Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EGALITA JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Jurnal Ius Constituendum Jurnal Hukum Samudra Keadilan Jurnal Notariil Asia Pacific Fraud Journal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Media Hukum Indonesia (MHI)
Tomy Michael
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
HUMANITY IN THE ENFORCEMENT OF ANTI-CORRUPTION LAWS Tomy Michael
Asia Pacific Fraud Journal Vol 5, No 2: Volume 5, No. 2nd Edition (July-December 2020)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21532/apfjournal.v5i2.162

Abstract

The justice of the law in the context of the law always subjected to refraction meaning. The justice of law can’t be interpreted as specific but can be shown through deeds. The justice of the law which is considered better by most people not necessarily also have the same feeling with the justice of the law. There are various dimensions to distinguish it. In the context of the state, the leader is the main pedestal of enforcing the law on the laws and regulations in there. When the leader of a country is it where it as full support to the state institutions that overcome the problems of corruption, namely the Corruption Eradication Commission and the whole thing can run optimally. Advice taken, namely by forming laws and regulations based on humanity with other humans, namely the variation of the judgment. The judgment referred to is social work, exile to the island of the smallest, lethal injection and impoverishment through from the first of assets appropriately. Thus, humanity in enforcing anti-corruption laws can be run better by paying attention to the humanity of the injured party.
MENUMBUHKEMBANGKAN SIKAP KRITIS DAN TOLERANSI SISWA MELALUI PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA TENTANG ILMU NEGARA Amanda Raissa; Astria Yuli Satyarini Sukendar; Tomy Michael
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 2, No. 2: Desember 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.298 KB) | DOI: 10.31764/jmm.v0i0.1337

Abstract

Abstrak: Ilmu Negara menjadi suatu cabang ilmu yang cukup menarik untuk diketahui dan juga dipelajari oleh banyak orang, karena dalam mempelajari ilmu Negara maka pengetahuan dan juga pemahaman  kita terhadap berbagai macam hal yang dalam kenegaraan dan juga bentuk-bentuk negara akan terus berkembang. Dengan mempelajari ilmu negara juga diharapkan akan menimbulkan pemikiran yang kritis terhadap segala permasalahan yang berkaitan dengan negara-negara yang ada di penjuru dunia, serta menimbulkan rasa toleransi antara masyarakat negara satu dengan negara yang lain. oleh karena itu dalam penyuluhan pada kali ini para siswa di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya akan mendapatkan pemahaman mengenai  ilmu negara mulai dari bentuk-bentuk negara di seluruh penjuru dunia serta ciri-ciri suatu negara. Adapun penyuluhan yang diberikan akan menjadikan siswa dan juga siswi sudah mulai mengenal tentnang bentuk-bentuk negara dari negaranya sendiri maupun negara lain sehingga akan timbul rasa saling menghargai antar negara yang satu dengan negara yang lain sejak dini.Abstract:  State Science becomes a branch of science that is quite interesting to know and also studied by many people, because in studying State science, our knowledge and also understanding of various kinds of things in the state and also the forms of the state will continue to develop. By studying state science it is also hoped that it will lead to critical thinking on all issues relating to countries around the world, as well as to create a sense of tolerance between the people of one country and another. Therefore, in this counseling, students at SMA 17 Agustus 1945 Surabaya will get an understanding of state science starting from the forms of the state in all corners of the world and the characteristics of a country. The counseling will make students and students have started to recognize about the forms of the state from their own country or other countries so that there will be a sense of mutual respect between one country with another country early on.
BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW Tomy Michael
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 1 (2020): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.362 KB) | DOI: 10.26623/jic.v5i1.1749

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika omnibus law diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analitis hukum. Temuan penelitian adalah bentuk pemerintahan perspektif omnibus law merupakan demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat yang dikombinasikan dengan kekausaan negara secara secara utuh. Kekuasaan negara secara utuh bukan semena-mena melainkan tetap dibatasi kehdenak dari masyarakat itu sendiri. Adanya bentuk gabungan bentuk pemerintahan demokrasi akan meniadakan makna demokrasi ekonomi seperti dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demokrasi ekonomi tersebut bukanlah bentuk pemerintahan melainkan sebutan untuk mendefinisikan makna negara dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak dari temuan ini akan membatasi omnibus law yang pada awalnya bagian dari kekuasaan negara secara mutlak. Adanya penggabungan bentuk demokrasi gabungan Plato dan Polybius merupakan penegasan akan demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Penggabungan harus segera dijadikan dasar dalam segala hal karena adanya omnibus law juga bertentangan dengan demokrasi menurut Plato yang awalnya mensejahterahkan rakyat dengan menerima masukan dari segala masyarakat untuk langgengnya negara. Tetapi negara juga tidak dapat mengetahui kapan omnibus law harus dilakukan negara, karena sifatnya yang tiba-tiba maka pelegalan bentuk pemerintahan Plato dan Polybius segera dilakukan. Penerapan omnibus law tetap harus melalui pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat agar tercipta check and balances serta partisipasi masyarakat sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 
KORELASI ALINEA KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945 DENGAN PEMIKIRAN IMMANUEL KANT Tomy Michael
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 11 No 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (741.529 KB)

