Marsidi, Agus
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Makassar Marsidi, Agus
JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi) Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Jurusan Pendidikan Luar Biasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/inklusi.v5n1.p001-005

Abstract

Pemerintah daerah melakukan uji coba penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Makassar yang sudah  berlangsung selama 15 tahun, tetapi belum pernah diadakan evaluasi secara seksama. Berdasarkan pemikiran tersebut penelitian ini bertujuan ingin mendalami secara seksama bagaimana keberhasilan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif di kota Makassar, dengan fokus studi evaluasi empat komponen sebagai berikut: Context, input, process, dan product. Penelitian ini bersifat evaluatif dan dirancang menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product). Menggunakan model ini diharapkan diperoleh informasi sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan model pendidikan inklusif di sekolah-sekolah yang ada di kota Makassar. Penelitian ini menghasilkan: (1) evaluasi terhadap komponen context, latar belakang pelaksanaan program pendidikan inklusi di kota Makassar sesuai dengan Permendiknas No. 70/2009, (2) evaluasi terhadap komponen input, perencanaan program kurikulum sudah dimodifikasi sesuai karakteristik siswa, sarana dan prasarana secara umum yang belum memenuhi kebutuhan semua siswa, 25% guru reguler di sekolah inklusif belum memiliki komitmen untuk menyukseskan program inklusif, (3) evaluasi terhadap komponen process diperoleh gambaran bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran guru reguler cukup berkompeten mengajar siswa normal dan siswa ABK diserahkan kepada GPK dengan pendekatan pengajaran individual (PPI), (4) evaluasi terhadap komponen product diperoleh fakta bahwa siswa berkembang kepribadiannya di kota Makassar. Kata Kunci: CIPP, Pendidikan inklusif, Pemerintahan