<![CDATA[ABSTRACT This study aims to analyze or re-evaluate the performance indicators of the Cirebon Regional Government contained in the 2019 LAKIP document with the OPM & M approach, so that an overview of the conditions of performance indicators in the LAKIP document can be seen, the suitability of information between performance indicators in the stipulation document performance and LAKIP documents, and the suitability of performance target information contained in planning documents (RPJMD, RKPD, TAPKIN) to reporting documents (LAKIP). The data used in this study are primary and secondary data with the sampling technique using purposive sampling. The analysis technique used in this research is descriptive technique with qualitative methods and a case study approach. The results showed that (1) the performance targets contained in the planning documents and accountability reports of government agencies had not shown the suitability of the information. (2) The performance indicators of the Cirebon Regency government which are contained in the planning documents and performance reporting documents have shown the suitability of the information. (3) SKPD performance targets and performance indicators contained in the Regional Government's 5-year planning document (RPJMD) with the SKPD 5-year planning document (Renstra SKPD) have shown the suitability of the information. (4) Performance indicators in SKPD planning documents with SKPD reporting documents have shown conformity of information. (5) The factors that become the consideration of the Cirebon Regency government in preparing performance indicators are due to the obligations of laws and regulations, so that when viewed from the institutional theory this situation is classified as coercive isomorphism. Keywords: Performance, OPM & M, Logic Model ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis atau melakukan evaluasi kembali pada indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang terdapat pada dokumen LAKIP Tahun 2019 dengan pendekatan OPM & M, sehingga dapat diketahui gambaran mengenai kondisi indikator kinerja pada dokumen LAKIP, kesesuaian informasi antara indikator kinerja pada dokumen penetapan kinerja dan dokumen LAKIP, dan kesesuaian informasi sasaran kinerja yang terdapat pada dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, TAPKIN) hingga dokumen pelaporan (LAKIP). Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) sasaran kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah belum menunjukkan kesesuaian informasi. (2) Indikator kinerja pada pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan kinerja telah menunjukkan kesesuaian informasi. (3) Sasaran kinerja dan indikator kinerja SKPD yang terdapat dalam dokumen perencanaan 5 tahun Pemerintah Daerah (RPJMD) dengan dokumen perencanaan 5 tahun SKPD (Renstra SKPD) telah menunjukkan kesesuaian informasi. (4) Indikator kinerja pada dokumen perencanaan SKPD dengan dokumen pelaporan SKPD telah menunjukkan kesesuaian informasi. (5) Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah Kabupaten Cirebon dalam menyusun indikator kinerja disebabkan oleh adanya kewajiban dari peraturan perundangan, sehingga jika dilihat dari teori institusional keadaan ini tergolong dalam koersif isomorfisma. Kata Kunci : Kinerja, OPM&M, Logic Model]]>
