Articles
<![CDATA[Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian Di Masa Era Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Bambang Eko Muljono]]>;
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Center for Research and Community Service (LPPM) University of Abulyatama ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30601/humaniora.v4i2.1369
<![CDATA[In connection with the failure to fulfill an obligation of one of the parties due to force majeure or coercive circumstances, this can happen if there is an event that occurs beyond human control in order to avoid such an event. The consequence of this force majeure is that an agreement can be canceled or delayed or even canceled by law, because one of the parties does not carry out its obligations due to its inability to fulfill its obligations because it is in a state of compulsion. As is currently happening, the existence of the Covid-19 pandemic as a type of infectious disease that causes an emergency for the health of the entire community, has made the Indonesian Government determine that the Covid-19 pandemic is a national disaster. This has led to a government policy for people to carry out social distancing or to maintain distance between people and even work and study must also be done from home. This is of course very influential on the decline in economic income. The economic needs of the community that should be fulfilled for their survival. In fact, there are also many people who are required to pay installments according to a previously agreed period of time to carry out the aims and objectives of an agreement. This of course will be very burdensome to the people who have the responsibility to pay these installments.]]>
<![CDATA[TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DANA KOPERASI OLEH PENGURUS DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 3, No 1 (2015): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v3i1.33
<![CDATA[Hampir diseluruh dunia orang mengenal koperasi. Walaupun per definisi Koperasi dipahami dengan cara berbeda-beda, tetapi secara umum Koperasi dikenal sebagai suatu perusahaan yang unik, Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asa kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi.Keywords : Koperasi Indonesia]]>
<![CDATA[RANSAKSI KEUANGAN YANG TIDAK WAJAR BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 3, No 2 (2015): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v3i2.38
<![CDATA[Republik Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap dan mengabdi kepada kepentingan nasional yang bersumber hukum pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyak tugas yang berkaitan dengan institusi lain menyebabkan OJK harus berkoordinasi dengan baik supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Adapun koordinasi OJK dengan pihak lain yaitu Bank Indonesia, lembaga penjamin simpanan dan kementrian keuangan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengetengahkan 2 (dua) perumusan masalah. Pertama mengenai bagaimana pengaturan mengenai transaksi keuangan di Indonesia yang tidak wajar berdasarkan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua mengenai akibat hukum mengenai Transaksi tidak wajar tersebut. Tipe penelitian yang dipakai oleh penulis adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yang pertama:pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual, dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Yang kedua adanya transaksi terhadap pengaturan dan pengawasan transaksi keuangan di Indonesia berakibat adanya kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melanggar. Sanksi-sanksi tersebut diharapkan dapat member efek jera. Dari kesimpulan diatas beberapa saran yang dapat di sampaikan diantaranya yang pertama adanya kerjasama dan koordinasi lintas institusi yang lebih baik ke depanya, baik Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diharapkan dapat mengungkap transaksi keuangan yang tidak wajar di Indonesia, utamanya yang merugikan negara. Dan yang kedua pemantauan peraturan dan sanksi berlaku tetap harus dilakukan demi menjawab tantangan perkembangan dari waktu ke waktu.Keywords : Transaksi Keuangan]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN RUJU’ PADA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LAMONGAN ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 2, No 1 (2014): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v2i1.20
<![CDATA[Tuhan menciptakan dari dua jenis yang berbeda yaitu dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan untuk saling kenal mengenal. Ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam mencapai suatu kehidupan yang tentram, daman dan aman lahir batin dalam suatu perkawinan yang syah. Dalam Al-Qur’an Surat An-Ruum 21 telah disebutkan :Diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia menciptakan untukmu isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan ikatan batin dimaksudkan perkawinan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja tapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir batin adalah ikatan yang dapat dilihat tapi ikatan batin adalah merupakan hubungan yang baik yang tidak formal. Terjadinya ikatan lahir batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menentukaqn sah tidaknya suatu perkawinan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ditetapkan bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Jadi jelaslah disini bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu diserahkan kepada ketentuan hukum masing-masing agama yang bersangkutan. Jika menurut hukum agamanya syah maka ayah pulalah menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tetapi harus didaftarkan jugaKeywords : Pelaksanaan Ruju KUA]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (BPKB) Studi di Koperasi Simpan Pinjam AMANAH Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Lamongan ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 4, No 2 (2016): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v4i2.52