Abstract

Timbul permasalahan ketika alasan untuk menciptakan kehidupan yang setara, adil, aman, damai dan sejahtera menjadi penyebab timbulnya konflik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dalam hal ini frasa “perdamaian abadi” dalam UUD NRI 1945 menjadi layak untuk diperdebatkan esensinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai jalan keluarnya secara filosofis, apa yang dikehendaki dalam alinea keempat UUD NRI 1945 khususnya frasa “perdamaian abadi” telah sejalan dengan pemikiran perdamaian abadi milik Immanuel Kant dan memiliki korelasi. Tetapi konsep perdamaian abadi yang dikehendaki masih terkekang dalam konsep beragama yang dibawa dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian keinginan Warga Negara Indonesia untuk memperoleh perdamaian abadi seperti yang ditegaskan dalam alinea keempat UUD NRI 1945 tidak dapat berjalan optimal.
KONSEPSI NEGARA KESATUAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 Pratiwi Nur Hidayah; Tomy Michael
Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Prodi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35308/jic.v4i2.2268

Abstract

In the interperting form of a unitary state in Indonesia there are still many different interpretations so that many people who want to build a khilafah state led by the caliph of all sources from the Qur’an. Even before independence the predecessors had determined the form of the state to be a unitary state. The more conflicts occur, many parties whp want to be right themselves in their own way to form a forbidden organization that wants to return to the prophetic as before, establishing a new kingdom and tne occurrence of blasphemy of religion that led to intolerance between people. In this cas the role of the government is able to create togetherness into one unified without differences. In order to create a unitary state and national unity, the author seeks to explain the meaning of the unitary state and compare the shape of the Indonesian state with the Russian state so as to provide an understanding of the true form of the unitary state.Keywords: unitary state, khilafah
PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI ANAK KORBAN PEMERKOSAAN Riza Gineung Adi Anggara; Kevin Sianturi; Debora Wibi Florency; Tomy Michael
EGALITA Vol 15, No 1 (2020): June
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/egalita.v15i1.10178

Abstract

Tujuan penelitian ialah memperluas suatu wawasan hukum bahwasannya anak korban dari kekerasan seksual adalah korban dan harus dillindungi, bukan untuk didiskrimansi. Dengan menggunakan metode empiris yang dikonsepkan sebagai suatu gejala, sejauh mana menjalankan tugas, pokok , dan fungsinya  dalam pelaksanaannya  atau  kenyataan  pada  lembaga pendidikan. Pada penelitian ini, peneliti menawarkan pembaruan dalam sistem pendidikan ini, yaitu dengan ditambahnya mata pelajaran sex education pada sekolah dasar hingga menengah atau kejurusan sehingga anak seusia dini dapat memahami atau mengerti fungsi dan makna dari suatu organ-organ vital, sehingga tindakan pelecehan sejak dini dapat dicegah. Dalam masa sekarang ini berbagai bentuk kejahatan sangat merebak, mulai dari kejahatan seksual dan sebagainya. Kejahatan seksual ini tidak hanyanya dialami wanita dewasa saja, tetapi anak-anak pun juga menjadi korban. Korban yang masih anak-anak ini yang dikawatirkan karena dapat merusak masa depannya. Faktornya pun bermacam-macam, mulai dari faktor fisik seperti penampilan wanita yang terbuka hingga karena faktor teknologi yang mudah sekali untuk mengakses konten porno.
BOLEHKAH JENIS KELAMIN DALAM FORMULIR DONOR? Tomy Michael
EGALITA Vol 14, No 1 (2019)
Publisher : Pusat Studi Gender UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.989 KB) | DOI: 10.18860/egalita.v14i1.8361

