Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Journal Evidence Of Law Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat
Agustina Bilondatu
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI PERAN KUA DALAM MENGATASI ILEGAL WEDDING Agustina Bilondatu
JURNAL LEGALITAS VOL 05, NO 01, 2012
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (263.985 KB) | DOI: 10.33756/jelta.v5i01.882

Abstract

Sebagai sebuah institusi tertua KUA merupakan lembaga hukum yang sangat sentral untuk melaksanakan perkawinan. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun sasat putusnya perkawinan), dan lain lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan Negara. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1; ?gar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat?dengan adanya keharusan mencatat perkawinan oleh UU, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan.Pernikahan siri sering diartikan oleh masyarakat umum dengan Pernikahan tanpa wali, Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan -pertimbangan tertentu Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pernikahan bahwa tangan atau yang lazim dikenal Kawin Bawah Tangan (KBT) memiliki konotasi yang tidak baik. Nikah bawah tangan mulai dikenal ketika banyak fenomena para priyayi yang hendak beristri lagi
Kajian Historis "Buwatulo Toulongo" Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo "Adati Hula-Hula To Syar'a. Syara Hula-hula'a To Quru'ani" Kadir, Halid; Bilondatu, Agustina; Tumuhulawa, Arifin
Journal Evidence Of Law Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v3i2.372

Abstract

Pengaturan/konsep dan implementasi/perwujudan “Buatulo Toulongo” pada sistem Hukum Tata Negara Adat dan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan rumusan masalah dalam penelitian hukum empiris ini, fakta hukum yang hidup dimasyarakat Kabupaten Gorontalo menjadi kajian dengan cara mewancarai, melakukan observasi, dokumentasi dan FGD dengan pejabat pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengetahui bekerjanya hukum dimasyarakat adat Gorontalo melalui pengaturan “tiga serangkai adat” (“Buatulo Toulongo”) pada Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo. Teknik analisa data kualitatif oleh Miles dan Huberman. Penelitian menemukan “Buatulo Toulongo” merupakan konsep tata negara dan pemerintahan monarki Gorontalo di masa tradisional, masa kerajaan, masa pra kolonial penataan kerajaan dibagai dalam dua urusan, bidang pemerintahan yang di jalankan oleh olongia atau raja dan urusan hukum adat dibantu oleh “Baate” atau Wu’u (ketua adat) masuknya Islam di masa kekuasaan monarki raja Amai merubah pola penataan kerajaan Gorontalo menjadi “Buatulo Toulongo” yaitu ditambah dengan urusan agama dan sebutan “olongia” (raja) menjadi “Sultan”.
PENYULUHAN HUKUM DAN SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DI DESA PINOMONTIGA KECAMATAN BULAWA Nuna, Muten; Tabo, Sarfan; Podungge, Abdul Wahab; Napir, Suaib; Sahi, Nirmala A.; Arsjad, Muh. Fachri; Bilondatu, Agustina; Kodai, Dince A,; Amu, Robby W.; Kasin, Muslim A.; Lamuda, Dessy Pratiwi; Erawan, Moh. Arif; Bilondatu, Nikma; Biongan, Ahiar; Pakaya, Fitriani; Jumriani, Jumriani
Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 7 No 2 (2026): Maret
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STISIPOL Candradimuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37858/aktivasi.v7i2.686

Abstract

The Legal Counseling and Community Empowerment Socialization Program in Pinomontiga Village, Bulawa District, was part of a student internship program conducted by students of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Gorontalo, from September 22 to November 5, 2025 at the Activity Management Unit (UPK) of the former PNPM Mandiri Perdesaan. This program aimed to enhance community understanding of legal issues, particularly the new Criminal Code (KUHP), and to provide information on access to free legal aid for underprivileged communities. This study employed a qualitative descriptive method with a participatory approach through direct observation, active involvement, and the implementation of legal counseling activities. The results indicate that the legal counseling program effectively increased community legal awareness, improved understanding of legal rights, and encouraged community empowerment in addressing legal issues independently. In addition, the program was supported by other internship activities, such as improving UPK office facilities and conducting community service activities, which contributed to community development. However, the implementation faced several challenges, including limited time, budget constraints, and insufficient internal coordination. Therefore, it is recommended that future programs be supported by better planning, adequate funding, and improved coordination among stakeholders. Furthermore, continuous and periodic legal counseling programs are necessary to ensure sustainable community empowerment outcomes.
Co-Authors Amu, Robby W. Arifin Tumuhulawa Arsjad, Muh. Fachri Bilondatu, Nikma Biongan, Ahiar Erawan, Moh. Arif Jumriani, Jumriani Kadir, Halid Kasin, Muslim A. Kodai, Dince A, Lamuda, Dessy Pratiwi Nuna, Muten Pakaya, Fitriani Podungge, Abdul Wahab Sahi, Nirmala A. Sarfan Tabo Suaib Napir