Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Mirai Management Jurnal Hukum Adigama Jurnal Lex Suprema aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia JuTISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)
Renaldy Renaldy
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA RETUR SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Rosnaini Daga; Renaldy Renaldy
Jurnal Mirai Management Vol 4, No 2 (2019)
Publisher : STIE AMKOP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (157.376 KB) | DOI: 10.37531/mirai.v4i2.500

Abstract

ABSTRAK Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang paling dominan mempengaruhi retur Surat Perintah Pencairan Dana (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar I) Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif yaitu, penyebab alasan retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diperoleh akan dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan dan sestelah melakukah pengolahan data Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya retur SP2D yaitu Faktor Manajemen Sumber Daya Manusia, Faktor Satuan Kerja (Satker), Faktor Manajemen Waktu, dan Faktor Bank Operasional. Faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya retur SP2D, yaitu Faktor Satuan kerja. Kata Kunci: Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRODUKSI BAJA TULANGAN BETON NON STANDARDISASI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUSTRIAN (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 352/PID.SUS/2018/PN.PDG) Renaldy Renaldy; Ariawan Gunandi
Jurnal Hukum Adigama Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Hukum Adigama
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/adigama.v4i2.17762

Abstract

In industrial law, concrete reinforcing steel is one of the products that are often found in daily practice for building construction foundations. Producers, distributors, and consumers have traded, transported and produced reinforcing steel which did not comply with Indonesian national standards. Besides this activity is very dangerous for the community and users, it can also hamper domestic growth in Indonesia. Therefore, there is a need for further research using several theories of corporate crime and civil theory to see how legal accountability is for perpetrators of law violators. However, the application of the theory of corporate crime still raises pros and cons due to different perceptions from experts. Thus, this research was conducted to find a common thread in order to achieve clarity of legal responsibility for the production of steel reinforced concrete in cases of violations of Indonesian national non-standard reinforced concrete steel.
Penerapan Restorative Justice Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Di Polsek Balikpapan Selatan RENALDY RENALDY
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2038.832 KB)

Abstract

Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan tersebut akan diteliti oleh penulis dalam tugas akhir ini. Tulisan tugas akhir ini, Bagaimanakah pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Bagaimanakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini bertujuan Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis sejauhmana pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Kedua, untuk menganalisis dan mengidentifikasi penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan. Pada bagian pertanyaan ini, penulis akan menelaah serta mengkaji penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan, disini akan diungkap apakah penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan benar-benar dilaksanakan, oleh karena itu akan diuji apakah bekerjanya suatu aturan telah berfungsi dimana akan dilakukan secara akurat. Penulis akan menjelaskan tentang Pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan serta Penerapan Restorative Justice dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polsek Balikpapan Selatan. Tulisan tugas akhir ini mengunakan metode penelitian hukum Empiris, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan.Kata kunci : penganiayaan, mediasi, pertanggungjawaban hukum
Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah Ditinjau dari Perkembangan Ilmu Pemerintahan Khikmwanto Khikmwanto; Renaldy Renaldy; Sahrul Riyadi
Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober: Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aktivisme.v1i4.462

Abstract

The state government system is an important part of a country. In implementing regional independence, to be able to carry out its benefits well, regional authorities are required to create regulations for managing goog in each region. The rules of a good regime relate to how regional authorities, whether regency or city, act as policy executives, whether national or local policy. While the rules for good governance relate to how regional authorities implement regional level policies, this is also related to how regional authorities are able to carry out the policies that regional authorities want to implement.
Pengembangan Sistem Informasi Pembelian, Penjualan dan Persediaan Motor Bekas menggunakan Analisis Fast-Slow-Non Moving Renaldy Renaldy; Teddy Marcus
Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Vol 6 No 3 (2020): JuTISI
Publisher : Maranatha University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/jutisi.v6i3.3100

Abstract

Abstract — Motorcycle Company is engaged in selling used motorcycles, processing motorcycle inventory data to manage the optimal number of purchases and sales. Based on monthly sales data, it can be predicted the need to buy a used vehicle to the seller. Through FSN (Fast-moving, Slow-moving and Non-moving) analysis is to consider quantity, the rate of consumption of item and how often they are issued or used. The results of analysis can be used to guide the decision of the right amount of inventory to be placed in the warehouse, the frequency to buy or even delete certain items in stages. In order for the FSN analysis to be carried out successfully, it is necessary to analyze the items based on their respective categories, within a certain period of time. The purpose of this research is to design and build an information system for the sale of used motor vehicles, purchase of used motorcycles by considering the optimal inventory using the FSN method. Keywords — Inventory Management, Selling-buying Used Motorcycle, Fast-moving, Slow-moving and Non-moving Anylysis.
Co-Authors Ariawan Gunandi Rosnaini Daga Sahrul Riyadi Teddy Marcus