Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2020 - 2025

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Shautut Tarbiyah Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Al-'Adl Kalosara: Family Law Review

Kartini Kartini

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Author-ID : 2466965

Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Belajar Fikih dan Kompilasi Hukum Islam : Larangan Kawin melalui Pertalian Sesusuan Kartini Kartini
Shautut Tarbiyah Vol 21, No 1 (2015): Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Keagamaan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Larangan perkawinan karena pertalian sesusuan yang termuat dalam KHI ternyata tidak berbeda dengan hal yang sama menurut ketentuan fikih Islam. Tentu saja hal itu disebabkan karena yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan KHI berasal dari kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama dari berbagai mazhab. Susuan yang sesungguhnya adalah susuan yang sempurna, yaitu anak yang menyusui langsung menyedot air tetek dan anak tersebut tidak berhenti menyusu kecuali atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan. Larangan perkawinan sebagai akibat susuan berlaku antara wanita dengan laki-laki, sebagaimana larangan perkawinan yang diakibatkan oleh hubungan kekerabatan. Kriteria susuan yang mengharamkan perkawinan adalah susuan yang berlangsung sebanyak lima kali ke atas dengan kadar yang mengenyangkan.Kata Kunci : Kawin susuan, fikih, kompilasi, hukum islam.

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL PRA NIKAH DI KOTA KENDARI Kartini Kartini
Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian Vol 11, No. 1, Mei 2016
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kendari

AbstractThis study examines the views of religious leaders against early marriage due to pregnancy before marriage. The primary data is theory of early marriage, interviews to Muslim religious leaders and people who practice early marriages, while secondary data is books and other documentation materials that are associated with research studies. The result is include three parts, namely, the phenomenon of early marrige in Kendari city, that base on surveys and interviews is aquite alarming and needs serious treatment and also need the cooperation of all parties. While the views of religious leaders that that early marriages are permitted in case on didn’t cause the big unadvantage, but if unadvantge is more, it is forbidden. According to religious leaders in the city of Kendari, early mrriage is forbidden, because it got more unadvantage rather that advantage. As for the issue of pregnant before marriage, the religious leaders agreed to sy that it is forbidden and on the question of the legitimacy of their marriage, there is a difference opinion, some argue should be married because of various considerations.Key Words: religious leaders, early marriage, pragnance before marriageAbstrakPenelitian ini mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap pernikahan dini akibat hamil pra nikah. Data primer dari penelitian ini adalah teori tentang pernikahan dini dan hasil wawancara dari para tokoh agama Islam serta pihak pihak yang melakukan pernikahan dini, sedangkan data sekunder adalah buku buku dan bahan dokumentasi lain yang ada hubunganya dengan kajian penelitian. Hasilnya adalah meliputi tiga bagian yaitu, fenomena pernikahann dini dikota kendari berdasarkan hasil survey, dan wawancara fenomena pernikahn dini di kota kendari cukup memprihatinkan, dan perlu penanganan yang serius dan kerja sama dari semua pihak. Sementara pandangan para tokoh agama bahwa bahwa pernikahan dini dibolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudaratan, tapi jika kemudaratanya lebih banyak dibandingkan kemaslahatanya maka diharamkan, Adapun persoalan hamil pranikah terutama bagi perempuan yang masih dibawa umur para tokoh agama sepakat berpandangan bahwa hamil diluar nikah adalah haram, mengenai persoalan sah tidaknya pernikahan mereka, terjadi perbedaan pendapat, diantara para tokoh agama sebagian berpendapat boleh dinikahkan karena berbagai pertimbangan.Kata Kunci: tokoh agama, pernikahan dini, hamil pra nikah

Penerapan Lafazh Ditinjau dari Segi Dalalahnya Kartini Kartini
Al-'Adl Vol 10, No 2 (2017): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

This study is motivated by the problem of a jurist (faqih), to know how to extract the law from the texts. For that purpose, the science of Ushul al-Fiqh has established its methodology. This research, using the method of library research (library research), namely research with quotations on the books usul al-fiqh as primary sources and books that exist with this research as a source sekunder. Dalam processing data obtained from the library, the authors use qualitative methods, with inductive and deductive forms of analysis. The pronunciation in full of nash comprehension is an indication of the criticism of the texts themselves. Being mafhum is understanding or understanding or not placed in place of speech, from the understanding of the speech. The mafhum is divided into two parts: mafhum muwafaqah and mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah is the guidance of the pronunciation of nash or the determination of a law for the case that exist between the two there is a suitability because there is an illat equation. While mukhummukhalafah is a law for those who are not criticized by the nash opposed by the precious. Or in other words, something that nash does not criticize with that in its legal determination. Mafhum muwafaqah consists of two, namely lahn al-khitab and fahwa al-khitab. While mukhum mukhalafah consists of mafhum al-shifah, mafhum al-ghayah, mafhum al-syarth, mafhum al-'adad, and mafhum al-laqab. Mantuq is the language of "something spoken", whereas in the sense of the literal sense indicated by the spoken lafadz itself. Manthuq itself is divided into nash, zahir and mu'awwal. While Mafhum is a language understood from a text, while in the term is "the implied meaning of a pronunciation (mahfum muwafaqah) or the reverse sense of the pronunciation

Eksistensi Hukum Pogagaua dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Perspektif Maslahah Mursalah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan Jumiati Jumiati; Kartini Kartini; Ahmad Ahmad
KALOSARA: Family Law Review Vol 2, No 1 (2022): Kalosara: Family Law Review
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum Pogagaua, mekanisme penyelesaian sengketa tanah dan hukum Pogagaua perspektif maslahah mursalah dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa Kecamatan Lapandewa Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan redukasi data dan pengecekan keabsahan temuan dengan tringulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Pogagaua dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi di Desa Lapandewa. Dimana hukum Pogagaua memiliki 6 tahapan pelaksanaan. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Lapandewa dilakukan dengan cara mediasi yang disebut dengan Pogagaua. Dimana Pogagaua memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan. Hukum Pogagaua dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Lapandewa jika ditinjau dari hukum Islam yaitu maslahah mursalah merupakan suatu hukum yang boleh dilakukan. Karena membawa maslahat dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Hukum Pogagaua, Sengketa Tanah, Perspektif Maslahah Mursalah

Co-Authors Ahmad Ahmad Jumiati Jumiati

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search