Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Jurnal LEX SPECIALIS Al-Tamimi Kesmas: Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health Sciences)
Nazifah Nazifah
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal LEX SPECIALIS

 1 
Tugas Dan Fungsi Panwaslu Dalam Penyelesaian Pelanggaran Pemilu Di Kota Jambi Nazifah Nazifah
Jurnal LEX SPECIALIS No 13 (2011): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.874 KB)

Abstract

Establishment of specialized agencies in the administration of elections members of the House of Representatives / People 'Region, is expected all things relating to the election runs smoothly. In reality, however, still found many violations of the provisions of the general election which proved many cases of electoral malpractices that go to the Election Supervisory Committee for City of Edinburgh and Edinburgh District Court. The number of violations of the election, especially in the legislative elections, has a duty to uncover the Election Supervisory Committee and complete implementation of the principle to the general election itself. Duties and functions of the Election Supervisory Committee is very heavy and very possible a lot of constraints encountered in the execution of his duty. Key Note : Panwaslu Election Violations In Settlement
POLITISASI PERATURAN DAERAH SYARIAH DALAM BINGKAI PLURALISME INDONESIA Nazifah Nazifah
Jurnal LEX SPECIALIS No 21 (2015): JUNI 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.648 KB)

Abstract

Pluralisme merupakan kata yang sering digunakan untuk mendeskripsikan Indonesia. Sebagai negara, Indonesia tidak hanya plural dalam hal budaya dan tradisi, akan tetapi juga dalam hal agama, kepercayaan dan golongan agama yang tersebar luas di seluruh nusantara. Persoalan hubungan antara negara dan agama telah dianggap selesai ketika kita menjadikan Pancasila sebagai dasar negara muncul kembali seiring dnegan perkembangan otonomi daerah di mana daerah diberikan kekuasaan untuk mengembangkan sendiri peraturan daerahnya. Bertolak dari fakta bahwa perda merupakan nilai masyarakat daerah yang dipositifkan, dalam perjalanannya telah memunculkan perda yang beraneka warna, salah satunya adalah perda yang bernuansa agama yang kemudian lebih dikenal dengan istilah perda syariah. Perda syariah pada kenyataannya bukan hanya instrumen kebijakan yang mutakhir dengan daya kerja yang jitu sehingga dengan begitu saja dapat mencegah dan menghindarkan masyarakat dari bahaya distorsi nilai, namun oleh kalangan tertentu dijadikan komoditas politik. Perda syariah yang seharusnya merupakan upaya untuk menempatkan nilai agama sebagai nilai transeden yang luhur, tetapi malah membawa nilai agama yang substansial menjadi sekedar formalisme, simbolisme yang dengan vulgar mengusung identitas agama di ruang publik. Selain dapat menimbulkan kontroversi yang memicu ketegangan dan konflik sosial, perda syariah apabila tidak dirumuskan dengan benar dikhawatirkan dapat menjadi alat politisasi agama yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa indonesia. Kata Kunci: Pluralisme, Perda Syariah, Politisasi
Co-Authors Herma Yanti Supeno Supeno