Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search
Journal : JURNAL EMBA : JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

ANALISIS PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI KOTA MANADO Azis, Agil Rifandi Abd; Budiarso, Novi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 1 (2016): JE Vol.4 No.1 (2016) Hal. 743-859
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (554.403 KB) | DOI: 10.35794/emba.4.1.2016.11781

Abstract

Komponen perekonomian Indonesia diantaranya pajak. Tanpa pajak, Negara akan sulit untuk melaksanakan kegiatan pembangunan. PPh Pasal 22 Impor adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada saat dilaksanakannya Impor barang dari luar Daerah Pabean kedalam wilayah Pabean. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan (KPP) Bea dan Cukai Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pemungutan dan  pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas kegiatan impor pada KPP Bea dan Cukai Di Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Menteri Keuangan No 175/PMK.011/2013. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode dengan mengumpulkan data, menyusun selanjutnya menginterpertasikan dan dianalisis dengan mengolah kembali data yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang lengkap. Hasil peneliitian yang dilakukan maka Prosedur pemungutan dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada KPP Bea dan Cukai di  Manado sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.011/2013. Dimana pada prosedur pemungutan PPh Pasal 22 atas barang impor didasari oleh penggunaan Angka Pengenal Impor (API) 2,5% maupun yang tidak memakai Angka Pengenal Impor (Non API) 7,5%. Sedangkan prosedur pelaporan disajikan dalam bentuk laporan pada bulan yang berjalan dan dilaporkan sebelum tanggal 14 bulan berikutnya. Ketelitian dalam pemeriksaan dokumen dalam kegiatan impor sangat diperlukan untuk mencegah terjadi kesalahan perhitungan dan pelanggaran aturan dalam proses impor.   Kata kunci : pemungutan, pelaporan, pajak penghasilan, pengadaan barang
ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA Rondonuwu, Ritno H.; Tinangon, Jantje J.; Budiarso, Novi
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 3, No 4 (2015): JE Vol.3 No.4 (2015) Hal. 001-142
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.646 KB) | DOI: 10.35794/emba.3.4.2015.10580

Abstract

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk itu efisiensi dan efktivitas pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pendapatan dan belanja daerah di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian berdasarkan Pedoman Penilaian dan Kinerja  Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas  pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan sangat efektif. Hal ini menunjukan  kinerja pemerintah dalam  merealisasikan pendapatan asli daerah berdasarkan potensi riil daerah dalam tahun anggaran 2010 sampai 2014 sudah sangat baik. Sedangkan secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa selama tahun anggaran 2010 sampai dengan tahun 2014 dinyatakan kurang efisien dikarenakan pengeluaran daerah yang masih tinggi jika dibandingkan dengan total penerimaan daerah. Sebaiknya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa terus mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah dan bagi pemerintah daerah melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan. Kata kunci : efisiensi, efektivitas, pengelolaan keuangan, daerah