Sukarmi Sukarmi
Fakultas Hukum UNISSULA

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Berkaitan Dengan Kontrak Kerjasama Maslikan Maslikan; Dadik Purnomo; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2526

Abstract

AbstrakDalam pasal 1 ayat (1) UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris  adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Salah satu kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Hal ini penulis mencoba menelaah kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berkaitan dengan kontrak kerjasama.Peneitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative, dimana pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Akta-akta yang dibuat oleh Notaris misalnya pedirian Perseroan Terbatas (PT), perubahan dan risalah umum pemegang saham, pendirian yayasan, pendirian bahan usaha-badan usaha lainnya, kuasa untuk menjual, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli, keterangan hak waris, wasiat, pendirian CV termasuk perubahannya, pengakuan utang, perjanjian kredit dan dan pemberian hak tanggungan, perjanjian kerjasama, kontrak kerja, segala bentuk perjanjian yang tidak dikecualikan kepada pejabat lain, oleh sebab itu akta yang berkaitan dengan kontrak kerjasama mutlak merupakan wewenang oleh sorang Notaris untuk membuat akta otentik tersebutKata Kunci : kewenangan notaris, akta otentik, kontrak kerjasama AbstractIn article 1 paragraph (1) of Law No 30 Year 2004 concerning Notary Public, Notary is a public official authorized to make authentic deed and other authority as referred to in this law. One of the authority of a notary is to make an authentic deed, which is in accordance with the provisions of Article 15 of Law No 30 Year 2004 regarding Notary Position.This author tries to examine the authority of notary in making authentic deed related to cooperation contract. This research uses normative law research method, where the research approach used is the approach of legislation and conceptual approach.Notarial deeds made by a Notary, such as the establishment of a Limited Liability Company (PT), general shareholder changes and minutes, establishment of foundations, establishment of materials of other business entities, authorization to sell, lease agreements, sale and purchase agreements, inheritance rights, , the establishment of the CV including amendments, recognition of debts, credit agreements and the granting of mortgages, cooperation agreements, contracts of employment, all forms of agreements not excluded to other officials, therefore deeds relating to the contract of cooperation are absolutely authorized by a Notary to make the authentic deedKeywords: notary authority, authentic deed, cooperation contract
Peran Notaris Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Barat Dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hak Waris Islam Setya Qodar Al-Haolandi; Danu Anindhito Kuncoro Putro; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2539

