Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partau Politik Dalam Konteks Good Local Governance Ashari, Edy Topo
Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja dan Administrasi Pelayanan Publik Vol 10, No 2 (2007)
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta Aparatur Sipil Negara Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31845/jwk.v10i2.407

Abstract

Membicarakan hubungan birokrasi dengan partai politik dalam konteks mewujudkan good governance baik secara nasional maupun lokal (daerah), tidak terlepas dari tujuan perjuangan rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Formulasi apapun mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sistem politik dan pelaksanaan desentralisasi harus tetap bermuara pada tujuan ideal tersebut, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan rambu-rambu seperti itu, maka wacana mengenai penyelenggaraan sistem pemerintahan, hubungan pusat dan daerah, serta sistem politik di Indonesia, tetap dalam kerangka dasar untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Co-Authors