<![CDATA[Pelaksanaan kegiatan pemerintahan masih belum memenuhi harapan. Salah satu indikasinya adalah penyerapan anggaran belanja yang tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Hal ini menyebabkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat menjadi terhambat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perencanaan dan kebijakan penyerapan anggaran berbasis kinerja, faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran, serta hambatan yuridis dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan anggaran pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa perencanaan yang baik akan sangat membantu tingkat penyerapan anggaran. Selain itu diperlukan pengawasan sejak awal perencanaan agar dapat mendeteksi kemungkinan kegagalan penyerapan anggaran lebih dini. Pelaporan juga memiliki peranan penting untuk mengetahui perkembangan penyerapan anggaran. Untuk mempercepat penyerapan anggaran belanja negara maka diperlukan peraturan yang berorientasi pada pemberian kepercayaan pada eksekutif agar dapat lebih flesksibel dalam menggunakan anggaran dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas.The implementation of Government’s programme has not meet the expectation. It is indicated by low budget absorption that usually concentrated in the end of a budget year. This condition causes the public service hampered. By using judicial normative approach, this research objective is to analyze the planning process and performance based budget absorption policy, factors that may affect budget absorption and legal obstacles that may be found within existing regulations related to state budget management. This research found that good budget planning will help to improve absorption level. On the other hand, proper control from the early stage of budget planning can help to detect budget absorption failure possibility earlier. Reporting also has important role to show budget absorption progress. To hasten budget absorption, regulations need to be constructed to give trust to the executive so it may be more flexible in managing the budget by still putting forward the efectivity, eficiency, and accountability principles.]]>
