Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Shautut Tarbiyah Al-'Adl
Sriwaty Sakkirang
Dosen STAIN Kendari
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HUKUM DAN KEADILAN Sriwaty Sakkirang
Shautut Tarbiyah Vol 15, No 1 (2009): Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Keagamaan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2339.742 KB) | DOI: 10.31332/str.v15i1.105

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai hukum dan keadilan. Masalah yang dikaji adalah bagaimana hukum dan keadilan dapat ditegakkan dan penyebab terpuruknya hukum di Indonesia. Dalam upaya memberantas korupsi, kejaksaan dituntut bersikap adil dan tidak diskriminatif. Penulis memandang bahwa proses penegakan hukum di Indonesia akan semakin membaik di tahun-tahun mendatang dan dapat menjadikan negara ini bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang paling penting adalah keinginan pemerintah untuk menegakkan hukum bukan hanya sekedar wacana tetapi diwujudkan dalam bentuk action.Kata Kunci: hukum, keadilan
HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI Sriwaty Sakkirang
Al-'Adl Vol 7, No 2 (2014): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.739 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v7i2.221

Abstract

AbstrakTulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakimanyang mempunyai peranan penting` dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsipNegara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalamUndang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum Acara PengujianUndang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutusdengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lamasembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima olehMahkamah KonstitusiKata kunci: Hukum Acara, Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi.
Co-Authors