Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Dari Struktur Birokrasi Tradisional ke Model Adhocracy (Struktur Organisasi Inovatif) Lesmana Rian Andhika
Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 3, No 1: April 2018
Publisher : Universitas Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/pjiap.v3i1.1809

Abstract

The large bureaucratic structure will cause a range of negative consequences, comprehensive changes required. Adhocracy is one option from the many models of re-bureaucratic structure. This model is seen as an antithesis of bureaucracy that is outside the formal bureaucratic structure. Adhocracy is also referred to as the modern organization structure, innovative organization that can adapt to the changing environment. The purpose of this research seeks to contribute its knowledge by exploring a variety of secondary data, multiply a couple arguing about the concept and the form of adhocracy in bureaucracy. Meta-theory is used as a research method, data reduction in deductive to draw conclusions. The results of this study reveal adhocracy needed in bureaucracy, bureaucratic structure changes are objective needs in the last decade to get a performance of bureaucracy is more effective for delivering a quality of public services.DOI: https://doi.org/10.26905/pjiap.v3i1.1809
Difusi Kebijakan Upaya Fundamental Kebijakan Pemerintah Daerah Lesmana Rian Andhika
Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan Vol 2 No 1 (2018)
Publisher : Research and Development Agency Ministry of Home Affairs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21787/mp.2.1.2018.15-25

Abstract

Many local level policy is cancelled policy diffusion can be a tool to improve the quality of policy. The learning process and policy adoption of going through the process selection policies from elsewhere. The purpose of this research more effort into explaining the mechanism of policy diffusion issues, and to generate policies for local governments some from the scientific literature. This research article using a descriptive with argumentation theory method (meta-reasoning or meta-argumentation). Furthermore, this method can be used to provide arguments that claimed to follow from a reason to give support basic truth and reinforce or deny something opinions. The results of these research findings the policy diffusion can guide policymakers with better in order to predict and estimate the policy adequately is beneficial for adoption. Policy diffusion will more easily and successfully implement in places that have adopted from the proximity of the culturally, geographically, interests, and history. On the other hand, policy diffusion is not always concluded with the good caused by various influences such as the capacity and quality human resources of policy makers and implementers, the condition political process between legislative and executive.
Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: Sound Governance, Dynamic Governance dan Open Government Lesmana Rian Andhika
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 2 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i2.867

Abstract

Konsep tata kelola pemerintahan dari good governance, sound governance, dynamic governance, dan open government merupakan sebuah konsep rujukan yang dianggap dapat mengelola aktivitas pemerintahan dengan baik. Konsep tata kelola pemerintah apa pun yang diadopsi menyiratkan untuk menolak berbagai bentuk aktivitas pemerintah yang didasari dari kegiatan otoritarian, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang akan membuka peluang tindakan-tindakan jahat lainnya dalam melaksanakan aktivitas pemerintah. Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan synthesis of qualitative research, dengan menggunakan metode meta-theory (the analysis of theory). Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif. Kata kunci: perbandingan, tata kelola, inovasi, pemerintahan
Meta-Theory: Kebijakan Barang Publik untuk Kesejahteraan Rakyat Lesmana Rian Andhika
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 8, No 1 (2017)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v8i1.697

Abstract

Barang publik tidak lagi didefinisikan secara teoritis, barang publik seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat secara gratis yang disediakan oleh negara. Namun, secara praktis makna barang publik tersebut bergeser dari makna sesungguhnya, terutama terlihat pada negara-negara berkembang yang mengandalkan sumber anggaran negara dari pajak. Pajak dipungut bukan saja dari sektor-sektor strategis, namun negara juga sudah memungut pajak dari penyediaan barang publik dengan alasan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin ketersediaan barang publik secara berkelanjutan. Penelitian ini ingin memberikan gambaran pengelolaan barang publik bukan hanya disediakan oleh pemerintah tapi swasta juga bisa melakukan fungsinya untuk memproduksi barang publik. Fenomena yang terjadi, barang publik telah diprivatisasi, permainan monopoli dan kartel bisa meningkatkan angka kemiskinan. Sehingga untuk mendapatkan barang publik membutuhkan usaha agar dapat terpenuhinya kebutuhan dasar. Tujuan khusus penelitian ini berfokus pada pengelolaan barang publik ditinjau dari aspek kebijakan publik yang berasal dari berbagai literatur ilmiah. Metode dalam penelitian ini menggunakan systematic reviews technique, dilakukan secara deduktif atau theoretical & analytical framework (meta-theory). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengelolaan barang publik tidak bisa sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat secara gratis dengan kebijakan pemerintah yang memperhatikan pola penyediaan, moral dan lingkungan eksekusi kebijakan. Kebijakan menjadi jawaban riil atas permasalahan dengan dukungan tata kelola pemerintahan yang baik.
Model Sistem Dinamis: Simulasi Formulasi Kebijakan Publik [Dynamic System Model: Simulation Method in Formulation Public Policy] Lesmana Rian Andhika
Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik Vol 10, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22212/jekp.v10i1.1242

