Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HIV AIDS PREVENTION THROUGH COLLABORATIVE GOVERNANCE AMONG GOVERNMENT, NON GOVERNMENT ORGANIZATION, AND SOCIETY IN DKI JAKARTA PROVINCE Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
JURNAL ADMINISTRASI & MANAJEMEN Vol 8, No 2 (2018): Jurnal Administrasi dan Manajemen
Publisher : Universitas Respati Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.516 KB) | DOI: 10.52643/jam.v8i2.271

Abstract

HIV / AIDS cases in Indonesia continue to increase and have spread to all provinces in Indonesia. As the province with the highest number of HIV cases, DKI Jakarta through the Provincial AIDS Commission (KPAP) seeks to prevent the increase of HIV / AIDS cases through collaborative governance between the Government, Non-Governmental Organizations (NGOs), and the public. This collaborative governance is reinforced through Governor Regulation No. 231 of 2015 concerning the Organization and Work Procedure of the Jakarta Capital City Provincial AIDS Commission and the DKI Jakarta Provincial Regulation Number 5 of 2008 concerning HIV and AIDS Prevention. This research was conducted to analyze the process of collaboration between the Government, NGOs and Communities in the DKI Jakarta Province. In addition, this study aimed to provide strategic recommendations for effective collaborative governance in the context of HIV / AIDS prevention in DKI Jakarta Province. This study used descriptive qualitative research methods that described the collaborative process of preventing HIV / AIDS in DKI Jakarta Province. Therefore, this study used a collaborative governance theory that focused on the collaborative process. Based on the research, it was known that collaborative governance has been established between KPAP, Health Office, NGOs, Working Groups (Pokja), and the Community. However, it was still not effective because of the lack of roles of working groups and NGOs that were still dependent on donor agencies in carrying out their activities.
Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta Agung Rheza Fauzi; Amy Yayuk Sri Rahayu
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 7 No. 1 (2019): Juni 2019
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (462.491 KB) | DOI: 10.30656/sawala.v7i1.887

Abstract

Collaborative Governance merupakan suatu bentuk susunan pemerintahan dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan pemangku kepentingan non negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif, dan menuju pada formulasi atau implemetasi kebijakan publik, atau dapat pula berbentuk  manajemen program atau aset publik. Collaborative Governance menjadi salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menangani kasus HIV AIDS yang terus meningkat. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses kolaborasi penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi strategis tata kelola kolaboratif yang efektif dalam rangka penanganan HIV AIDS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa proses tata kelola kolaboratif penanganan HIV AIDS di DKI Jakarta secara umum sudah berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk mendorong proses tata kelola kolaboratif para aktor, antara lain perlunya meningkatkan intensitas pertemuan antar aktor dan meningkatkan peran kepemimpinan (leadership) Komisi Penanggulangan AIDS sebagai lembaga kolaboratif penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian akademis tentang tata kelola kolaboratif dalam ranah kebijakan publik dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang ingin memberikan sumbangsih terkait penanganan HIV AIDS dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah.