Bunadi Bunadi
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEBYOGKECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 Bunadi Bunadi
CIVICS EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL (CESSJ) Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v2i2.1137

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Gebyog tahun 2020; 2) mengetahui faktor yang menghambatdan mendukung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gebyogtahun 2020. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yangdiperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini,data yang dikumpulkan terdiri dari: Data primer yangmerupakan sumber datautama, diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa,dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa. Sedangkan data sekunderdiperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pemilihan kepaladesa. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metodedeskriptif analisis yaitu penggambaran proses pelaksanaan pemilihan kepala desayang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gebyog Tahun 2020 dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara dapat penulissimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur. Faktor penghambatpelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu tingkat pendidikan, dan kurangnyapemahaman terhadap aturan pemilihan kepala desa yang berlaku. Faktorpendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa Gebyog Tahun 2020 yaituPartisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye calon kepala desa dan tingginyatingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa.
ANALISIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEBYOGKECAMATAN MOJOGEDANG KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 Bunadi, Bunadi
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v2i2.1137

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) mendeskripsikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Desa Gebyog tahun 2020; 2) mengetahui faktor yang menghambatdan mendukung dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Desa Gebyogtahun 2020. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan jenis penelitiandeskriptif. Metode penelitian kualitatif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yangdiperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini,data yang dikumpulkan terdiri dari: Data primer yangmerupakan sumber datautama, diperoleh dari hasil wawancara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa,dan dokumentasi pelaksanaan Pemilihan kepala desa. Sedangkan data sekunderdiperoleh dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pemilihan kepaladesa. Setelah data diperoleh, kemudian dianalisa dengan menggunakan metodedeskriptif analisis yaitu penggambaran proses pelaksanaan pemilihan kepala desayang terjadi di lapangan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gebyog Tahun 2020 dimulai dari tahapan persiapan, pencalonan hingga pemungutan suara dapat penulissimpulkan bahwa telah berjalan sesuai dengan prosedur. Faktor penghambatpelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu tingkat pendidikan, dan kurangnyapemahaman terhadap aturan pemilihan kepala desa yang berlaku. Faktorpendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa Gebyog Tahun 2020 yaituPartisipasi masyarakat dalam kegiatan kampanye calon kepala desa dan tingginyatingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara pemilihan kepala desa.
JURIDICAL REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF A PARTICULAR TIME AGREEMENT BASED ON LAW NUMBER 13 OF 2003 CONCERNING MANPOWER Bunadi, Bunadi; Miharja , Marjan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (931.221 KB) | DOI: 10.52249/ilr.v1i01.10

Abstract

Industrial relations disputes are common in many companies. The dismissal process is often not in accordance with the provisions of labor regulations, one of which is regarding the dismissal of PKWT / contract workers. The formulation of the problems that the author discusses in this thesis are (1) What is the role of trade unions in fighting for dismissal disputes with PKWT / Contract workers? (2) Is the Application of a Fixed Time Work Agreement (PKWT) in accordance with the provisions of Law Number 13 Year 2003 concerning Manpower? The research method used in this research is juridical normative, namely looking at the law as a written norm made and promulgated by an authorized official or institution, the nature of descriptive analytical research is a study to obtain an overview of the main object of the problem being researched. The results showed that, the role of trade unions in companies in fighting for dismissal disputes against PKWT / Contract workers in accordance with Law no. 2 of 2004 concerning PPHI article 6 in conjunction with article 8 in conjunction with article 81, namely by conducting a bipartite effort between the labor union and the company, because the bipartite effort failed, then submitted a mediation request to the Manpower Office. The mediation attempt still failed and subsequently filed a lawsuit for dismissal disputes at the Industrial Relations Court, although it was unsuccessful. The application of a fixed-term employment agreement (PKWT) is contrary to the provisions of Law number 13 of 2003 concerning Manpower Article 59 paragraphs (1), (2), and (7). In addition, the PHI Judge in deciding the case did not reflect a sense of justice and ignored the evidence presented by the plaintiff (the worker). This problem should not have occurred, if the company obeyed and understood the labor regulations regarding workers who could be promised under a non-permanent contract or PKWTT.