Angga Wijaya Holman Fasa
Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ASPEK HUKUM DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MENGENAI EKONOMI SIRKULAR DALAM RANGKA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Angga Wijaya Holman Fasa
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (113.964 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v10i3.774

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pendekatan ekonomi sirkular. Pada konsep ini, selain mengejar produksid an pertumbuhan ekonomi, juga memperhatikan aspek sosial dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dua hal, yakni kesiapan instrumen hukum nasional dalam mengatur penerapan ekonomi sirkular; dan kebijakan Pemerintah Indonesia mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk meneliti dan menjawab tujuan tersebut dipergunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Dari hasil penelitian diperoleh dua temuan, yakni: pertama, bahwa pada prinsipnya instrumen hukum nasional telah siap mengatur ketentuan yang mendorong penerapan ekonomi sirkular, meskipun tetap dibutuhkan peraturan teknis opersional. Kedua, meskipun telah terdapat beberapa kebijakan Pemerintah Indonesia yang bersifat mendorong penerapan ekonomi sirkular, dibutuhkan penyusunan rencana aksi nasional sebagai bentuk praksis dan strategis dari kebijakan tersebut.
ANALYSIS OF ELEMENT ‘UNLAWFUL’ OF CORRUPTION IN THE BANKING SECTOR (STUDY OF THE SUPREME COURT DECISION NUMBER 1812 K / PID.SUS / 2014) Angga Wijaya Holman Fasa; Ferianto Ferianto; Tommy Hendrix
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 9, No 3 (2020)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.9.3.2020.397-424

Abstract

The banking sector as one of the drivers of the national economy plays an important role in funding a business through bank credit distributing activities. In practice, this banking service raises legal problems, not only banking crimes but also corruption. Supreme Court Decision No. 1812 K / PID.SUS / 2014 on behalf of the Defendant Dian Siswanto, S.E. MM., in the case of a corruption shows this. This paper examines the element of unlawful and abuse of authority in cases of corruption in the banking sector. The research method used is normative law which is prescriptive with a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The results show 2 (two) things, first, that the defendant's actions met the unlawful element in the act of corruption as charged in the primary indictment. Second, the judge had wrongly in the application of law based on the subsidiary indictment concerning abuse of authority which was not fulfilled. The judge in this case, was not punctilious in digging up legal facts and was not correct in applying the law. Therefore, in the case of deciding a case, if the charges are of subsidiarity, the judge should prove the primary indictment carefully before deciding based on the subsidiary indictment to create justice, benefit and legal certainty in law enforcement in general, and especially for the accused.