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Notaris dalam Pembagian Waris Barat dengan Peran Pengadilan Agama Dalam Pembagian Waris Islam. Untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembagian Waris berdasarkan Hukum Waris Barat dan Hukum Waris Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, sedangkann metode pengumpulann data yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada dilapangan dan wawancara. Metode analisa data dilakukan secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.Penelitian ini menghasilkan pada pokoknya Kewenangan Pertanggung jawaban notaris dalam pembuatan akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat tetap mengikuti ketentuan dalam pasal 16 UUJN Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 16 UUJN ini membuat ketentuan tentang syarat-syarat bagi notaris dalam membentuk suatu akta, jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Notaris yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat. Selain dikenai sanksi tersebut pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan jika terbukti notaris melakukan pelanggaran terhadap UUJN seperti memalsukan identitas para pihak, memalsukan tandatangan, maka notaris dapat dimintai pertanggung jawaban secara pidana. Anak angkat akan dapat memperoleh harta dari orangtua angkatnya berdasarkan wasiat yang besarnya tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah, dan pemberi wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli waris. Kalau anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi 1/3 bagian, maka wasiat wajibah tidak batal demi hukum, melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris islam tetapi menurut Notaris Sri Rochayati yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan secara hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Kewenangan notaris dalam pembagian waris hanya terbatas pada waris barat (BW) dan mengapa pembagian waris islam tidak ditugaskan kepada notaris. Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris islam tetapi menurut Notaris Sri Rochayati yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum adalah pengadilan. Notaris dalam pembagian warisan berperan dalam pembuatan Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Apabila terjadi sengketa, Notaris dapat membuatkan akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan.Kata kunci : Pembagian Waris , UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris), Kewenangan Notaris. ABSTRACT This study aims to determine the Role of Notaries in the Division of Western Heritage by the Role of Religious Courts in the Division of Islamic Inheritance. To know the authority of a notary in the division of Inheritance under the Law of the Western Heritage and the Law of the Western Heritage. The research method used in this study is empirical juridical, while the method of collecting data used is library research by collecting the existing legal materials in the field and interview. Data analysis method is done qualitatively then presented descriptively.This research resulted essentially Notary Accountability Authority in making deed of mandatory testament on the part of adopted children still follow the provisions in article 16 UUJN Act No. 2 Year 2014 About Notary's Position. Article 16 of the UUJN makes provisions on the terms of the notary in forming a deed, if one of the conditions referred to is not fulfilled, the deed concerned only has the evidentiary power as a deed under the hand. Notary who violates such provision may be subject to sanctions in the form of a written warning, dismissal of disrespect. In addition to the sanction, the party suffering losses to claim reimbursement of costs, compensation, and if the notary proves a violation of the UUJN such as falsifying the identity of the parties, falsifying the signature, the notary can be held criminally liable. The adopted child shall be able to obtain the property of his adoptive parent by a testament not exceeding 1/3 (one third) of his adoptive parents' estate, if his adoptive parents have not left a will, then they may be given a mandatory will, and the donor shall not may harm the rights of the heirs. If the adopted child receives a mandatory part of the will exceeding 1/3 of the part, the will is not void by law, but must be annulled by a court ruling. Notary has the authority in dividing the inheritance of Islam but according to Notary Sri Rochayati who has full authority to determine legal recognition is the court. Notaries in the distribution of inheritance play a role in the making of Deed of Inheritance Statement and Certificate of Rights of Inheritance. In the event of a dispute, a Notary may produce peace deeds and / or an agreement on the disposal of a claim. The authority of a notary in the division of inheritance is limited to the western heir (BW) and why the division of inheritance of Islam is not assigned to a notary. Notary has the authority in dividing the inheritance of Islam but according to Notary Sri Rochayati who has full authority to determine the recognition and termination legally is the court. Notaries in the distribution of inheritance play a role in the making of Deed of Inheritance Statement and Certificate of Rights of Inheritance. In the event of a dispute, a Notary may produce peace deeds and / or an agreement on the disposal of a claim.Keywords: Division of Inheritance, UUJN (Position Notice Act), Notary Publicity
Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik Aprilia Putri Suhardini; Imanudin Imanudin; Sukarmi Sukarmi
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2610

Abstract

ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa salah satu tugas Notaris adalah bertindak jujur dan amanah dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam praktiknya banyak Notaris yang dipanggil pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta autentik yang dibuatnya karna mengandung unsur melawan hukum. Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris dan telah menimbulkan kerugian kepada banyak pihak.Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, pertanggungjawaban, melawan hukum.ABSTRACTNotary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Law of Public Notary or other Law. Article 16 of the Notary Law is mentioned that one of Notary's duties is to act in an honest and trustful manner in carrying out his / her position. In practice, however, many Notaries are summoned by the courts to account for the authentic deeds they make because they contain elements against the law. The act of Notary is not in accordance with the laws and the Notary Code of Ethics and has caused loss to many parties.Keywords: Notary, Authentic deed, Accountability, Againts the law
PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI BAGI UMKM YANG BERKEADILAN SOSIAL Sukarmi Sukarmi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 3, No 1 (2016): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v3i1.1350

Abstract

The setting of Industrial Design in Indonesia is the result of transplantation of TRIP’s Agreement and Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Paris Convention) the capitalist paradigm. These regulations are difficult to implement optimaly, because of the different of the values   and cultures background. However, due to the juridical and psychological consequences, Indonesia h a s agreed GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) and also agreed framework of the GATT/ WTO (World Trade Organization), Indonesia finally ratified through Law No. 7 Year l994. The great hope of Industrial Design Act can be implemented, but the fact the contrary Law No. 31 of 2000 is still not optimal effect mainly by SMEs. It is evident the longer the number of applicants was even more reduced due to the degradation of Creativity and do not meet the values   of social justice. It is prove that the number of applicants was even more reduced due to the degradation of Creativity and do not meet the values of social justice. Alternative step in bridging is done internalization of the values   of Pancasila into the Industrial Design Act as “a spirit or soul” that is expected to provide justice for the designer (SMEs), further, it can development of creativity.