Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Teka-Teki Poliandri: Kritik Antropologi atas Sosiobiologi Khu, Stanley
UMBARA Indonesian Journal of Anthropology Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.021 KB) | DOI: 10.24198/umbara.v1i1.9600

Abstract

Artikel ini membahas kritik yang berpotensi dikemukakan oleh Antropologi atas hakikat Sosiobiologi yang simplistik. Dengan mencuplik aneka ragam etnografi dari berbagai belahan dunia, penulis mengkaji berbagai pendekatan dan alasan dalam praktik poliandri, yang menurut Sosiobiologi semata-mata disebabkan oleh gen egois. Penulis berargumen bahwa terlepas dari dorongan alamiah biologis untuk memastikan keberlangsungan gen, terdapat beragam faktor lainnya yang mendasari poliandri. Selagi menunjukkan bahaya pendekatan naturalisasi ilmu sosial untuk mengkaji poliandri, di saat bersamaan penulis juga skeptis dengan interpretivisme, karena keduanya berisiko menghasilkan reduksionisme. Penulis menawarkan semacam pendekatan materialis-historis dalam memahami fenomena poliandri serta menunjukkan bagaimana metode etnografi sebagai warisan disiplin ilmu Antropologi yang paling tersohor, cermat dan mendetail, memiliki sumbangan besar dalam upaya memahami masyarakat manusia yang kompleks. Kata kunci: Antropologi, Sosiobiologi, Poliandri, Darwinisme
Teka-Teki Poliandri: Kritik Antropologi atas Sosiobiologi Stanley Khu
Umbara Vol 1, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.021 KB) | DOI: 10.24198/umbara.v1i1.9600

Abstract

Artikel ini membahas kritik yang berpotensi dikemukakan oleh Antropologi atas hakikat Sosiobiologi yang simplistik. Dengan mencuplik aneka ragam etnografi dari berbagai belahan dunia, penulis mengkaji berbagai pendekatan dan alasan dalam praktik poliandri, yang menurut Sosiobiologi semata-mata disebabkan oleh 'gen egois'. Penulis berargumen bahwa terlepas dari dorongan alamiah biologis untuk memastikan keberlangsungan gen, terdapat beragam faktor lainnya yang mendasari poliandri. Selagi menunjukkan bahaya pendekatan naturalisasi ilmu sosial untuk mengkaji poliandri, di saat bersamaan penulis juga skeptis dengan interpretivisme, karena keduanya berisiko menghasilkan reduksionisme. Penulis menawarkan semacam pendekatan materialis-historis dalam memahami fenomena poliandri serta menunjukkan bagaimana metode etnografi sebagai warisan disiplin ilmu Antropologi yang paling tersohor, cermat dan mendetail, memiliki sumbangan besar dalam upaya memahami masyarakat manusia yang kompleks. Kata kunci: Antropologi, Sosiobiologi, Poliandri, Darwinisme
Pendidikan Politik Bagi Siswa SMA Negeri 2 Brebes Sebagai Upaya Peningkatan Angka Partisipasi Pemilih Generasi Muda di Kabupaten Brebes Hermanto, Bambang; Amrullah, M Fikri; Khu, Stanley; Permatasari, Lavia; Fadlilah, Nur'aini; Nugroho, Balqis Azwa Safrina
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 3 No. 7 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v3i7.3121

Abstract

Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) tertinggi di Jawa Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah 2024, yaitu mencapai 1.521.720 pemilih. Namun demikian, tingkat partisipasi pemilih justru terendah se-Jawa Tengah, hanya sebesar 58,27%. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam kesadaran politik masyarakat, khususnya generasi muda. Berdasarkan Statistik Pemuda Indonesia 2024 yang diterbitkan BPS, sekitar 64,22 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong pemuda, dan 22 juta di antaranya berada pada rentang usia 16–19 tahun atau setara dengan siswa SMA. SMA Negeri 2 Brebes sebagai sekolah unggulan dengan 1.254 siswa menjadi representasi penting dalam upaya peningkatan kesadaran politik. Namun, sekolah ini belum memiliki kurikulum, program reguler, maupun referensi yang memadai terkait pendidikan politik. Melihat permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah penyelenggaraan Seminar Pendidikan Politik sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman siswa mengenai hak dan tanggung jawab politik, sekaligus meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Program ini juga mendukung pencapaian SDG’s 16: Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat, khususnya pada indikator peningkatan partisipasi politik.
The Empty Ballot Movement as a Form of Protest Voting in the 2024 Brebes Regency Regional Election Hermanto, Bambang; Khu, Stanley; Adi Pamungkas, Wahyu; Setiyawan, Wahyu Beny Mukti; Rakhmanto, Bambang
Journal Politique Vol. 6 No. 2 (2026): July
Publisher : Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/politique.2026.6.2.211-230

Abstract

The phenomenon of the empty ballot in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Brebes Regency attracted significant public attention after receiving 341,407 votes (40.4%), while voter turnout reached only 58.27%, the lowest participation rate in Central Java. This study aims to describe the Empty Ballot Movement as a form of protest voting by employing a qualitative method involving 15 informants, consisting of the movement's leader, community leaders, volunteers, and residents. The findings reveal that the movement emerged as a response to dissatisfaction with local democracy, driven by three main factors: the dominance of oligarchic politics that produced a single-candidate election through the consolidation of political party support; the perception that the sole candidate represented a political dynasty due to connections with former officials previously implicated in corruption cases; and the proposed IDR 13,000 shallot price policy, which was perceived as harmful to farmers. The Empty Ballot Movement successfully garnered public sympathy and became a symbol of protest voting against political practices regarded as undemocratic.