Mahrudin Mahrudin
Dosen Fak. Syariah IAIN Kendari

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Multikultural di Institut Agama Islam Negeri Kendari Mahrudin Mahrudin
Shautut Tarbiyah Vol 21, No 2 (2015): Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Keagamaan
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (159.872 KB) | DOI: 10.31332/str.v21i2.370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membangun konsep falsafah tiga etnisbesar masyarakat Sulawesi Tenggara dalam pembelajaran civiceducation. Meneropong pendidikan multikultural dalam ruang mikrobaik pergaulan, sikap maupun perilaku belajar mahasiswa IAINKendari yang berasal dari tiga etnis besar tersebut. Falsafah lokaldalam pembelajaran ini diyakini dapat menanamkan nilai-nilaimultikultural kewarganegaraan di Indonesia. Dengan menggunakanmetode deskriptif kualitatif dan pendekatan etnografi, hasil penelitianmenujukkan bahwa ketiga falsafah tersebut dapat memberikankontribusi yang sangat berarti dalam kehidupan multikultural dimasyarakat, terutama di kalangan generasi muda masyarakat SulawesiTenggara. Hal ini karena falsafah ini mengajarkan pentingnya nilainilaimoral dalam bermasyarakat, Falsafah Buton yaitu pomae-maeka,popia-piara, pomaa-maasiaka, dan poangka-angkataka. FalsafahMuna yaitu Dapoangka-angkatau, dapopia-piara, dapomasi-masigho,dapoadha-adhati dan Falsafah Tolaki yaitu Medulu mbenao, Medulumbonaa, Medulu mboehe. Penerapan ketiga falsafah ini dalamkehidupan bermasyarakat dapat mempengaruhi perilaku generasimuda untuk tidak melakukan tindak kekerasan, merampas hak oranglain, penggunaan obat-obat terlarang, dan terorisme. Implementasi laindari hal tersebut dalah tetap terjaganya kehidupan multikultural diSulawesi Tenggara, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya PropinsiSulawesi Tenggara oleh UNDP sebagai propinsi yang aman dannyaman dari konflik walupun propinsi ini bertetangga dengan daerahyang berkonflik seperti Poso dan Ambon. Oleh karena itu, dapatdikatakan bahwa falsafah ini dapat memberikan kontribusi bagipengembangan pendidikan multikultural di Indonesia.Kata Kunci: Falsafah, Buton, Muna, Tolaki, Pendidikan,multicultural, Kewarganegaraan
NILAI-NILAI HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG MURTABAT TUJUH BUTON Mahrudin Mahrudin
Al-'Adl Vol 8, No 2 (2015): Al-'Adl
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.12 KB) | DOI: 10.31332/aladl.v8i2.364

Abstract

Artikel ini mengkaji nilai-nilai hukum dalam undang-undang murtabat tujuh Buton.Focus penelitian menelusuri nilai-nilai hukum dalam undang-undang murtabattujuh Buton. Undang-undang ini diyakini dapat membangun Indonesia di bidanghukum. Dengan menggunakan metode studi pustaka berupa kompilasi kajiannaskah warisan Kesultanan Buton, hasil penelitian menujukkan bahwa murtabattujuh telah menjadi dasar hukum pada masa Kesultanan Buton. Hal ini didasarkanpada kandungan dari masing-masing pasal pada undang-undang tersebut, dimanadalam pembahasan masing-masing pasalnya tidak lepas dari nilai-nilai hukum.Ungkapan-ungkapan dalam memperteguh pemerintahan yang termuat dalamnaskah Murtabat Tujuh adalah kekompakan diantara para pejabat kesultanan mulaidari sultan sampai pada jabatan paling rendah. Dalam mengambil keputusan salingmendukung, misalnya sebuah keputusan harus mendapat kasalambi, adolango danbasarapu. Sedangkan dalam kehidupan bermasyarakat harus didasarkan padaperasaan peri kemanusian yang disandarkan pada prinsip Pobinci-binciki Kuli.Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa murtabat tujuh ini dapat dijadikan sebagaimodal di bidang hukum dalam membangun Indonesia.Kata-Kata Kunci: Murtabat Tujuh, hukum , nilai-nilai hukum.