<![CDATA[Tulisan ini mengkaji tentang populisme di aras demokrasi di Indonesia dengan memfokuskan pada perihal kebangkitan kepemimpinan populis di Indonesia, dan peluang serta tantangan populisme bagi aras demokrasi di Indonesia. Alasan mengambil permasalahan ini dikarenakan didalam aras demokrasi seperti sekarang ini, banyak muncul tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo (Jokowi), dan Ridwan Kamil. Artinya semakin suatu negara terjerembab didalam badai krisis yang besar, maka disana rakyat akan mencari-cari para pemimpin-pemimpin yang dianggap populis. Didalam konteks demokrasi saat ini, ketika suatu masyarakat tak memiliki kepemimpinan, maka yang terjadi adalah kekacauan dan tak adanya manajemen konflik. Posisi populisme disini adalah sebuah seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dianggap dapat mengangkat hidup mereka. Disisi lain, adanya masyarakat yang cenderung kurang percaya pada partai politik dan DPR. Padahal kepercayaan terhadap lembaga-lembaga publik ini merupakan indikator tersendiri dari konsolidasi demokrasi. Realita ini makin melempangkan jalan bagi populisme dan mendorong munculnya klaim-klaim populisme dari tokoh-tokoh politik yang ingin “mengail di air keruh”. Merujuk pada permasalahan tersebut maka penulis akan mengangkat permasalahan tentang populisme di aras demokrasi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bangkitnya populisme di Indonesia ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh yang dianggap populis seperti Joko Widodo, dan Ridwan Kamil. Hadirnya kepemimpinan populis tersebut mengakibatkan peluang dan tantangan bagi aras demokrasi di Indonesia. Peluang adanya populisme yakni dapat mengingatkan elite politik atas kelemahan demokrasi keterwakilan yang sekarang ini berjalan, dan agar elite tidak lupa menyerap sebesar-besarnya kepentingan rakyat dalam proses pembuatan kebijakan. Selain peluang, populisme juga melahirkan tantangan diantaranya kaum populis cenderung memanfaatkan demi kepentingan politik elektoral, propaganda dan kharisma personal untuk menarik konstituen daripada tampil sebagai edukator.]]>
