Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Jurnal Syntax Transformation Jurnal Cakrawala Ilmiah JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA
Mahmud Husen
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
ETNOSENTRISME DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DI MALUKU UTARA (STUDI KASUS PEMERINTAH KOTA TERNATE) Amanah Upara; Mahmud Husen; Zulfikar Zulfikar
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.877 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i1.598

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya rekrutmen pejabat pemerintah daerah di Maluku Utara yang bersifat etnosentrisme di era otonomi daerah khsusu pemerintah daerah Kota Ternate. Sehingga melahirkan keresahan di tengah masyarakat atau menimbulkan kecumburuan sosial atara etnis yang satu dengan etnis yang lain yang ada di Kota Ternate. Peneltian ini menggunakan teori etnosentrisme dari W.G. Summer tahun 1906 untuk melukiskan apa yang disebut  perjudicial attitudes antara in-groupos dan out-groupos. Sikap, kebiasaan, dan prilaku kelompok “kami” lebih suprior dari pada kelompok “kamu”. Azra  tahun 2001, otonomi cendrung mengakibatkan terjadinya kemerosotan integritas nasional. Otonomi cendrung mendorong terjadinya penguatan sentimen dan identitas lokal, yang dalam konteks Indonesia tampak dari meningkatnya sentimen ‘putra daerah” dalam pengisian posisi-posisi pada tingkat lokal. Malahan negara bangsa yang multi etnis akan terancam serius jika propinsialisme atau local nationalism beramalgamasi dengan ethnocentrism, sehingga menjadi ethno-nationalism. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen pejabat publik yang bersifat etnosentrisme. Kedua, melalui dokumen dengan pengumpulan data, dengan cara membaca,  dan menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penlitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate bersifat etnosentrisme. Kedua, para pejabat yang direkrut untuk mejadi pejabat publik di Kota Ternate kebanyakan memiliki latar belakang  identitas etnis Tidore. Ketiga, para pejabat yang berasal dari etnis Tidore kebanyakan menduduki jabatan strategis (basah), sedangkan para pejabat diluar etnis Tidore menduduki jabatan kering. Keempat, para pejabat diluar etnis Tidore yang mendapatkan jabatan ternyata sebagian istri atau suaminya memiliki identitas sebagai etnis Tidore. Implikasinya teoritis menunjukkan bahwa rekrutmen pejabat publik di Kota Ternate yang bersifat etnosentrisme, karena kelompok etnis yang berkuasa meresa dirinya lebih suprior atau lebih hebat dari kelompok etnis yang tidak berkuasa. Selain itu, direkrutnya para pejabat yang bersifat etnosentrisme, dengan tujuan supaya kelompok etnis yang sedang berkuasa dapat melahirkan kader kepemimpin baru agar mereka dapat mempertahankan kekuasaan identitas etnisnya. Namun ternyata di balik rekrutmen pejabat yang bersifat etnosentrisme ini, menimbulkan kecumburan sosial yang luar biasa antara etnis yang satu dengan yang lain. Hal ini berdampak kepada sistem pemerintahan di Kota Ternate yang berjalan tidak efektif dan tidak efeisen.
Politisasi Etnis dan Pilkada, Studi Partisipasi Pemilih Pemula pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024 Saiful Ahmad; Aswir Faruk Badjodah; Mahmud Husen
Jurnal Syntax Transformation Vol 2 No 04 (2021): Jurnal Syntax Transformation
Publisher : CV. Syntax Corporation Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/jst.v2i4.264

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat korelasi isu etnisitas di kalangan pemilih pemula dan tingkat partisipasinya pada Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif non parametrik dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik survey, dan lokasi penelitian di Kampus Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) di Kota Ternate, dengan unit analisis adalah Mahasiswa/i semester II. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu dengan deskriptif dan inferensial, statistik inferensial menggunakan analisis korelasional dan analisis pengaruh atau regresi. Hasil uji korelasi dapat disimpulkan bahwa politik identitas yang dimainkan oleh paslon melalui isu kedekatan/ kesamaan etnis serta hubungan kekerabatan yang dihembuskan saat berlangsungnya kampanye tidak memengaruhi perilaku pemilih pemula. Hal ini disebabkan karena persepsi terhadap etnis oleh responden yang memandang etnis menjadi penting ketika berhubungan dengan keputusan politik namun sebaliknya etnisitas ketika berkaitan dengan aktifitas sosial menjadi tidak penting.
DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA KONSENSUS PALESTINA-ISRAEL (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement ) Tahun 1993) Aswir F Badjodah; Mahmud Husen; Saiful Ahmad
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 1 No. 3: Nopember 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.028 KB) | DOI: 10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjelaskan prospek penyelesaian (konsensus) konflik Palestina – Israel studi kasus Perjanjian Damai Oslo 1993, dengan melihat latar belakang dan implikasinya bagi Rakyat Palestian). Penelitian ini membahas Sejauhmana prospek penyelesaian konflik Palestina–Israel dan implikasinya bagi rakyat Palestina di masa datang. Metode penelitian adalah kualitatif dengan jenis studi Pustaka, yang merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situai sosial di wilayah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian damai Oslo 1993 (Oslo Agreement) tidak dapat diimplementasikan, bahkan menambah intensitas serta kompleksitas konflik Palestina – Israel. Disamping itu, perjanjian damai Oslo 1993 tidak memberikan kontribusi yang berarti bagi proses terjadinya konsensus dalam konflik, bahkan intensitas konflik meningkat seiring dengan munculnya perjanjian-perjanjian baru yang bernasib hampir sama dengan perjanjian Oslo 1993. Maka, dapat dikatakan harapan rakyat Palestina untuk hidup berdampingan secara damai dengan bangsa Israel dan saling menghormati hak-hak kemanusiaan sebagaimana dikehendaki Piagam PBB makin jauh dari harapan jalan damai.
Konflik Ekonomi Politik Antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (PP) dalam Penegakan PERDA No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate Mahmud Husen
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 4 No. 1 (2024): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i2.1889

