Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum Jurnal Akta
Gunarto Gunarto
Fakultas Hukum UNISSULA
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Alasan Pembuatasan Dan Perubahan Ketentuan Terkait Modal Dalam Perseroan Terbatas Eka Purnamasari; Miftah Anshori; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2549

Abstract

AbstrakModal merupakan faktor yang sangat penting, sebagai salah satu sarana untuk meraih keuntungan dalam kegiatan usaha, juga bagi eksitensi kelangsungan kehidupan maupun pengembangan perseroan terbatas sebagai organisasi ekonomi. Adapun Struktur modal seperti yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 41 ayat (1) UUPT 2007, bahwa yang dimaksud dengan modal perseroan adalah modal dasar, ditempatkan, modal disetor. Dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT 2007 terdapat pengaturan mengenai batas mininal dari modal dasar perseroan yaitu paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kurang dari jumlah tersebut tidak diperbolehkan. Untuk modal ditempatkan juga ada batas minimal yang dicantumkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, harus ditempatkan. Kemudian untuk modal disetor berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUPT 2007 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUPT 2007 dan penjelasannya harus disetor penuh, maksudnya adalah jika modal ditempatkan 50% dari modal dasar, maka modal yang harus disetor penuh 50% dan tidak dapat diangsur. Tetapi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas ditentukan lain terkait modal dasar Perseroan Terbatas, yaitu modal dasar tersebut dikembalikan ke kesepakatan Para pendiri Perseroan Terbatas. Dari sekilas penjelasan diatas kita dapat melihat bahwa apabila kita ingin mendirikan sebuah Perseroan Terbatas ada pengaturan yang terkait mengenai batas minimal dari modal dalam peseroan terbatas, masalahnya adalah apakah alasan pembuatan dan perubahan ketentuan tentang modal Perseroan Terbatas?Kata Kunci : Modal, Perseroan Terbatas, Pengaturan. AbstractCapital is a very important factor, because one means to gain profit in business activities, also for the survival and development of a limited liability company as an economic organization. Capital structure as referred to in Elucidation of Article 41 paragraph (1) law number 49 of 2007 on limited liability company, company capital is the authorized capital, issued capital and paid up capital. In Article 32 Paragraph (1) of the Limited Liability Company Act of 2007 there is a regulation concerning the minimum limit of authorized capital of a company of at least Rp 50,000,000.00 (fifty million rupiah), less than the amount that is not permitted. For the issued capital there is also a minimum limit specified in Article 33 paragraph (1) UUPT 2007 which is at least 25% (twenty five percent) of the authorized capital. Furthermore, the paid up capital under Article 33 paragraph (1) of the Limited Liability Company Act of 2007 relates to the provisions of Article 33 paragraph (3) of the Limited Liability Company Law in 2007 and the explanation shall be paid, that is, if the capital is placed 50% of the authorized capital, must be paid in full 50% and can not be paid in installments. However, the government regulation number 29 of 2016 on changes in the authorized capital of a limited liability company is determined in relation to the authorized capital of a limited liability company, namely the athorized capital is returned to the agreement of the founders of the limited liability company. From the description above we can see that if we want to establish a Limited Liability Company there is a related regulation concerning the minimum limit of capital in a limited liability company, the problem is the reason why arrangements are made and needed in the Limited Liability Company?Keyword : Capital, Limited Liability company, arrangements.
Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah Chintya Agnisya Putri; Farris Nur Sanjaya; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2611

Abstract

ABSTRAKTujuan Penelitian ini 1.) Untuk mengkaji prosedur pengecekan sertipikat terhadap pencegahan sengketa tanah dalam peralihan hak atas tanah 2.) Untuk mengkaji efektivitas pengecekan sertipikat terhadap pencegahan sengketa tanah dalam peralihan hak atas tanah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan jenis sumber data seperti data sekunder,data primer,dan data tersier. Berdasarkan hasil analisis data disimpulkan bahwa: 1.) Prosedur pengecekan sertipikat hak atas tanah yaitu dengan menyerahkan sertipikat asli disertai data pendukung berupa identitas pemegang hak atas tanah, dan apabila dikuasakan kepada pihak lain, harus dilengkapi dengan surat kuasa yang dilegalisir oleh pejabat berwenang (Lurah / Camat / Notaris / PPAT). 2.) Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah dan mutlak dilakukan dalam mencegah sengketa pertanahan. Secara umum pengecekan sertipikat telah efektif dalam mencegah sengketa pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Makassar dan menjadi suatu hal yang mutlak sebelum dilakukan peralihan hak atas tanah. Adapun masih terdapat celah dimana pengecekan tidak sempurna memberikan jaminan kepastian hukum terhadap data yuridis maupun data fisik sertipikat,akan tetapi melihat rasio perbandingan kasus yang ditimbulkan karena kesalahan administrasi pada pencatatan sita jaminan pada buku tanah yang sangat jarang terjadi dibandingkan keseluruhan proses peralihan hak yang diproses di Kantor Pertanahan Kota Makassar.KATA KUNCI : Pengecekan Sertipikat , Sertipikat , Peralihan Hak Atas Tanah. ABSTRACTObjectives of this study 1.) To examine the procedure of checking the certificate on the prevention of land disputes in the transfer of land rights 2.) To examine the effectiveness of certification checks on the prevention of land disputes in the transfer of land rights. This research uses empirical juridical approach method by using data source type such as secondary data, primary data, and tertiary data. Based on the result of data analysis, it is concluded that: 1.) Procedure of checking of certificate of land right that is by submitting original certificate accompanied by supporting data in the form of identity of holder of land rights and, if authorized to other party, must be completed with power of attorney legalized by authorized officer / Sub-district / Notary / PPAT). 2.) Checks are made to match physical data and juridical data stored in registration maps, land lists, measuring letters and land books and are absolutely essential in preventing land disputes. In general, certification checks have been effective in preventing land disputes at the Makassar Land Affairs Office and becoming an absolute matter prior to the transfer of land rights. There is still a gap where imperfect checks provide legal certainty for juridical data and physical data of the certificate, but see the ratio of cases caused by administrative error in the confiscation of confiscation records on the land book that is very rare compared to the whole process of transfer of rights processed in Land Office of Makassar City.KEYWORDS: Checking the Certificate, Certificate, Transfer of Land Rights.
Peran Notaris/PPAT Dalam Pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Studi Di Pt. Bank Tabungan Negara Tbk. Cabang Cirebon) Yusup Sugiarto; Dany Bramandoko; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2525

