Sylvia Janisriwati
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KETERLIBATAN PIHAK KETIGA YANG TIDAK TERIKAT KLAUSULA ARBITRASE DALAM SENGKETA ARBITRASE Desy Rumuy Astuti; Sylvia Janisriwati; Hadi Mulyo Utomo
CALYPTRA Vol. 7 No. 2 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this thesis journal is to meet the graduation requirementfor the Bachelor of Law from the Law Faculty of Universitas Surabaya. Thepractical aim of this paper is to determine whether a third-party whom is not tiedto an arbitration clause could be treated as parties to an arbitration agreement, andthus be bound by the arbitration decision. In general, the settlement of arbitrationis based on the arbitration agreement written by the parties in a dispute. In thecase of quarrel between PT RII against PT PT ISI and PT BKDI, there is a third-party involved — PT BKDI — which was not bound by the arbitration clauses. Theinvolvement of the third-party was approved by Badan Arbitrase PerdaganganBerjangka Komoditi (BAKTI), but struck down by the Supreme Court due to thenon-binding nature of a written agreement of arbitration to said third party.Therefore, the decision of BAKTI was overturned. However, according to Article30 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, there is a possibility ofinvolvement from third-party in the arbitration case with some limitations. If theterms and conditions are met, the involvement of the third-party can be consideredlegally valid in the arbitration process.
Analisis Hukum Permohonan PKPU atas Dasar Setoran Modal terhadap PT. X Jennifer Andrea; Marianus Yohanes Gaharpung; Sylvia Janisriwati
Kertha Wicaksana Vol 18 No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.18.1.2024.82-90

Abstract

Bali yang mempunyai nilai jual di bidang pariwisata memperkenalkan konsep wisata budaya dalam Peraturan Daerah Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pariwisata Budaya Bali tepatnya pada Pasal 1 Angka 12 yang menyatakan bahwa “Wisata budaya Bali adalah Wisata Budaya Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali yang dijiwai oleh filosofi Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi serta berlandaskan Taksu Bali”. pariwisata berbasis budaya Bali harus berorientasi pada kualitas, sehingga diperlukan penataan yang komprehensif sesuai dengan visi pembangunan daerah Bali dan juga berorientasi pada keberlanjutan dan daya saing yang juga memerlukan standar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan Tri Hita Karana. Perkembangan di Bali terlihat perubahan yang sangat besar, mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit dan juga salah satu pulau idaman yang ingin ditinggalkan oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hal ini mengakibatkan krama (warga) desa yang tinggal di Bali tidak lagi hanya dihuni oleh krama (warga) asli Bali yang mempunyai ciri-ciri homogen tetapi telah berubah menjadi masyarakat yang heterogen. Hal ini tentunya menambah suku, ras dan agama bahkan negara yang memiliki komunitas atau krama berbeda yang tinggal di Bali. Dampaknya juga bisa menjadi pintu masuk budaya asing karena banyaknya wisatawan asing yang tinggal dan kesehariannya di Legian. Hal ini apabila tidak mendapat perhatian khusus dan tidak ada upaya penyaringan atau penyaringan budaya maka dikhawatirkan dapat merusak budaya asli Bali yang dipertahankan selama ini. Hal ini juga akan berdampak pada keberlangsungan wisata budaya yang dicanangkan pemerintah Bali.