Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Indonesian Journal of International Law
Romli Atmasasmita
Universitas Padjadjaran
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Artikel Kehormatan: Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Atmasasmita, Romli
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 3, No 1 (2016): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Padjadjaran University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1893.437 KB)

Abstract

Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana, keuangan, dan perbankan. Pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di ndonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. Namun demikian, pada undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan dan asas-asas dalam hukum pidana yang kurang cocok diterapkan. Selain itu juga terdapat tumpang tindih pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Artikel ini juga akan membahas perbandingan pengaturan tentang pencucian uang di beberapa negara lain.Legal Analysis on Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money LaunderingAbstractMoney laundering is a new type of crime in criminal law, finance law, and banking law. The regulation of money laundering in Indonesia is regulated in a specific law which has been revised for several times. The newest version is Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. Nonetheless, the approach and elements of criminal law used in this law is not suitable to be applied in money laundering regulation. Instutions overlapping authorities are also found in this regulation. This article also elaborated Comparation of money laundering regulation in other countries. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v3n1.a1
International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children: A View from Indonesia Atmasasmita, Romli
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (951.326 KB)

Abstract

Saat ini kejahatan transnasional terorganisir berkembang sangat pesat disebabkan adanya liberalisasi perdangangan, perkembangan teknologi komunikasi yang menakjubkan, dan tekanan dari penegakan hukum yang semakin membaik hampir di seluruh negara. Salah satu kejahatan besar yang perlu mendapat perhatian adalah perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Untuk menangani jenis kejahatan ini, cara yang paling efektif adalah dengan melakukan kerjasama internasional. Hal inilah yang mendorong dihasilkannya United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Konvensi Palermo) beserta ketiga protokolnya yang menyatakan dengan tegas beberapa kejahatan sebagai kejahatan transnasional. Namun tidak dapat dipungkiri, dalam kerja sama internasional yang telah terjalin, terbentar pada beberapa permasalahan disamping ditemukan beberapa kemungkinan yang perlu dijajaki untuk menangani kejahatan ini. Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Konvensi Palermo dan protokolnya tengah mempersiapkan instrumene rancangan ratifikasi. Sejauh ini, di Indonesia terdapat beberapa kasus perdagangan wanita dan anak-anak yang berhasil digagalkan dan diproses hingga ke pengadilan.
Ekstradisi Dalam Meningkatkan Kerja Sama Penegakkan Hukum Atmasasmita, Romli
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (693.283 KB)

Abstract

Law enforcement cooperation in international relations is crucial to determine on whether or not national law enforcement to transnational crimes is succeed. The oldest cooperation is extradition followed by other cooperation such as mutual legal assistance treaty, transfer of sentenced person, transfer of criminal proceedings, joint investigation and handing over. This article tries to examine the reasons why those kinds of agreement are needed in law enforcement cooperation. It specifically discuss on Indonesia’s experience in concluding those agreement with its neighboring states within ASEAN.
Karakteristik Tindak Pidana dalam Statuta ICC dan Dampak Pembentukan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) terhadap Perkembangan Hukum Pidana Atmasasmita, Romli
Indonesian Journal of International Law
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.319 KB)

Abstract

International community has emphasized their commitment to combat “the most serious crime of the concerns to the international regarding the nature and the characteristic of such crimes that are often misunderstood amongst the professionals in Indonesian criminal law. Those differences lead to subsequent conquences on state’s criminal jurisdiction, particularly after considering the trans-boundary nature of such crime. The establishment of the International Criminal Court has created a new legal institution in international criminal law. It has reflected a significant change of criminal law that have been recognized since the 18th century.
Co-Authors