Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Jurnal Jatiswara
Yohanes Hermanto Sirait
Universitas Kristen Maranatha
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan mengenai Tenaga Kerja Asing dan Prinsip Non-Diskriminasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) berdasarkan Kewarganegaraan Yohanes Hermanto Sirait; Ai Permatasari
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9.11 KB) | DOI: 10.25299/uirlrev.2018.2.01.1299

Abstract

Abstrak Setiap Negara wajib menjamin ketersediaan pekerjaan bagi warga negaranya sehingga prioritas pekerja lokal utamanya dilakukan. Meskipun demikian, dengan disahkannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) di awal tahun 2016 in ASEAN, setiap Negara anggota terikat untuk membuka kesempatan bagi tenaga kerja asing untuk bekerja di seluruh Negara anggota ASEAN. Kesepakatan ini dapat saja membawa pada suatu benturan antara kebiajakan nasional yang harus mengutamakan tenaga kerja lokal dengan kewajiban arus bebeas tenaga kerja di ASEAN, khususnya pekerjaan yang diatur dalam Mutual Recognition Arrangements (MRAs). Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai tenaga kerja asing dan implementasi prinsip non-diskriminasi berdasarkan kebangsaan di AEC. Penelitian ini tentunya berkaitan dengan peran Negara dalam menjamin stabilitas tenaga kerja asing dan kesuksesan dari AEC. Pada akhirnya, tulisan ini mendorong setiap Negara anggota ASEAN untuk melakukan harmonisasi guna membuat suatu standar baru bagi tenaga kerja asing berdasarkan MRAs. Kata kunci: Masyarakat Ekonomi ASEAN; Tenaga Kerja Asing; Kebangsaan; Prinsip Non-Diskriminasi
Komitmen Terkait Deforestasi Dan Perubahan Iklim: Perspektif Dari Doktrin Parens Patriae Yohanes Hermanto Sirait
Jatiswara Vol 34 No 1 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.807 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.196

Abstract

Deforestasi adalah salah satu pemicu dampak besar dari perubahan iklim. Untuk itu, penting bagi negara menjalankan tugasnya selaku pengurus atau penguasa (parens patriae) lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan amanat sebagai pengurus dan penguasa tersebut dikaitkan dengan deforestasi yang terus bertambah tiap tahun dan berdampak pada perubahan iklim. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi pustaka. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa doktrin parens patriae tidak dikenal secara tegas di Indonesia. Lebih lanjut, peran negara sebagai pelindung (guardian) masih dipertanyakan karena deforestasi yang berdampak pada perubahan iklim terus terjadi. Lebih lanjut, meskipun negara sukses menggugat pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan, tidak jarang eksekusi masih sangat minim sehingga kerugian belum diperoleh secara optimal.
Co-Authors Ai Permatasari