Abstract

Secara khusus, penelitian ini akan membahas jenis kelamin dalam formulir donor di Unit Transfusi Darah Kota Surabaya (UTDKS) karena dalam formulir ini mencantumkan jenis kelamin pada saat melakukan donor. Sebelum memasuki alur jenis kelamin maka keadilan hukum harus dipahami sejak awal untuk mempermudah telaah penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Rumusan jenis kelamin dalam formulir donor UTDKS adalah tepat secara hukum karena peraturan perundang-undangan memberikan perintah demikian. Jenis kelamin yang kemudian diikuti dengan pilihan laki-laki atau perempuan ini cenderung pada pengecekan data kesehatan bagi pendono yang akan baru atau telah melakukannya.Kata Kunci: Donor, Formulir, Jenis Kelamin
Perlunya Membatasi Periode Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Indonesia Anita Pertiwi; Tomy Michael
Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1, No 9 (2023): Oktober
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.10035724

Abstract

Representative agencies are one of the most crucial components of national governance that require preventive measures to prevent abuse of power. There are no equal rules governing council office periods such as those of executive and judicial offices, which serve to prevent absolutes and excessive abuse of power. The study was intended to analyze the need for limitation of time served by the DPRD. This study is a normative legal research (normative legal research) or library study by finding legal rules, principles of law, by gathering legal materials, such as law norms, law rules, and law principles. Research has found that in preventing abuse of power in the system of governments, it is by setting a time limit for public officials to take office. By establishing a period of time for their tenure, leaders were required to face changes periodically, so that they could not maintain their rule indefinitely. Through a periodic succession of leaders, there will be opportunities for qualified and competent individuals to contribute to government with the restrictions of tenure, there will be a broader share of opportunities for Indonesian citizens to exercise their constitutional rights and become council members. On the other hand, it also makes it less likely that they will find the space or loopholes to do so.
General Election and the Study of the Future Tomy Michael
NOTARIIL Jurnal Kenotariatan Vol. 3 No. 2 (2018)
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jn.3.2.873.130-136

Abstract

Indonesia's position in electoral development is getting better because of the legislation. It is different when a strong bargaining position is artificial. In this case, the state becomes strong because of its own efforts such as having sophisticated technology programs, producing sophisticated weapons, or having world-class athletes. The problem is when the candidate listed in the empty ballot has been elected by the community but the chosen one does not win, then such election is actually not of the will of the community. This study uses normative legal study design which means that it is normative juridical legal research. The approaches used in legal research are statute approach, case approach, and conceptual approach. Future elections will no longer change when there is no legal clarity in Indonesia if the robot is included in it. The election aimed at robots for is not being a contradiction but is a way out to produce elections that are truly fair. When we choose robots in the elections, artificial intelligence holds norms in society. Artificial intelligence will become a habit in Indonesia, turning to jus cogens because its main nature is indirect force.
Ketiadaan Pengaturan Hak Untuk Tidak Menganut Agama Atau Kepercayaan Sebagai Bentuk Ketidakselarasan Hukum Nasional dengan HAM Mochammad Farrel Adhi Pramana; Tomy Michael
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 4, No 2 (2026): June
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.21262982

Abstract

Freedom of religion or belief constitutes a fundamental human right guaranteed by the Indonesian Constitution and various international human rights instruments. However, the Indonesian legal system has not explicitly recognized the right not to adhere to any religion or belief, raising questions regarding its compatibility with international human rights standards. This study aims to examine the regulation of the right not to profess a religion or belief within the Indonesian legal system and to assess its conformity with human rights principles following Indonesia's ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This research employs a normative legal research method using both the statutory and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were analyzed qualitatively through systematic and comparative legal interpretation. The findings reveal that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, and other relevant legislation recognize the rights to profess a religion, embrace a belief, and practice religious worship, yet they do not explicitly acknowledge the right not to adhere to any religion or belief. This legal omission constitutes a normative gap that limits the scope of legal protection under national law and demonstrates its inconsistency with Article 18 of the ICCPR and General Comment No. 22, which recognize such a right as an integral element of freedom of thought, conscience, and religion. Accordingly, the study argues that harmonization of national legislation is necessary to ensure comprehensive legal protection for all dimensions of freedom of thought, conscience, religion, or belief in accordance with international human rights standards.
Co-Authors Amanda Raissa Anita Pertiwi Astria Yuli Satyarini Sukendar Debora Wibi Florency Kevin Sianturi Mochammad Farrel Adhi Pramana Pratiwi Nur Hidayah Riza Gineung Adi Anggara