Fatin Hamamah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fatin Hamamah; Heru Hari Bachtiar
CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.742 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36

Abstract

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, saat ini belum dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan, Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah Ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, Kendala dan upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan dalam hal ini jaksa selaku eksekutor putusan penggadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti.
E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Fatin Hamamah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11652

Abstract

The existence of electronic litigation services (e-litigation) is applied in all district courts in Indonesia. Regarding the use of e-litigation applied in court, the author will raise e-litigation as a research theme because there are still many people who do not understand the procedure for e-litigation. The method used in this study is a qualitative research method with an empirical juridical approach to examine the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low cost, with the research locus at the Majalengka District Court. The results showed that the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low-cost justice has not run optimally. There are several factors that become obstacles in the implementation of e-litigation, including disagreements from one party when conducting an e-litigation trial, people do not understand the use of technology and many people do not know about e-litigation (electronic trial).