<![CDATA[Pertumbuhan kredit di Indonesia semakin naik. Banyak faktor yang melatarbelakangi diantaranya adalah Kebutuhan akan permodalan sampai kredit untuk memperoleh barang yang diinginkan dan kemudahan dalam memperoleh kredit. Banyak lembaga penyedia keuangan, Salah satunya koperasi, yang ada di Indonesia berlomba-lomba menarik nasabah. Dari latar belakang tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pengajuan kredit dengan jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan apa akibat hukum yang timbul bila debitur tidak memenuhi pembayaran sesuai batas waktu yang ditentukan. Dari hasil pembahasa dapat disimpulkan bahwa Proses pengajuan kredit dengan jaminan BPKB di Koperasi Simpan Pinjam Amanah Nasabah Mengajukan Permohonan Kredit ke Koperasi terlebih dahulu, Dari permohonan tersebut selanjutnya pihak koperasi melalukan analisa kelayakan dengan memperhatikan beberapa aspek, Apabila permohonannya disetujui maka calon nasabah harus melampirkan beberapa persyaratan sebagai kelengkapan Kredit, Setelah syarat terpenuhi, selanjutnya pihak koperasi melakukan pencairan atas pinjaman nasabah. Akibat hukum yang timbul jika nasabah tidak bisa melakukan pembayaran sesuai batas waktu yang ditimbulkan adalah dengan dibawanya masalah ini ke pengadilan sehingga dilakukan pembatalan perjanjian dengan pihak nasabah memberikan ganti rugi yang ditimbulkan sampai dengan dipailitkan. Kedua belah pihak juga bisa memilih alternatif penyelesaian lainnya yakni negosiasi dengan jalan rescheduling atau Restrukturisasi utang. Di Koperasi Simpan Pinjam “Amanah” lebih memilih untuk negosiasi bersama dengan nasabah agar tidak menghabiskan dana banyak dan waktu jika memilih jalur persidangan.Keywords : Tinjauan Yuridis, Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 4, No 1 (2016): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v4i1.44
<![CDATA[Fidusia sebagai jaminan kebendaan sangat digemari dan populer karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini dikarenakan objek jaminan hutang secara fisik masih tetap dalam penguasaan debitur. Selain itu, dengan mengunakan jaminan fidusia dapat mempermudah kreditur karena selain prosedur pemasangan fidusia itu lebih sederhana, namun juga ketentuan bahwa tidak mensyaratkan berpindahnya benda jaminan dalam kekuasaan kreditur, sehingga kreditur tidak perlu menyediakan tempat khusus bagi penyimpanan benda-benda yang dijaminkan.Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan bagaimana penyelesaian kredit macet pada pembiayaan konsumen. Tipe penelitiaan hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitiaan hukum ini difokuskan untuk mengkaji penelitian hukum tentang kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang - undangan,bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks,jurnal,pendapat sarjana dan kasusu hukum dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mengarah pada petujuk atau penjelasan bermakna terhadap data primer dan sekunder.Keywords : Fidusia, yuridis normatif]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM PERBANKAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 2, No 2 (2014): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v2i2.27
<![CDATA[Lembaga perbankan melalui mekanisme sitem perbankan dapat turut andil dalam mencegah dan memberantas praktek tindak pidana pencucian uang yaitu dengan melaksanakan prinsip prinsip mengenal nasabah. Selain itu untuk pemaksimalan pihak perbankan dalam mengantisipasi tindak pidana pencucian uang dapat melibatkan institusi-institusi lain seperti kepolisian dan sejenisnya.Upaya pencegahan dan pemberantasan atas tindak pidana pencucian uang juga dapat dilakukan melalui mekanisme pengaturan. Dalam hal ini upaya itu dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk suatu perundang-undanga yang husus membahas mengenai isu TPPU tersebut yang selalu mengalami perubahan sesuai perkembanganya. Dan sesuai isi dari bentuk terbaru perundang-undangan tentang TPPU ada beberapa hal yg perlu dicermati dalam usaha pemberantasan dan pencegahan atas TPPU yaitu :- Penerapan prinsip-prinsip KYC pada system perbankan- Menjalin komunikasi antar lembaga yang telibat dalam urusan TPPUPengoptimalan lembaga pengawas yang mandiri seperti halnya PPATK sebagai kontroling atas peredaran dan lalu lintas transaksi keuanganKeywords : Sistem perbankan, Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang –undang nomor 8 Tahun 2010.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURDIS TENTANG PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM ONLINE ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v5i2.69
<![CDATA[ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan jaman. Teknologi internet dan dunia online juga sudah merambah untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara cepat dan mudah. Mudahnya akses internet dimasyarakat sekarang ini menjadi pemicu banyaknya inovasi website yang menawarkan segala macam jual beli dan transaksi online.Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen. Sehingga diperlukan peraturan yang tepat agar tidak ada yang dirugikan dalam jual beli online, kendala hukum yang sering terjadi adalah penipuan terhadap konsumen sedangkan kendala non hukum yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian barang dengan gambar yang di pesan dalam jual beli online. Penelitian yang digunakan penulisan adalah pendekatan secara Yuridis Normatif yaitu sebagaiusaha mendekatkan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yangnormatif.Keywords : Tinjauan Yuridis, Sistem Online]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) SEBAGAI MEDIA PENGIKATAN JAMINAN PADA PROSES KREDIT TAKE OVER PADA PERUSAHAN PERBANKAN ]]>
<![CDATA[Dhevi Nayasari Sastradinata]]>
<![CDATA[ Jurnal Independent Vol 5, No 1 (2017): Jurnal Independent ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Lamongan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30736/ji.v5i1.60
<![CDATA[agunan yang lazim dan banyak dijadikan jaminan dalam usaha kredit perbankan adalah tanah dan atau bangunan, sehingga dalam pengikatan jaminan atas kredit yang telah diberikan berupa pembebanan Hak Tanggungan atas tanah yang menjadi agunan tersebut.Perkembangan dunia sangat kompetitif, hal itu yang menjadikan adanya perebutan calon nasabah (debitur), penyebabnya adalah perkembangan target market,maka tidak bisa terhindarkan adanya proses saling take over nasabah dari bank satu ke bank lainnya.Untuk mengetahui lamanya jangka waktu berlakunya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pada pengikatan atas pengikatan dan pembebanan jaminan dan mengenai akibat hukum atas terbitnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).dengan tujuan untuk meghasilkan bahan pustaka dan gambaran mengenai jangka waktu berlakunya SKMHT dan Akibat Hukum terbitnya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) pada proses Take Over.Dengan menggunakan type penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.Keywords : Tinjauan yuridis, Surat Kuasa ,Membebankan Hak Tanggungan, kredit take over]]>
