Airi Safrijal
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM ADAT ACEH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL Airi Safrijal
Jurnal Hukum dan Keadilan "MEDIASI" Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37598/jm.v6i16.477

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan negara Indonesia sebagai hukumini sangat jelas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (3) UUD1945 menyebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dengan landasanpandangan hidup berdasarkan Pancasila sebagai Falsafah Negara dan bangsa. UUD 1945dengan tegas mengakui keberadan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyasebagaimana disebutkan pada Pasal 18B (2) UUD 1945 yang berbunyi: “Negaramengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hakhaktradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hukumadat adalah hokum tidak tertulis, dia hidup, tumbuh dan berkembang dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati setiap kelompok masyarakat. Kedudukan hokum adat dalam masyarakat adat Aceh sangat jelas terlihat sampaisaat ini, dimana eksistensi hukum adat selalu dipertahankan oleh masyarakatnya.Kata Kunci: Kedudukan Hukum Adat, Dalam Sistem Hukum Nasional, dan di Aceh.
LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN AGAINST EARLY MARRIAGE Nurhafni Nurhafni; Rahmiati Rahmiati; Gandung Sulistio Nugroho; Airi Safrijal
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v10i1.15039

Abstract

ABSTRACTThis study aims to analyze the urgency of legal protection for children against early marriage practices within the jurisdiction of the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Although the Marriage Law has established a minimum age limit of 19 years, the phenomenon of marriage dispensation continues to occur with various complex backgrounds. Utilizing an empirical juridical research method, this study examines the implementation of law in society through statutory and case approaches. The results indicate six primary determinants driving early marriage: economic factors, low education levels, parental influence, matchmaking practices, social environmental pressure, and personal factors or free association. Judges at the Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh grant dispensation requests based on considerations of humanity, safety of life, educational continuity, and protection of offspring. Legal protection for children in this context refers to the guarantee of human rights to marry of free will without coercion as regulated in Article 10 paragraph (2) of the Human Rights Law, as well as preventive efforts through the collective responsibility of families and the government.