Abstract

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), adalah pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Perda. Dalam penyelenggaraannya, Di satu sisi, Satpol PP berusaha untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pembantu Kepala Daerah, di sisi lain, Satpol PP di anggap semena- semena terhadap PKL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik PKL Dan Satpol PP Dalam Penegakan Perda No. 4 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Ternate”. Metode kualitatif dilakukan melalui wawancara dan informasi. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat menjawab bagaimana Konflik yang terjadi antara PKL Dan Satpol PP. Konflik tersebut berimplikasi pada Petugas Satpol PP yang menjalankan tugas negara dan PKL yang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Penegakan Perda penting dipahami oleh pihak-pihak yang berkonflik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik ini pihak PKL merasa dirugikan dengan kehadiran perda tersebut. Substansi perda yang dianggap merugikan serta pemahaman PKL yang terbatas dan Petugas Satpol PP yang bertindak bukan layaknya seorang abdi negara berdampak pada terjadinya konflik.
Golput di Pemihan Kepala Daerah Tahun 2019 : Studi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Halmahera Utara Sofjan Alizar Sam; Mahmud Husen
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 4 No. 1 (2024): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v3i2.1890

Abstract

Pengabdian ini menjelaskan partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati tahun 2019, dengan melihat data objektif dari KPU untuk mengkoraliskan antara teori dan data lapangan. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskrptif dengan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana teknik penelitian deskriptif pada umumnya dalam pengumpulan data penulis mengunakan obsevasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. Penilitian ini mengunakan dua jenis sumber data, yakni data primer yang dijumpai melalui observasi lapangan dan wawancara beberapa informan kunci informan utama serta data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku teks/pustaka yang berkaitan dengan fokus masalah. Sedangkan analisis data dipergunkan analisa deskriptif dimana masalah ini dikaji lebih mendalam dengan membangun narasi sesuai tahapan reduksi data, penyajian data hingga menemukan kesimpulan akhir dari penelitian ini. Berdasarkan hasil penilitian menunjukan bahwa tinggkat partisipasi masyarakat Halmahera Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2019 menunjukan tingkat partsipasi atau wujud partsiapasi politik berdasarkan semangat yang sama melalui wujud partisipasi.
Supervisory Agency's Strategy in Preventing Election Vulnerability: Study on Bawaslu North Maluku Province Mahmud Husen
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 5 No. 1 (2025): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v5i1.2547

Abstract

This study aims to determine the strategy of preventing election vulnerability by the Election Supervisory Agency (Bawaslu) based on the provisions of Article 94 paragraph (1) of Law Number 7/2017 concerning Elections. Election vulnerability is an instrument of early detection of potential disturbances that can hinder the implementation of elections that are luber (direct, general, free, secret) and jurdil (honest and fair). This vulnerability includes various forms of violations such as money politics, SARA campaigns, intimidation, data manipulation, and non-neutrality of state apparatus. In the context of public organizations, strategy is understood as a structured and adaptive long-term plan, designed to effectively face external challenges. The research used a descriptive qualitative approach to gain an in-depth understanding of the role and implementation of Bawaslu's duties in the context under study. By using the Bawaslu chairperson as the key informant and Bawaslu members as additional informants, this research was able to comprehensively explore information from sources who have authority and direct experience in the implementation of election supervision. The data collection methods used, namely observation, interviews and documentation, provide strong data triangulation to increase the validity of the research results. The results showed that through civil society involvement, political education, and cross-sector cooperation, the prevention strategy implemented by Bawaslu is expected to minimize the potential for violations and strengthen participatory democracy. Thus, Bawaslu plays a strategic role in realizing quality elections that are free from various forms of vulnerability.
Co-Authors Amanah Upara Aswir Faruk Badjodah Saiful Ahmad Sofjan Alizar Sam Zulfikar Zulfikar