Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
Adhyaksono, Robby Yustisio
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Terhadap Objek Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Mikro Melalui Media Sosial Instagram Adhyaksono, Robby Yustisio; Hutagaol, Henry D.
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3089

Abstract

Sumber pendapatan negara terbesar yang berasal dari masyarakat adalah Pajak. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi pada negara yakni Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan dapat berasal dari berbagai sumber yang dikenakan oleh pajak penghasilan adalah  Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengusaha Mikro termasuk dalam kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Dimana kegiatan usaha jual beli oleh pengusaha mikro yang melakukan kegiatannya secara daring melalui media sosial Instagram dan secara konvensional kedudukannya disetarakan. Begitu pun juga peraturan dan sanksi yang berlaku bagi keduanya. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan 3 macam sanksi administrasi bagi pelanggar pajak yaitu adanya denda administrasi, bunga dan peningkatan nilai pada pengenaan pajak. Terhadap pengusaha mikro yang tidak melakukan kewajiban PPh final Pasal 4 ayat 2 dan PPh Pasal 21 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga senilai 2%/bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang telat dibayarkan atas keterlambatan pembayaran PPh Final UMKM. Selain itu, wajib pajak juga akan dijatuhkan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.
Co-Authors Hutagaol, Henry Darmawan