Garuda - Garba Rujukan Digital

PROGRESSIVE LAW FUNCTIONS IN REALIZING JUSTICE IN INDONESIA Lisma, Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019): (in Press)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasan yakni mempergunakan peran moral dan etika, melakukan penafsiran yang progresif, pendidikan dimulai pada fakultas hukum dan mengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues that occurred in Indonesia seemed to be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice is whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife that is blunt upward and sharp downward, the problem of injustice is the basis of this research so that it can be formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. this study aims to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method uses normative research with the description of rules, judges' decisions and actions of law enforcement officers that are progressive. This study uses two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded: (1) that the law which is considered unfair can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so that it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, namely, the use of moral and ethical roles, perform progressive interpretations, education begins in law faculties and lifts of good people. The embodiment of progressive law in Indonesia can be pursued by the development of national law in Indonesia with maintenance, reform, and creation such as progressive law that breaks down and builds the law.Keywords: State of Law, Justice, Progressive of Law

Quo Vadis Constitutional Complaint in Indonesia: Authority and Discretion of Constitutional Judges/Quo Vadis Constitusional Complaint di Indonesia: Antara Kewenangan dan Diskresi Hakim Konstitusi Mahfiana, Layyin; Lisma, Lisma
De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah Vol 13, No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j-fsh.v13i1.11574

AbstractThe guarantee of citizens' constitutional rights is one of the conditions for realizing an excellent legal state. However, several studies show that there is no precise mechanism for filing constitutional complaints. Although since 2003, a Constitutional Court has been established. This article aims to describe the problems of filing a constitutional complaint in Indonesia. This article is based on doctrinal legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that there is no regulation that authorizes the handling of constitutional complaint cases to the Constitutional Court. Judges of the Constitutional Court are rigid in examining cases under their authority and have never exercised discretion over them. This condition has the potential to ignore the constitutional rights of citizens. So there is a need for an amendment to the 1945 Constitution and a revision to the Constitutional Court Law. However, this change requires political will from the authorities.Keywords: constitusional complaint; constitutional court; discretion.Abstrak Jaminan hak konstitusi warga negara merupakan salah satu syarat terwujudnya negara hukum yang baik. Namun, sejumlah riset menunjukkan bahwa belum ada mekanisme yang jelas pengajuan constitutional complain. Meskipun sejak tahun 2003 telah dibentuk Mahkamah Konsititusi. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan problematika pengajuan constitutional complain di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ada regulasi yang memberikan kewenangan penanganan perkara constitutional complaint kepada Mahkamah Konsitusi. Hakim Mahkamah Konstitusi rigid dalam memeriksa perkara yang menjadi kewenangannya dan tidak pernah melakukan diskresi terhadapnya. Kondisi ini berpotensi mengabaikan hak-hak konstitusi warga negara. Sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan revisi terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun, perubahan ini membutuhkan political will dari penguasa.Kata Kunci: constitutional complaint; mahkamah konstitusi; diskresi.

Internalisasi Nilai Hukum Islam dalam Rancangan KUHP di Indonesia (Studi terhadap Tindak pidana perzinahan dalam KUHP dan RKUHP ) Lisma Lisma
EKSPOSE Vol 18, No 1 (2019)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v18i1.281

