Darwis Sagita
Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNTIRTA Jl. Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan Serang - Banten

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KORUPSI OLEH PENYELENGGARA NEGARA (Analisis Isi Kuantitatif Tajuk Rencana Pada Surat Kabar Koran Tempo dan Media Indonesia) Edisi Tanggal 1 Januari -31 Desember 2012) Darwis Sagita
Jurnal Administrasi Publik Vol 6, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (116.463 KB) | DOI: 10.31506/jap.v6i1.2433

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan menghitung frekensi kemunculan tajuk rencana tentang korupsi pada surat kabar oleh penyelenggara negara yang dihubungkan dengan jenis korupsi. Kemudian hubungan antara penyelenggara negara pelaku korupsi dan jenis korupsi akan dianalisis untuk melihat kecenderungan- kecenderungan tertentu. Adapun surat kabar yang diteliti adalah surat kabar Koran Tempo dan Media Indonesia, dengan populasi tajuk rencana tentang korupsi edisi tanggal 1 Januari- 31 Desember 2012 dan sampel surat kabar Koran Tempo sebanyak 80 tajuk rencana, kemudian padca surat kabar Media Indonesia sebanyak 83 tajuk rencana. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, yaitu meneliti isi sebenarnya dari pesan dengan cara sistematis dan kuantitatif. Adapun yang menjadi hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan dalam mengangkat jenis korupsi yang dihubungan dengan pelaku korupsi pada surat kabar, yaitu pada Koran Tempo ditemukan frekuensi tajuk rencana terbanyak pada jenis korupsi penyuapan oleh Eksekutif sebanyak 28 (35%) tajuk rencana. Sedangkan pada surat kabar Media Indonesia ketika jenis korupsi dihubungkan dengan pelaku korupsi yang menjadi frekuensi tajuk rencana terbanyak adalah jenis korupsi penyuapan oleh Legislatif sebanyak 28 (34%) tajuk rencana. Artinya surat kabar Koran Tempo lebih banyak memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Eksekutif, dibandingkan surat kabar Media Indonesia yang lebih memperhatikan masalah korupsi jenis penyuapan oleh Legislatif.