Eva Nuriyah
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN DI RUMAH SINGGAH Fikriryandi Putra; Dessy Hasanah; Eva Nuriyah
Share : Social Work Journal Vol 5, No 1 (2015): Share Social Work Journal
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.226 KB) | DOI: 10.24198/share.v5i1.13118

Abstract

Tulisan ini akan menggambarkan pemberdayaan anak jalanan yang dilakukan oleh Rumah Singgah. Untuk memperoleh data tersebut tulisan ini menggunakan studi literatur yang berupa kajian konseptual. Hasil tulisan ini melihatkan bahwa program penanganan anak jalanan telah dilakukan yang salah satunya adalah dengan menggunakan, pendekatan Rumah Singgah. Rumah Singgah menggunakan pendekatan centre based program dengan fungsi intervensi rehabilitatif. Meskipun demikian Rumah Singgah juga menggunakan pendekatan community based dan street based yang tercermin dalam beberapa program dan kegiatannya yaitu dengan melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan mencakup sasaran yang diharapkan untuk mengatasi permasalahan sosial anak jalanan dengan meningkatkan kemampuan dirinya melalui pendidikan, pelatihan keterampilan dan pendidikan moral. Hal ini diupayakan untuk bisa mendorong dan menstimulasi supaya anak jalanan tersebut bisa mendapatkan hak untuk mendapatkan hidup yang lebih layak, perlindungan, dan bisa menampilkan perilaku positif sesuai dengan norma dan etika yang ada di lingkungan masyarakat. Adapun tahapan pelayanan atau kegiatan tersebut adalah penjangkauan, identifikasi, resosialisasi, pemberdayaan dan terminasi. Program pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan anak jalanan sehingga mempunyai pengetahuan yang meningkat, dapat mandiri sehingga anak jalanan tidak beraktivitas di jalan lagi.
KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENCEGAHAN RETRAFFICKING BAGI ANAK DI PROVINSI JAWA BARAT Binahayati Rusyidi; Eva Nuriyah; Lenny Meilani
Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 4, No 1 (2017): Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jppm.v4i1.14223

Abstract

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi asal terbesar dari mana anak menjadi korban perdagangan orang. Kebijakan perlindungan anak yang bertujuan mencegah, menangani korban serta mencegah terjadinya pengulangan (retrafficking) menjadi suatu keniscayaan. Penelitian kualitatif ini menganalisa kebijakan pemerintah provinsi Jawa Barat dalam perlindungan sosial trafficking anak. Informan adalah perwakilan dari kelembagaan pemerintah yang memiliki tugas untuk merancang dan melaksanakan program perlindungan anak yaitu Dinas Sosial, BPPAKB, UPPA Polda Jabar, dan Dinas Pendidikan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data analisis dilakukan secra kualitatif berdasarkan kerangka analisa kebijakan sosial dari Gilbert & Terrel yang memfokuskan pada: basis of allocation, nature of provision, delivery system, and finance methods.Penelitian menemukan bahwa Jawa Barat telah memiliki peraturan daerah yang memayungi perlindungan sosial anak. Program-program pencegahan bersifat universal sedangkan program bersifat selektif ditemukan mendominasi arah perlindungan sosial berupa penanganan, rehabilitasi korban anak, serta pemberdayaan keluarga umumnya yang didistribusikan meliputi protective regulations, layanan profesional dan in-kind. Pelaksanaan kebijakan dilakukan secara mandiri maupun koordinatif lintas lembaga namun belum memberikan perhatian memadai pada aspek monitoring dan evaluasi. Sumber pendanaan umumnya berasal dari APBN dan APBD masih dianggap kurang memadai. Sementara itu pendanaan yang melibatkan keikutsertaan lembaga non-pemerintah, khususnya duania usaha masih terbatas.Pengembangan kebijakan yang berorientasi pencegahan, penguatan kapasitas dan ketahanan keluarga, diversifikasi pendanaan serta penerapan monitoring dan evaluasi yang optimal agar dapat dilaksanakan untuk efektivitas perlindungan sosial terkait perdagangan anak.