Abstract

ABSTRAKKebutuhan akan lembaga notariat tidak terlepas dari kebutuhan akan perlunya pembuktian tertulis dalam lapangan hukum perdata. Mengingat keadaan ini maka notaris tidak saja berperan sebagai orang yang membuat alat bukti autentik namun juga sebagai penemu hukum. Notaris dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dengan mempunyai sifat autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penandatanganan akta notaris dalam pembuatan SKMHT dan akibat hukum penandatanganan akta SKMHT oleh penerima kuasa tidak di hadapan notaris dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat dari penelitiannya sendiri bersifat deskriptif analisis. Penandatanganan akta notaris oleh penerima kuasa dalam akta SKMHT dimungkinkan untuk dilakukan tidak di hadapan notaris, karena lazimnya suatu akta SKMHT ada kaitannya dengan akta perjanjian kredit yang telah dibuat terlebih dahulu oleh para pihak. Akibat hukumnya penerima kuasa dalam akta SKMHT menjadi terikat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada dalam SKMHT.Kata kunci: notaris, akta, perdata, kredit, perjanjian. ABSTRACTThe need for notarial institutions is inseparable from the need for the necessity of verification in the field of civil law. In view of this situation the notary not only plays the role of the person who makes authentic evidence but also the inventor of the law. Notary in his profession is in fact an institution which with its deeds evokes written proof means with authentic nature. This study aims to analyse the execution of the signing of notary deed in the making of SKMHT and the effect of the signing of SKMHT deed by the power of attorney not before the notary in the mortgage agreement. The method used in this study is the normative juridical approach, while the nature of the research itself is descriptive analysis. The signing of notarial deed by the power of attorney in the deed of SKMHT is possible to be done not in the presence of a notary, because usually a deed of SKMHT is related to the credit agreement which has been made beforehand by the parties. As a result of the law the power of attorney in the SKMHT deed becomes bound to comply with the provisions contained in SKMHT.Keywords: notary, deed, civil, credit, agreement.
Akibat Hukum Covernote Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan Singgih Budiyono; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 4, No 4 (2017): December 2017
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v4i4.2615

Abstract

ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Di antara akta dan surat yang dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan yang disebut covernote. Covernote sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Namun pada praktiknya terdapat pihak perbankan yang menggunakan Covernote sebagai dasar pencairan kredit.Kata Kunci : Notaris, jaminan, covernote, bank, kredit ABSTRACTNotary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Law of Public Notary or other Law. Among deeds and letters made by Notary is a letter called covernote. Covernote as a notice or explanation that the land letters of credit application customers are still in the process of certification, roya process, name, or process of splitting when it is certified. But in practice there are banks that use Covernote as the basis for credit disbursement.Keywords : Notary, guarantee, covernote, bank, credit.
Peranan PPAT Dalam Pensertifikatan Tanah Akibat Jual Beli Ratih Mega Puspa Sari; Sidik Purnama; Gunarto Gunarto
Jurnal Akta Vol 5, No 1 (2018): March 2018
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v5i1.2553