Abstract

The Dynamic System Model can be practical decision-making tools that allow testing various scenarios of policy formulation. This study focuses on describe policy formulation in a simulation using Dynamic System Model, the purpose of applying the model is to observe a variety of complex structures and may influence the objectives based on the phenomenon of the identified problem. Furthermore, Dynamic System Model can see changes in policy behavior and allow feedback schemes to provide information flows to design complex policy formulations. This study was conducted with a meta-data-analysis approach, aimed to develop systematic knowledge of certain phenomena through analysis of data processed from selected secondary data. To develop argumentation, this study also refers to several cases of previous research and treated as evidence. The results of this study provide information that in a policy formulation simulation model with a dynamic system used aspects of analysis, planning, and control. These three aspects provide a means for assessing the possible causes of irregularities, resulting variety of possible analyzes of various sources of information, methods, references to determine feedback from all related analyzes in a dynamic system. Thus, provide an early warning about the need for further action, but from these three aspects might have an effect, change and deviation from one part of the system, and often differ from what was intended. For this reason, irregularities provide a signal for additional analysis, whether the policy/strategy has been effectively implemented.Keywords: simulation, model, dynamic system, policy formulationAbstrakModel Sistem Dinamis dapat menjadi alat pendukung pengambilan keputusan praktis yang memungkinkan untuk menguji berbagai skenario formulasi kebijakan. Penelitian ini berfokus untuk menggambarkan Model Sistem Dinamis formulasi kebijakan dalam sebuah simulasi, tujuan dari penerapan model tersebut untuk mengamati berbagai struktur yang kompleks, dan mungkin memengaruhi tujuan berdasarkan fenomena masalah yang teridentifikasi. Selain itu, Model Sistem Dinamis dapat melihat perubahan perilaku kebijakan dan memungkinkan skema umpan balik untuk memberikan arus informasi merancang formulasi kebijakan yang lebih kompleks. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan meta-data-analysis, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan secara sistematis tentang fenomena tertentu melalui analisis data yang diolah dari data sekunder terpilih. Untuk mengembangkan argumentasi penelitian ini juga merujuk kepada beberapa kasus penelitian terdahulu dan diperlakukan sebagai bukti. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa dalam model simulasi formulasi kebijakan dengan sistem dinamis digunakan aspek analysis, planning, dan control. Ketiga aspek ini menyediakan sarana untuk menilai kemungkinan penyebab penyimpangan, menghasilkan berbagai kemungkinan analisis dari berbagai sumber informasi, metode, referensi untuk menetapkan umpan balik dari semua analisis yang terkait dalam sistem dinamis. Dengan demikian memberikan peringatan dini tentang perlunya tindakan lebih lanjut, namun dari ketiga aspek tersebut mungkin menimbulkan efek, perubahan dan penyimpangan satu bagian dari sistem, dan sering berbeda dari pada yang dimaksudkan. Untuk itu penyimpangan memberikan sinyal untuk analisis tambahan, apakah kebijakan/strategi telah diterapkan secara efektif.Kata kunci: simulasi, model, sistem dinamis, formulasi kebijakan
Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan Lesmana Rian Andhika
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah Vol 3 No 1 (2018)
Publisher : Universitas Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/jip.3.1.2018.24-42

Abstract

Artikel penelitian ini menawarkan re-desain proses awal kebijakan tingkat lokal. Simulation testing digunakan untuk melihat lebih jauh beberapa konsep yang dapat memengaruhi proses awal kebijakan. Konsep tersebut adalah difusi kebijakan dan dynamic system model, konsep ini digali melalui deduktif untuk mencari beberapa temuan literatur yang relevan dengan tema penelitian. Metode yang digunakan model-building method, sebuah cara untuk merekonstruksi ulang teori dengan cara membangun dari berbagai model. Model yang berasal dari teori, atau menyederhanakan teori yang melibatkan konsep atau hubungan antara konsep internal. Hasil penelitian ini mengungkapkan, meningkatnya atau menurunnya kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kebijakan. Diperlukan cara yang dianggap baru karena probabilitasnya lebih tinggi untuk menghasilkan kebijakan berkualitas dengan mensimulasikan berbagai konsep yang dianggap dapat menerjemahkan berbagai fenomena masalah publik dalam bentuk kebijakan. Disaat ketidakpercayaan publik meningkat, maka itu sebagai respon, dan peringatan kepada pemerintah untuk lebih berupaya meningkatkan kepercayaan publik melalui kebijakan.