Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional
Bungasan Hutapea
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, BPHN Jl. Mayjen Sutoyo 10 Cililitan Jakarta
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
DINAMIKA HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Bungasan Hutapea
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 4, No 1 (2015): April 2015
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1605.018 KB) | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v4i1.136

Abstract

Perkembangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia cukup dinamis mulai dari jaman Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Dinamika politik pemilihan kepala daerah berubah-ubah seiring berkembangnya tuntutan masyarakat dan pengaruh iklim politik pada tiap masa. Perubahan sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya beberapa peraturan mengenai pemerintahan daerah. Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif yuridis untuk membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pilkada secara langsung merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis serta sebagai langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. The development of local election for regional leaders in Indonesia is quite dynamic starting from the Dutch East Indies era up to now. Political dynamics of the local election for regional leaders changes over the development of the demands of society and influence the political climate in each period. The changes of the system on the local government elections in Indonesia was marked by the implementation of some regulations concerning local government. Direct local election is one of the efforts to create a democratic government as well as a steps in realizing the people's sovereignty. This research is conducted using normative juridical method to address any regulations related to the implementation of local election in Indonesia. From this research, it can be concluded that direct local government election is an effort to create democratic government and to realize people’s soverignty.
Co-Authors