Abstract

ABSTRACTDalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Dan sejak berlakunya Pemerintah Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli atas tanah dilakukan oleh para pihak di hadapan PPAT yang bertugas membuat aktanya. Akta jual beli yang ditandatangani para pihak membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari penjual kepada pembelinya dengan disertai pembayaran harganya, telah memenuhi syarat tunai dan menunjukkan secara nyata atau riil perbuatan hukum jual beli yang bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk selama-lamanya dan pembayaran harganya.Karena perbuatan hukum yang dilakukan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersebut membuktikan bahwa penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang haknya yang baru .Kata kunci : Pejabat pembuat akta tanah, Akta Jual Beli Tanah ABSTRACTIn Article 1 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 24 of 2016 on Amendment to Government Regulation No. 37 of 1998 on the Regulation of the Official of the Author of the Land Deed as meant by the Land Deed Authority Officer, hereinafter referred to as PPAT, is a public official authorized to make the deed- authentic deeds concerning certain legal acts concerning the right to land or the Property Right of the Flats Unit. And since the enactment of Government Regulation Number 10 Year 1961 as has been updated with Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, the sale and purchase of land carried out by the parties in the presence of PPAT in charge of making the act. The sale and purchase deed signed by the parties proves that there has been a transfer of rights from the seller to the purchaser, accompanied by the payment of the price, has met the cash requirements and shows the real or real deed of the sale and purchase law concerned has been executed. The deed proves that the right to have done the legal act of transfer of rights for ever and the payment of the price. Because the legal act is done is a legal act of transfer of rights, then the deed proves that the recipient of the right (buyer) has become the new rights holder.Keyword : Land Deed Official ,The Deed Of Sale And Purchase Of Land
Dampak Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Banyumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Suroto Suroto; Gunarto Gunarto
Jurnal Daulat Hukum Vol 1, No 1 (2018)
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v1i1.2644

Abstract

ABSTRAKKebijakan penambangan pasir besi merupakan sebuah kebijakan yang menuai konflik. Ada perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bandungharjo Kabupaten Jepara. Pemerintah mewacanakan sebuah kebijakan yang menuai konflik, yaitu pembangunan area transmigrasi Ring I di lahan pesisir, tepatnya di Pesisir Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo. masyarakat yang menolak kebijakan kemudian membentuk sebuah kelompok, yaitu Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). Pemerintah telah mencoba untuk melakukan pendekatan dengan kelompok ini. Selain melakukan pendekatan kepada kelompok yang kontra, pemerintah juga melakukan pendekatan pada kelompok yang pro. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta observasi non-partisipan untuk data primer dan melalui pelacakan dokumen atau literatur pendukung untuk mendapatkan data sekunder. Kedua data ini digunakan untuk saling meng-cross cheek agar hasilnya lebih valid. Penelitian ini menemukan bahwa konflik kebijakan penambangan pasir besi terjadi karena adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat atas pengelolaan tanah. pemerintah berusaha untuk memaksa masyarakat, sementara masyarakat berusaha untuk melawan pemerintah. Keadaan terebut menimbulkan konflik vertikal, antara pemerintah dengan masyarakat. Dalam perkembangannya, dinamika konflik terjadi ketika pemerintah berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah tidak menggunakan cara yang demokratis melainkan tindak kekerasan baik fisik atau pun non fisik dilakukan pemerintah untuk meredam suara masyarakat yang kontra terhadap kebijakan. Dalam melakukan teror dan intimidasi, pemerintah juga melibatkan aktor lain seperti birokrasi maupun investor. Sementara itu, untuk kelompok yang pro, pemerintah melakukan pendekatan dengan memberikan informasi maupun sosialisai. Implikasi yang timbul kemudian adalah muncul konflik yang lebih luas, yaitu konflik antara masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap kebijakan.Keyword:    Pertambangan pasir, konflik sosial, dampak kebijakan, UU No. 32 Tahun 2009.ABSTRACTThe iron sand mining policy is a conflicting policy. There is a difference of interest between government and society. As happened in the Bandungharjo Village of Jepara Regency. The Government discourses a policy that reap the conflict, namely the development of transmigration area Ring I in coastal areas, precisely in the Coastal of Bandungharjo Village in Donorojo District. People who rejected the policy then formed a group, namely Paguyupan Petani Lahan Pantai (PPLP). The government has tried to approach this group. In addition to approaching the counter-group, the government also approaches pro-groups.This is qualitative research with case study method. Data collection was done by interviewing and non-participant observation for primary data and by tracking documents or supporting literature to obtain secondary data. Both of these data are used to cross-check each other to make the result more valid.This study finds that iron sand mining policy conflict occurs because of differences in perception between government and society over land management. The government try to force the people, while the public try to fight the government. This state of affairs leads to vertical conflict, between government and society. In its development, conflict dynamics occurs when the government seeks to resolve the conflict. The government does not use democratic way to solve the problems, but acts of violence, whether physical or non-physical, is carried out by the government to decrease the voice of the people who are against the policy. In conducting terror and intimidation, the government also involves other actors such as bureaucracy as well as investors. Meanwhile, for pro groups, the government approaches by providing information and socialization. The subsequent implication is that there is a wider conflict, the conflict between the pro and the counter to the policy.Keyword:    Sand mining, social conflict, policy impact.
Co-Authors Chintya Agnisya Putri Dany Bramandoko Eka Purnamasari Farris Nur Sanjaya Miftah Anshori Ratih Mega Puspa Sari Sidik Purnama Singgih Budiyono Suroto Suroto Yusup Sugiarto