Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Rusli Ayyub
Fakultas Hukum Universitas Tadulako
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Implementation of Using of Land Rights for Industry Sahlan Sahlan; Rusli Ayyub; Armin K Armin K; Abraham Bekka
JURNAL AKTA Vol 9, No 1 (2022): March 2022
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v9i1.20541

Abstract

This research aims to know the control over land, either by individuals, collectively or by the state, is only exercised and may only be exercised, if the aim is for the greatest prosperity and justice of the people or for the welfare of the nation and state as much as possible. The research methods was a normative juridical approach and descriptive analytical and highlighted especially in terms of technical legislation. Data collection was carried out with an emphasis on the study of documentation in the library. Field visits were more aimed at checking the application of positive law and to find problems in its implications. The result of the research indicate that there are problems related to the incomplete conceptual preparation in the planning, policy and regulatory stages, caused by the weakness of the quality of planners and legal officials. These weaknesses have caused problems of misunderstanding and inaccuracy in applying the concept, so that the regulatory policies that are drawn up and their implementation deviate a lot from what is expected and have even led to disharmony in society. The product achieved is such that it is not so good, that it will require a difficult effort and take a long time to harmonize it again. Such conditions and problems occur and are found both in the issue of 'state tenure in the National Defense Law, and in the issue of 'land tenure in industrial areas'. The novelty show that in the field of industrial development, the choice of approach is carried out by prioritizing the interests of small companies, medium-sized enterprises and cooperatives in the field of agro-business and agro-industry, without neglecting the presence and role of big entrepreneurs. And in the land acquisition program for the development of an area, a partnership approach should be developed, in such a way that the interests of the people and the good protection of people's rights to land can be paid more attention.
PENERAPAN PENGGUNAAN HAK ATAS TANAH UNTUK INDUSTRI DI PROPINSI SULAWESI TENGAH Sahlan sahlan; Rusli Ayyub; Armin K; Abraham Bekka
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.6564

Abstract

Penguasaan atas tanah, baik oleh perorangan, secara bersama ataupun penguasaan oleh negara, hanya dilakukan dan hanya boleh dilakukan, apabila tujuannya adalah bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan keadilan rakyat atau bagi sebanyak-banyaknya kesejahteraan bangsa dan negara. Penelitian hukum yang diselenggarakan, telah dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Dan disoroti terutama dari segi teknik perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan lebih menitikberatkan pada studi dokumentasi di perpustakaan. Kunjungan ke lapangan lebih ditujukan untuk pengecekan penerapan hukum positif dan untuk menemukan persoalan-persoalan dalam implikasinya. Temuan hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan yang berkaitan dengan belum  tuntasnya penyusunan konseptual dalam tahap perencanaan, penyusunan kebijakan dan pengaturan, yang disebabkan faktor kelemahan kualitas para perencana dan pejabat hukum. Kelemahan termaksud telah menimbulkan persoalan kesalahfahaman dan ketidaktepatan dalam  menerapkan konsepsi, sehingga kebijakan pengaturan yang disusunnya serta pelaksanaannya banyak menyimpang dari yang diharapkan dan bahkan telah menimbulkan disharmonisasi dalam masyarakat. Produk yang dicapai adalah sedemikian rupa kurang baiknya, sehingga akan memerlukan upaya keras yang sulit dan memerlukan waktu yang panjang untuk menserasikannya kembali. Kondisi dan persoalan semacam itu  terjadi dan ditemukan baik dalam masalah ‘penguasaan tanah oleh negara dalam Hukum Pertahanan Nasional, maupun dalam masalah ‘penguasaan tanah di kawasan industri’. Di bidang pembangunan industri, pemilihan pendekatan dilakukan dengan lebih mengutamakan kepentingan perusahaan kecil, menengah dan koperasi di bidang agro bisnis dan agro industri, tanpa mengabaikan kehadiran dan peranan para pengusaha besar. Dan dalam program pengadaan tanah untuk pengembangan suatu kawasan, seyogyanya dikembangkan pendekatan kemitraan, sedemikian rupa sehingga kepentingan rakyat banyak dan perlindungan baik hak-hak rakyat atas tanah dapat lebih terperhatikan.
Co-Authors Abraham Bekka Armin K Armin K Armin K Sahlan sahlan Sahlan Sahlan