Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS
Fachruddin Razi
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal LEX SPECIALIS

 1 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH MELALUI EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Fachruddin Razi
Jurnal LEX SPECIALIS No 12 (2010): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (46.89 KB)

Abstract

 As a public servant goverment especially distric goverment must show representation the will of center goverment, in this case quality of the hard work from district goverment must be evaluated, so it will reach the essence of a goverment as a public servant, but this is not an easy work because this evaluation must have abasic condition and it include many institutions, such like goverment institution or a non goverment institution but although it hard to realize doesnt mean it cannot be realize, it must be begin with a one focus evaluation and it increased to became two, three evaluation and more. Key Note : Evaluation of goverment as a public servant
JENIS DAN PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL YANG DIAKUI DAN DILINDUNGI DI INDONESIA Fachruddin Razi
Jurnal LEX SPECIALIS No 11 (2010): juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (44.956 KB)

Abstract

In the twenty one century the object of economic and trade not just only about goods and service, but it also include minds, ideas, creations, motions, arts and also knowledges, it also have been called the intellectual property rights, that rights is become very valuable because it containsmorality rights andof course  economic right, that the reason why the regulation that will protected that thing is also neededto give protection to the one who have been work hard for minds, ideas, creations, motions, arts and knowledges, not only that protection to the intellectual property rights it also will make investor come to this nation and it will make the economic tire round faster than before, shortly journal will explain about the basic regulation in protection of intellectual property rights in Republic of Indonesia. Key Note : Protection of intellectual property rights    
PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM Fachruddin Razi
Jurnal LEX SPECIALIS No 24 (2016): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (67.642 KB)

Abstract

Pidana Penjara merupakan pidana yang dikenakan terhadap terdakwa berupa menghilangkan kemerdekaannya untuk sementara waktu atau seumur hidup. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Kehakiman Republik Indonesia adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina narapidana agar dapat diterima kembali ke dalam  lingkungan masyarakat dan tidak kembali mengulangi suatu perbuatan  tindak pidana yang pernah dilakukan di masa terdahulu. Hak asasi yang erat kaitannya dengan para terpidana salah satunya adalah remisi, remisi merupakan pengurangan masa pidana, remisi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 ayat (1) menyatakan salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian remisi yang menjadi hak terpidana juga harus dilihat dalam konteks sifat kejahatannya, konteks sifat kejahatan ini dapat dilihat apakah menyangkut kelangsungan kehidupan manusia atau tidak sehingga pemberian hak remisi yang menjadi kewenangan dan tugas pemerintah tidak melukai keadilan masyarakat dan tidak memberikan peluang bagi terpidana kasus korupsi berlindung dibawah pembenaran hukum. Remisi atau pengurangan masa pidana dalam sistem pelaksanaan pidana khususnya menyangkut sistem pemasyarakatan sangatlah penting. Dalam pelaksanaan sistem pidana remisi para narapidana haruslah memenuhi syarat yang diberlakukan untuk narapidana itu sendiri, jika tidak maka hak remisi tidak akan diberikan. Terhadap kasus korupsi dapat menimbulkan dampak yang sangat luas, walaupun terdapat pula ketentuan lain yang menegaskan bahwa persyaratan untuk mendapatkan hak remisi haruslah bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi serta bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.. Tindak pidana korupsi jelas menimbulkan akibat yang membahayakan dan meresahkan masyarakat, lebih khususnya keuangan dan perekonomian negara, atau dampaknya berwujud pada publik dapat menghancurkan efektivitas potensial dari semua program pemerintah, dapat mengganggu pembangunan, serta menimbulkan korban individual maupun kelompok masyarakat.
Co-Authors Anaseputri Jamira Anaseputri Jamira Dedy Syaputra Fauty Intan Faradila Irwan Dwi Saputra Pardede Mhd Ansori Muhammad Amali Supeno Supeno Sylvia Rossanty Rossadi Yulita Febriani