Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial JURNAL ILMIAH ADVOKASI
Indra Kumalasari Munthe
STIH Labuhan Batu
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PENDIDIKAN KARAKTER PADA ASPEK MORAL KNOWING TENTANG NARKOTIKA PADA SISWA MENENGAH PERTAMA Ika Chastanti; Indra Kumalasari Munthe
Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol 6, No 1 (2019): Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial
Publisher : IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/sosial.v6i1.994

Abstract

Penggunaan narkoba di kalangan siswa bisa diatasi dengan menanamkan pendidikan karakter. Moral knowing merupakan hal penting untuk diajarkan. Jika siswa sudah memiliki pengetahuan tentang moral maka siswa akan mempunyai karakter yang konsisten antara pengetahuan dan tindakannya (moral action). Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode pengambilan data dilakukan dengan In-depth interview dan pemberian kuesioner. Hasil menunjukkan bahwa moral knowing siswa tentang narkotika belum sepenuhnya terbentuk. Tahapan yang dapat dilakukan dalam implementasi pendidikan karakter pada siswa guna mengurangi pengguna narkotika di kalangan siswa adalah moral knowing agar siswa mampu membedakan kebajikan dengan kejelekan, larangan dan anjuran, perilaku baik atau jelek. Kedua, moral loving untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa butuh terhadap nilai-nilai akhlak mulia. Ketiga, moral doing untuk mempraktekkan nilai-nilai akhlak mulia itu dalam perilaku sehari-hari.
PERANAN PENEGAK HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK DALAM BENTUK JUAL BELI VCD BAJAKAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA Indra Kumalasari Munthe
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 6, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v6i1.261

Abstract

The copyright protection of music released in VCD form is a royalty rights of the songwriter. Legislation on Intellectual Property Rights is stipulated in the Copyright Act Number 28 of 2014. Piracy is the Unauthorized Copy of Works and / or Related Rights products and the distribution of such multiplication products widely to obtain economic benefits. The role of law enforcement in Labuhanbatu Utara District is needed to protect the copyrights of music works, however, the police officers never conduct regular raids against pirated dealers and sellers of VCDs. There are many actors who influence the rampant dealer and the sale of pirated VCDs in Labuhanbatu Utara Regency is a factor of law enforcement officers and community factors who prefer to buy pirated VCDs than the original VCD because the price is cheaper.Keywords: Copyright, Musical Works, Pirated VCDs
BATAS WAKTU KEWENANGAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI HUKUM Indra Kumalasari Munthe; Muhammad Yusuf Siregar
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 7, No 2 (2019): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v7i2.1385

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalis aspek hukum dasar Batas Waktu Kewenangan Penahanan Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Labuhanbatu Ditinjau Dari Hukum. Penelitian ini bersifat Normatif Empiris yakni penelitian dengan melihat kondisi yang ada dilapangan dengan mengkaitkan sumber hukum peraturan - peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Manfaat yang akan diterima dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggunakan kajian ini sebagai dasar dan teori dalam hal mengetahui dan menganalisis aspek hukum BATAS WAKTU KEWENANGAN PENAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES LABUHANBATU DITINJAU DARI HUKUM, kajian penelitian ini juga diharapkan dapat membantu para praktisi hukum khususnya Pengacara untuk mengetahui dan memperkuat kewenangannya dalam menangani perkara hukum yang dihadapkan kepadanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ini secara ketentuan hukum telah memberikan kewenangan kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Berdasarkan ketentuam Pasal 75 huruf (g), Pasal 76, Pasal 80, dan Pasal 82 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ataupun ketentuan pasal yang lain didalam undang-undang ini tidak satupun memberikan kewenangan kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Selanjutnya Berdasarkan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam putusannya Nomor 2 /Pid.Prap/2018/PN Rap terhadap kewenangan Pihak Penyidik dari Kesatuan Narkoba Polres Labuhanbatu dalam Penangkapan dan Penahanan  Tindak Pidana Narkotika bahwa secara hukum pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan  Penangkapan dan Penahanan terhadap  orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat)  dan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sebagaimana ketentuan Pasal 76 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Kata Kunci : Batas Waktu, Kewenangan, Penangkapan & Penahan.
Co-Authors Ika Chastanti Muhammad Yusuf Siregar