Taufik Iman Santosa
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG GUGAT PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN RUMAHBAGI PEMBELI (Studi Kasus Perumahan The Sun Villages Damarsi Kabupaten Sidoarjo) Tika Arista Roselyna; Sudarsono Sudarsono; Taufik Iman Santosa
CALYPTRA Vol. 7 No. 2 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A sale and purchase agreement is an agreement whereby one partycommitting itself to hand over property rights a material while the other party pay the price that had been promised. The preliminary sale and purchase agreement (PPJB) is an agreement to buy and sell a house that is still in the process of building between a prospective home buyer and a home provider that is known to the authorized official. The sale and purchase agreement is known as reciprocal agreement. It means,in an agreement, the parties have obligations to be fulfilled beside they will obtain rights. In some conditiont, fulfillment of obligations are not proceed as it should, which is a party does not fulfill its obligationts untill it causes condition that called breach of contract. The breach of contract cause consequences for the disadvantaged party to litigate the another party that cause breach of contract to give compensation.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK NON SUBSIDI TANPA IZIN OLEH HP BERDASARKAN AJARAN KONKURSUS DITINJAU DARI KUHP DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Chyntia Bella Yudi R.S.; Taufik Iman Santosa; Anton Hendrik Samudra
CALYPTRA Vol. 7 No. 2 (2019): Calyptra : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya (Maret)
Publisher : Perpustakaan Universitas Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui apakah HP dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ajaran konkursus atas tindakan penyimpanan Bahan Bakar Minyak non subsidi tanpa izin ditinjau dari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. perbuatan yang dilakukan oleh HP perihal penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax, dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perbuatan yang dilakukan oleh HP telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana. Perbuatan HP telah memenuhi keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, yaitu melakukan penyimpanan bahan bakar minyak jenis pertamax tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dari pihak yang berwenang. Perbuatan yang dilakukan oleh HP memenuhi kedua unsur Pasal 480 KUHP dan Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001, berdasarkan konkursus idealis sebagaimana Pasal 63 ayat (1) KUHP, maka perbuatan yang dilakukan HP dapat dijatuhkan hanya satu pidana pokok terberat. Sehingga HP dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana Pasal 53 huruf c UU No. 22 Tahun 2001 dan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).