Eko Noer Kristiyanto
Badan Pembinaan Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM RI Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 10 Jakarta Timur

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

PEMILIHAN GUBERNUR TAK LANGSUNG SEBAGAI PENEGASAN EKSISTENSI GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH Eko Noer Kristiyanto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 1, No 3 (2012): December 2012
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.605 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v1i3.92

Abstract

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena Ɵ dak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Kedudukan provinsi menjadi unik karena melaksanakan desentralisasi dan dekonsentrasi secara bersamaan. Hal ini berimbas kepada kedudukan gubernur yang menyandang dua status yaitu sebagai kepala daerah sekaligus wakil pemerintah pusat di daerah. Peran yang perlu diop Ɵ malkan agar penyelenggaraan negara berjalan baik adalah gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah karena berkaitan dengan fungsi pembinaan, koordinasi dan pengawasan. Sistem pemilihan gubernur secara langsung ternyata justru berimplikasi bahwa gubernur lebih dominan perannya sebagai kepala daerah. Tulisan ini menjelaskan seper Ɵ apa kedudukan gubernur sesungguhnya dan menawarkan solusi seper Ɵ apa mekanisme pemilihan gubernur yang dianggap tepat. Terlepas dari segala kri Ɵ knya, pemilihan gubernur harus dilakukan secara Ɵ dak langsung, mengingat terbatasnya wewenang gubernur serta kedudukan dan tanggung jawab gubernur yang mendapat pelimpahan kewenangan dari pusat serta mengemban mandat dari presiden. Pemilihan oleh DPRD dianggap paling sesuai karena memenuhi unsur pemilihan secara demokra Ɵ s yang diamanatkan oleh kons Ɵ tusi.In the Regional Government deconcentra Ɵ on and assistance tasks organized because not all of the powers and du Ɵ es of government can be done by using the principle of decentraliza Ɵ on, the province is unique because decentraliza Ɵ on and deconcentra Ɵ on simultaneously. This impact to the posi Ɵ on of governor of the state that holds the two regions as well as head of government representa Ɵ ves of the central government in the region. The roles that need to be op Ɵ mized so as the governor of the state is running well as representa Ɵ ves of governments in the region as it relates to the func Ɵ ons of guidance, coordina Ɵ on and supervision. System of direct elec Ɵ on of governors proved to be implying that the governor is more dominant role as head of the region. This ar Ɵ cle explains what the real posi Ɵ on of the governor and o ff er solu Ɵ ons as to what mechanism gubernatorial deemed appropriate. Despite all the cri Ɵ cism, the gubernatorial elec Ɵ on must be done indirectly, given the limited authority of the governor and the status and responsibili Ɵ es of governors who received the delega Ɵ on of authority from the center as well as carry out the mandate of the president. The selec Ɵ on by the legislature considered the most appropriate because it meets substance democra Ɵ c elec Ɵ ons mandated by the cons Ɵ tu Ɵ on.