Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu dan Budaya Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Law Doctoral Community Service Journal
Umar Husin
Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DARI PENGGUNAAN SEBAGAI DESAIN INDUSTRI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 238 K/PDT.SUS-HKI/2014) Umar Husin; Alyna Al Amalia
Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.843 KB) | DOI: 10.47313/pjsh.v4i1.597

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual memberikan pemiliknya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari kreasi yang dihasilkan. Hak Cipta dan Desain Industri menjadi bagian dari  Hak Kekayaan Intelektual. Sengketa antara Hak Cipta dan Desain Industri menjadi lumrah terjadi di tengah masyarakat yang dikenal dengan istilah titik singgung. Putusan No 238 K/Pdt.Sus-HKI/2014 adalah salah satu hasil putusan atas kasus titik singgung hak cipta dan desain industri, dimana putusan kasasi tersebut penulis anggap memberikan ruang bagi pelanggaran-pelanggaran serupa. Hak cipta lahir secara  otomatis dalam realisasi tanpa registrasi apa pun dan diberikan kepada pemegang hak cipta, sementara perlindungan untuk desain industri tidak otomatis karena diberikan sesuai dengan pendaftaran pada desain baru. Dari uraian singkat diatas, diperoleh rumusan masalah berupa bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta dan faktor apa yang dapat menimbulkan sengketa antara hak cipta dan desain industri.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA ABORSI DALAM PASAL 75 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Puja Malar Laura; Umar Husin
Ilmu dan Budaya Vol 42, No 2 (2021): Vol. 42, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47313/jib.v42i2.1443

Abstract

Semakin maraknya kasus-kasus kehamilan pranikah, menjadikan semakin marak pula kasus aborsi yang dilakukan oleh pasangan-pasangan di luar nikah. Penelitian ini mengkaji mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh wanita yang belum menikah dan tidak memenuhi indikasi kedaruratan medis melakukan aborsi dalam perspektif Undang-Undang Kesehatan dan dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh penulis adalah Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah teori kepastian hukum, teori penegakan hukum, teori perlidungan hukum, teori pembuktian, teori pertimbangan hukum, dan teori tujuan pemidanaan. Sehingga analisa dalam penelitian landasan pada teori-teori tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh penulis diperoleh kesimpulan bahwa latar belakang pelaku melakukan tindak pidana aborsi dalam kasus ini disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal pelaku. Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim dalam memutus perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum sudah sangat jelas dengan mempertimbangkan kerugian yang dialami korban; dampak dari kasus baik secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi; kondisi perempuan yang masih muda; potensi bahaya yang mengancam nyawa; serta keadaan perempuan sebagai pelaku yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Penerapan Hukum Pidana Materil pada Putusan Pengadilan Nomor 31/Pid.Sus/2018/PN.Byl, menggunakan Asas Lex specialis derogat legi generalis yaitu suatu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).
Understanding the Role of Indigenous Peoples in Preserving Cianjur Pandanwangi Rice as a Product of Local Wisdom to Obtain Geographical Indication Certificates Ismail Rumadan; Pri Pambudi Teguh; Umar Husin; Ummu Salamah; M. Rendi Aridhayandi; Yuyun Yulianah
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 2 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (348.767 KB) | DOI: 10.55637/ldcsj.1.2.5732.124-130

Abstract

Pandanwangi Cianjur rice which has a distinctive taste, as good quality rice because it is the result of rice varieties with special characteristics that are influenced by geographical and cultural conditions from Cianjur blood so that Pandanwangi rice is categorized as a product of local wisdom in Cianjur Regency and has received a Geographical Indication certification. (IG) from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. However, the ownership of this certificate does not guarantee an increase in the economy that is exploited from Pandanwangi rice because the Regional Government has not provided maximum assistance and guidance so that the community takes advantage of the potential of Pandanwangi rice as an economically viable source of income. Therefore, it is necessary to socialize and foster from various parties, especially from academics through community empowerment activities to understand the existence of Cianjur pandanwangi rice as part of local wisdom products so that it is maintained as a cultural value and can provide economic benefits for the local community.
The Ideal Model for Resolving Land Disputes between Rice Farmers and Industrial Companies in Karawang Regency Ismail Rumadan; Pri Pambudi Teguh; Umar Husin; Ummu Salamah; Masidin; Hamrin; Ika Mayasari
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 2 No. 1 (2023): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.2.1.6264.55-60

Abstract

Conflicts over agricultural land in Karawang Regency often occur between communities cultivating rice fields and companies. This conflict was triggered because Karawang Regency is one of the areas in West Java that is an investment destination, so the need for land is getting more significant for developing investment, especially in the industrial sector. This need then has implications for the transfer of land functions and the occupation of land owned by rice cultivators in Karawang Regency. This condition then creates an unavoidable conflict between sharecropper communities and companies that invest in the Karawang district. One ideal option for resolving conflicts between the community and the company is mediation. The choice places the parties in a balanced way to secure the interests of each, which can provide guarantees of legal certainty for the parties.
Co-Authors Alyna Al Amalia Hamrin Ika Mayasari Ismail Rumadan M. Rendi Aridhayandi Masidin Masidin Pri Pambudi Teguh Puja Malar Laura Ummu Salamah Yuyun Yulianah