Elisatin Ernawati
Magister Kenotariatan Universitas Islam Malang

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EKSISTENSI HUKUM JAMINAN DALAM PROGRAM PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN) PADA MASA PANDEMI COVID-19 Elisatin Ernawati; Ahmad Syaifudin
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 5, No 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (777.923 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v5i1.10049

Abstract

 Pelaksanaan program pemerintah dalam upaya Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana yang telah dirumuskan dalam PP No. 23 / 2020, telah memasukkan program penjaminan sebagai salah satu skema yang berkontribusi dominan dalam keberhasilan program. Eksistensi hukum jaminan menjadi dipertanyakan sejauh mana dapat mengambil peran termasuk partisipasi Notaris dalam menjalan peran dan wewenangnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan konsep (conceptual approach), perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). dari penelitian dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam prespektif hukum jaminan membagi dalam bentuk jaminan kebendaan dan penanggungan telah berkembang dengan sangat cepat. Jaminan kebendaan yang membatasi nilai obyek jaminan berkembang sesuai dengan regulasi, sedangkan jaminan penanggungan (jaminan personal, korporasi) berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan bisnis. Keberadaan Notaris dalam kondisi apapun tetap mengambil peran sentral sesuai dengan tugas dan kewenangan terutama dalam merumuskan perjanjian pokok dan tambahan sebagai akta otentik yang mengikat para pihak.Kata kunci : PEN, Hukum Jaminan, Notaris Implementation of government programs in efforts to restore the National Economy as formulated in PP. 23/2020, has included the guarantee program as one of the schemes that have contributed dominantly to the success of the program. The existence of guarantee law becomes questionable to what extent it can take a role, including the participation of a notary in carrying out its functions and its authority. In this study the authors used a normative juridical research method using a conceptual approach, statutory approach and a case approach. From the research it can be concluded that guarantees in the perspective of security law divides into the form of property guarantees and coverage has grown very rapidly. Material guarantees that limit the value of the object of guarantee develop in accordance with regulations, while security guarantees (personal, corporate guarantees) develop according to economic and business developments. The existence of a Notary in any condition still plays a central role in accordance with the duties and authorities, especially in formulating the main and additional agreements as authentic deeds that bind the parties.Keywords: PEN, Guarantee Law, Notary
Indonesia Investment Rules: Kajian Hukum Pemulihan Dan Pengembangan Ekonomi Nasional Dimasa COVID-19 Ahmad Syaifudin; Elisatin Ernawati
Journal of Judicial Review Vol 22 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v22i2.1502

Abstract

Pemulihan dan pengembangan ekonomi nasional dimasa pandemic covid-19 tidak bisa tidak harus menjadi fokus pemerintah, selain program stimulus ekonomi yang dirumuskan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditetapkan melalui PP 23 tahun 2020 adalah bagaimana menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia dengan mengeluarkan Undang-undang dan peraturan pelaksana yang memberikan rasa aman dan kemudahan dalam perijinan dalam berinvestasi di Indonesia dengan keluarnya UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode dalam penelitian yang dipergunakan adalah Yuridis Normatif. Landasan hukum yang kuat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kedaulatan hukum akan dapat melindungi kepentingan nasional, perumusan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan idealisme konstistusi ekonomi yang tertuang dalam Amandemen IV UUD 1945 harus dijunjung tinggi. Dampak dari dibukanya kesempatan investasi tentunya memiliki 2 (dua) sisi yang berbeda positif dan negatif. Apapun konskwensinya dampak pertumbuhan ekonomi nasional, keterserapan teknologi dan tenaga kerja tentunya akan memunculkan kesejahteraan.