Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MAHKAMAH: Jurnal Kajian Hukum Islam Jurnal CENDEKIA Jaya Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Fatin Hamamah
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Fatin Hamamah; Heru Hari Bachtiar
CENDEKIA Jaya Vol 1 No 2 (2019): Edisi Juli
Publisher : FISIP UNTAG Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.742 KB) | DOI: 10.47685/cendekia-jaya.v1i2.36

Abstract

Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, saat ini belum dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Seperti hambatan yang kerap dialami oleh pihak Kejaksaan, Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan khususnya apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti atau manakala uang pengganti yang dibayar oleh terdakwa belum memenuhi persyaratan dari besarnya pembayaran uang pengganti yang seharusnya ia setorkan sesuai dengan putusan pengadilan, kemudian dalam hal terdakwa sudah tidak memiliki harta benda atau kekayaan yang mencukupi untuk membayar uang pengganti atas kerugian keuangan atau perekonomian yang diderita Negara atau Daerah, demikian pula halnya ketika terdakwa meninggal dunia sebelum disetorkannya uang pengganti tersebut. Identifikasi Masalah dalam penelitian ini adalah Ketentuan pengaturan mengenai pidana pembayaran uang pengganti sebagai sanksi pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi, Kendala dan upaya jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan dalam melaksanakan pidana pembayaran uang pengganti, Pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian dilakukan dengan cara yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah deskriptif analisis. Dalam proses pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, sampai saat ini belum dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya faktor penghambat, baik dari pihak terpidana sendiri, penegak hukum maupun dari aturan-aturan pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal diatas, Kejaksaan dalam hal ini jaksa selaku eksekutor putusan penggadilan jelas mengalami kendala dalam melaksanakan eksekusi terhadap pembayaran uang pengganti.
E-LITIGASI DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Fatin Hamamah
Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/mahkamah.v7i2.11652

Abstract

The existence of electronic litigation services (e-litigation) is applied in all district courts in Indonesia. Regarding the use of e-litigation applied in court, the author will raise e-litigation as a research theme because there are still many people who do not understand the procedure for e-litigation. The method used in this study is a qualitative research method with an empirical juridical approach to examine the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low cost, with the research locus at the Majalengka District Court. The results showed that the implementation of e-litigation in realizing the principle of simple, fast and low-cost justice has not run optimally. There are several factors that become obstacles in the implementation of e-litigation, including disagreements from one party when conducting an e-litigation trial, people do not understand the use of technology and many people do not know about e-litigation (electronic trial).
IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK USIA DINI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN ANALISIS EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Fatin Hamamah; Rohadin Rohadin; Sukama Sukama
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.960

Abstract

Anak usia dini merupakan kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, maupun seksual. Di Indonesia, persoalan restitusi bagi anak korban kekerasan masih menghadapi berbagai kendala serius dalam implementasinya meskipun regulasi yang mengatur hak tersebut telah cukup komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum restitusi bagi anak korban kekerasan di Indonesia, mengkaji efektivitas implementasinya dalam praktik penegakan hukum, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan solusi dan rekomendasi kebijakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka normatif restitusi telah tersedia, implementasinya masih sangat rendah akibat hambatan pada tiga dimensi: substansi hukum yang bersifat fakultatif, struktur penegakan hukum yang lemah, dan budaya hukum masyarakat yang belum mendukung. Perbandingan dengan sistem hukum Belanda dan Australia menunjukkan perlunya transformasi paradigma dari sistem berbasis hukuman menuju keadilan restoratif yang berpihak kepada korban. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi agar restitusi bersifat mandatory, penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan integrasi pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
The impact of social media on intellectual property law Fatin Hamamah; Munaji Munaji; Erna Erna; Sukama Sukama; Marhendi Marhendi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v9i1.16747

Abstract

In the digital era, social media has revolutionized the way we communicate and interact, having a significant impact on intellectual property (IP) law. Social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, and TikTok have blurred the lines between private and public spaces, creating new challenges in implementing and enforcing IP laws. This research aims to explore various legal strategies the importance of legal awareness education among social media users, and the role of technology in supporting intellectual property law enforcement. The research method used is a normative research method to investigate the impact of social media on intellectual property law. The results of the analysis show that social media influences the perception and application of IP law, including issues of privacy and the management of personal and social boundaries. A deep understanding of the dynamics of social media and IP law is critical to ensuring copyright and intellectual property protection in an increasingly connected world. The importance of intellectual property law in the digital era lies not only in the protection of copyrights and patents but also in the adaptation and evolution of the law to address new challenges arising from technological developments. Intellectual property law in today's digital era cannot be ignored. In the digital era that continues to develop, technology has become the main factor influencing change in society, including in the legal aspect.Keywords: Social Media, Copyright, Intellectual Property.
Co-Authors Erna Erna Heru Hari Bachtiar Marhendi Marhendi Munaji Munaji Rohadin Rohadin Sukama Sukama