Paramita Nur Kurniati
Universitas Indonesia

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH Paramita Nur Kurniati
Jurnal Sosial Soedirman Vol 2 No 2 (2018): OTONOMI DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.133 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1242

Abstract

Artikel ini merupakan studi analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peran Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan penelaah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet. Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menunjang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kehadiran BUMDes yang menyediakan pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. Dana Desa juga berperan untuk mendorong masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan demokratis. Kata Kunci : Dana Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa
Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel Paramita Nur Kurniati; Bernardus Yuliarto Nugroho
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol 9, No 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2655

Abstract

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and increasingly dynamic environmental conditions have prompted the Government to implement cashless government system in order to modernize the transaction of the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN). The cashless governmenst system is considered as part of public innovation in order to encourage public sector administrative reform efforts. Apart from the pros and cons that arise, the government's cashless policy in government expenditure is expected to take strategic steps in the budget that are in line with the principles of flexibility, security, effectiveness and accountability. The purpose of this study is to (1) explain current government transaction conditions, (2) understand the concept of cashless government, and (3) elaborate on the urgency of implementing the cashless government system in Indonesia. The literature study in this paper shows that there are still weaknesses and potential corruption caused by the number of transactions carried out by the government. It is important to create an urgent need or foster a sense of urgency for change in public sector organizations and by immediately transforming into a dynamic bureaucracy in the face of the challenges of the times. The government's cash system is expected to increase the transparency and accountability of the State's finances and approve the payment of acts of corruption. In a broader context, this system is expected to provide benefits in encouraging economic growth and improving public welfare.
Urgensi Pelaksanaan Sistem Cashless Government dalam Membangun Birokrasi yang Transparan dan Akuntabel Paramita Nur Kurniati; Bernardus Yuliarto Nugroho
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Vol. 9 No. 2 (2019): Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), December
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jap.v9i2.2655

Abstract

Public demands for transparent and accountable bureaucracy and increasingly dynamic environmental conditions have prompted the Government to implement cashless government system in order to modernize the transaction of the State Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - APBN). The cashless governmenst system is considered as part of public innovation in order to encourage public sector administrative reform efforts. Apart from the pros and cons that arise, the government's cashless policy in government expenditure is expected to take strategic steps in the budget that are in line with the principles of flexibility, security, effectiveness and accountability. The purpose of this study is to (1) explain current government transaction conditions, (2) understand the concept of cashless government, and (3) elaborate on the urgency of implementing the cashless government system in Indonesia. The literature study in this paper shows that there are still weaknesses and potential corruption caused by the number of transactions carried out by the government. It is important to create an urgent need or foster a sense of urgency for change in public sector organizations and by immediately transforming into a dynamic bureaucracy in the face of the challenges of the times. The government's cash system is expected to increase the transparency and accountability of the State's finances and approve the payment of acts of corruption. In a broader context, this system is expected to provide benefits in encouraging economic growth and improving public welfare.
DANA DESA SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN DAERAH Paramita Nur Kurniati
JUSS (Jurnal Sosial Soedirman) Vol 2 No 2 (2018): JUSS (Jurnal Sosial Soedirman)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial and Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.133 KB) | DOI: 10.20884/juss.v2i2.1242

Abstract

Artikel ini merupakan studi analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui peran Dana Desa sebagai instrumen pembangunan untuk meningkatkan daya saing Desa. Dana Desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui program dan anggaran pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi yaitu penelitian pustaka dan penelaah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui tinjauan kepustakaan serta akses internet. Dana Desa untuk pembangunan desa ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru, menunjang ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam kehadiran BUMDes yang menyediakan pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata. Dana Desa juga berperan untuk mendorong masyarakat desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, berdaya saing tinggi dan demokratis. Kata Kunci : Dana Desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa