<![CDATA[AbstrakTulisan ini menjelaskan masalah agraria yang terjadi selama pemerintahan Susilo BambangYudhoyono yang terjadi akibat hambatan-hambatan kelembagaan. Hambatan yang bersifatkelembagaan ini merupakan akibat dari kebijakan yang dibuat sejak rezim Orde Baru dimanamasalah agraria dijadikan tanggung jawab beberapa departemen dalam pemerintahan. Dengankurangnya koordinasi antar departemen, terjadi tumpang tindih dalam kebijakan mereka mengenaiagraria dan sumber daya alam. Kebijakan yang tidak terkoordinir ini berlanjut di pemerintahan-pemerintahansetelah reformasi terlihat dari tidak singkronnya peraturan hukum yang mengatursumber agraria atau SDA dimana hukum yang lebih tinggi tidak dijadikan rujukan dan ditaati olehperaturan dibawahnya dan disharmoni peraturan-peraturan hukum yang sifatnya sejajar. Tulisanini kemudian menyediakan rekomendasi-rekomendasi untuk pemerintahan baru di bawahkepemimpinan Joko Widodo untuk mewujudkan agenda reforma agraria. Kata-kata Kunci: Reforma Agraria, Kelembagaan Agraria, Penyelesaian Konflik Agraria . AbstractThis paper analyzes the agrarian problems during the Susilo Bambang Yudhoyono governmentresulted by the institutional obstacles. These institutional obstacles were results of the policiesduring New Order which made agrarian issue the responsibilities of more than one Department.With lack of coordination among the departments, there had been overlapping in their policies onagraria and natural resources. These uncoordinated policies persisted in the regimes after 1998reform, including the unsychronized laws that regulate natural resources and agraria whereas thehigher law is not referred as to by the subordinating laws; and the disharmony of parallel law.Furthermore, this paper provides recommendations for the new government in pursuing theagrarian reform. Keywords: Agrarian reform, agrarian institution, agrarian conflict resolution.]]>
