<![CDATA[Memberikan data yang tidak sah/ keterangan yang tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalanan republik indonesia oleh Orang Asing merupakan tindak pidana keimigrasian sekaligus sebagai bentuk penyalahgunaan dokumen perjalan yang mana berarti melanggar Pasal 126 huruf c UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang berbunyi “Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) .”berdasarkan hal tersebut maka orang asing yang melakukan pelanggaran tersebut harus melalui proses penegakan hukum. Masalah yang penulis angkat adalah dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian ini pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitan hukum Yuridis Sosiologis. Berdasarkan penelitian pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap orang asing memberikan data yang tidak sah/ keterangan yang tidak benar dalam memperoleh dokumen perjalanan republik indonesia di Kanim Pontianak berdasarkan Pasal 126 huruf c UU No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian telah berjalan optimal namun sanksi yang diberikan belum optimal Kata Kunci: Keimigrasian, Penyalahgunaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Orang Asing, Kanim Pontianak.]]>
