Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Innovative: Journal Of Social Science Research
Latumeten, Pieter Everhardus
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pembentukan Bank Tanah Dalam Rangka Tersedianya Tanah Untuk Pembangunan Guna Kepentingan Umum Di Indonesia Kirana, Raden Rafika Dwinanda; Suryandono, Widodo; Latumeten, Pieter Everhardus
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tanah yang tidak termanfaatkan dan diambil alih oleh spekulan tanah menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah merancang peraturan tentang bank tanah. Penelitian ini membahas mekanisme pembentukan bank tanah di Indonesia menurut rancangan peraturan tersebut dan proses distribusi tanah bila bank tanah sudah terbentuk.Berdasarkan penelitian, mekanisme pembentukan bank tanah di Indonesia dilakukan dengan membentuk lembaga Batanas yang bertujuan untuk pengelolaan, penyediaan dan pendistribusian tanah secara terpadu. Batanas berbentuk Badan Layanan Umum yang berperan dalam pembangunan, pemerataan ekonomi dan kepentingan umum atau fungsi sosial. Proses distribusi tanah dilakukan oleh pemerintah dan digunakan untuk kepentingan umum. Proses distribusi dilakukan dengan inventarisasi dan identifikasi obyek tanah, termasuk apakah tanah tersebut bebas konflik atau tidak, baik horisontal atau vertikal. Setelah itu, dilakukan inventarisasi dan identifikasi subyek, yaitu orang atau kelompok yang sangat membutuhkan tanah dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan sinkronisasi luas tanah dan jumlah subyek, dan ditentukan berapa masing-masing yang diperoleh oleh subyek. Terakhir, dilakukan identifikasi alas hak. Dalam kesimpulannya, bank tanah diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan tanah yang tidak termanfaatkan dan mengurangi tindakan spekulan tanah. Proses distribusi tanah harus dilakukan secara transparan dan adil untuk mewujudkan kepentingan umum dan fungsi sosial tanah. Diharapkan pemerintah dapat segera melaksanakan rancangan peraturan tentang bank tanah untuk mengoptimalkan pemanfaatan tanah di Indonesia.
Pemecatan Pelaksana Wasiat Dan Peran Balai Harta Peninggalan Putra, Morly Samantha Dione; Latumeten, Pieter Everhardus
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 4 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i4.3551

Abstract

The dismissal of the Executor of the Will follows the rules for the dismissal of a guardian in Indonesia. Guardianship in Indonesia is inseparable from the rules of family law. In this case, it can be carried out by the Balai Harta Peninggalan which oversees supervising the Executor of the Will who has been appointed by the Heirs in dividing and separating their inheritance to the heirs. In the mentoring process, it does not deny that the Executor of the Will commits fraud and is not in accordance with his work responsibilities so that the full heirs of the ab intestato can apply for the dismissal of the Executor of the Will in accordance with the rules in article 1022 of the Civil Code. With the support of statements of experts quoted from interviews which state that the expulsion of the Executor of the Will can be submitted by all heirs ab intestato. Dismissal can be carried out if the executor of the will does not want to carry out his duties, or he carries out his duties half-heartedly. This is regulated in Article 1022 of the Civil Code. Meanwhile, in relation to the role of the Balai Harta Peninggalan, the BHP has the authority to oversee the implementation of the will and propose the dismissal of the Executor of the Will if the will is not implemented.
Co-Authors Kirana, Raden Rafika Dwinanda Putra, Morly Samantha Dione Suryandono, Widodo