AbstrakHukum pidana yang berlaku saat ini sejatinya sudah usang dan seharusnya diperbaharui untuk mengikuti perkembangan zaman, kendati demikian formulasi hukum pidana warisan kolonial hanya mementingkan aspek individual padahal hukum seyogianya memperhatikan aspek individual dan sosial. Hukum islam sebagai salah satu sistem hukum yang ada di dunia juga diakui dan berlaku di Indonesia bukan merupakan hal yang baru, berbagai aspek yang diatur dalam hukum islam sebenarnya mampu menjawab berbagai keresahan dalam praktik berhukum selama ini yang masih menggunakan hukum pidana warisan belanda. eksistensi hukum islam di Indonesia bukan hanya disebabkan oleh faktor sejarah melainkan masyarakat yang telah mendiami wilayah Nusantara telah memperaktikan nilai-nilai hukum islam sejak zaman kerajaan, sehingga masyarakat Indonesia yang beradab menolak segala bentuk perbuatan yang menyimpang dari norma agama, moral, sosial dan hukum. Namum praktik hukum islam pada masa penjajahan tidak dapat diberlakukan karena kaidah politik hukum menghendaki rezim politik mempengaruhi jenis hukum yang diberlakukan. Sejak berlakuknya hukum pidana kolonial hingga sekarang banyak menimbulkan persoalan-persoalan dalam masyarakat, seperti kumpul kebo, penistaan agama, perjudian dan minuman keras. Internalisasi hukum islam dalam pembaharuan hukum pidana sejalan dengan hukum kebiasaan dan hukum adat yang tidak memperbolehkan setiap perbuatan yang melanggar hukum kebiasaan dan hukum adat dalam suatu masyarakat seperti dalam budaya bugis siri’ yang tidak memperbolehkan membawa lari anak gadis orang begitupun di hukum adat kajang yang tidak memperbolehkan perempuan dan laki-laki berboncengan atau berdua-duan, di Aceh bahkan telah membuat aturan setingkat daerah tentang larangan seorang wanita dan laki-laki berdua-duan. Internalisasi nilai tersebut mengharuskan setiap formulasi hukum yang ingin dimasukan dalam RKUHP menggali saripati hukum islam yang berasal dari al-Qur’an, Sunnah dan Qiyas. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normative yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan tersebut dan dipadukan bahan-bahan hukum kepustakaan yang dapat menjelaskan fungsi hukum islam dalam memecahkan persolan hukum di Indonesia.AbstractThe current criminal law is in fact absoluete and should be renewed to keep pace with the times, not the formulation yet of the criminal law of the colonial inheritance is concerned only with the individual aspect whereas the law should pay attention to individual and social aspect. Islamic law as one of the existing legal system in the world is also recognized and applicable in Indonesia is not a new thing, the various aspects regulated in Islamic law is actually able to answer the various unrest in the practice of punishment so far that still use the dutch criminal law inheritance. The existence of islamic law in Indonesia is not only due to historical factors but the people who have inhabited the archipelago has been devoted to the values of Islamic law since the time of the kingdom, so that civilized Indonesian society reject all forms of acts deviating from religious, moral, social and legal norms. However, the practice of Islamic law in the colonial period can not be enforced because the political rule of law requires the political regime to influence the type of law imposed. Since the passage of colonial criminal law until now many cause problems in society, such as congregation kebo, blasphemy, gambling and liquor. The internalization of Islamic law in the renewal of the penal law is in line with customary law and customary law which does not allow any act that violates customary law and customary law in a society as in the siri 's bugis culture which does not permit the carrying of child girls as in customary kajang law allowing women and men to rally or to be together, even in Aceh have even made regional-level rules about the prohibition of a woman and a man on a budget. Internalization of these values requires that every formulation of law to be included in the draft penal code unearth the essence of Islamic law derived from the Qur'an, Sunnah and Qiyas. This study uses descriptive analytical method with normative juridical approach that examines the legislation relating to the issue and incorporated library literary materials that can explain the function of Islamic law in solving legal issues in Indonesia.The current criminal law is in fact absoluete and should be renewed to keep pace with the times, not the formulation yet of the criminal law of the colonial inheritance is concerned only with the individual aspect whereas the law should pay attention to individual and social aspect. Islamic law as one of the existing legal system in the world is also recognized and applicable in Indonesia is not a new thing, the various aspects regulated in Islamic law is actually able to answer the various unrest in the practice of punishment so far that still use the dutch criminal law inheritance. The existence of islamic law in Indonesia is not only due to historical factors but the people who have inhabited the archipelago has been devoted to the values of Islamic law since the time of the kingdom, so that civilized Indonesian society reject all forms of acts deviating from religious, moral, social and legal norms. However, the practice of Islamic law in the colonial period can not be enforced because the political rule of law requires the political regime to influence the type of law imposed. Since the passage of colonial criminal law until now many cause problems in society, such as congregation kebo, blasphemy, gambling and liquor. The internalization of Islamic law in the renewal of the penal law is in line with customary law and customary law which does not allow any act that violates customary law and customary law in a society as in the siri 's bugis culture which does not permit the carrying of child girls as in customary kajang law allowing women and men to rally or to be together, even in Aceh have even made regional-level rules about the prohibition of a woman and a man on a budget. Internalization of these values requires that every formulation of law to be included in the draft penal code unearth the essence of Islamic law derived from the Qur'an, Sunnah and Qiyas. This study uses descriptive analytical method with normative juridical approach that examines the legislation relating to the issue and incorporated library literary materials that can explain the function of Islamic law in solving legal issues in Indonesia.

Kebijakan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan lisma lisma
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/ajmpi.v6i1.1330

Kajian ini membahas diversi sebagai salah satu model penyelesaian perkara secara non litigasi yang selaras dengan cita negara hukum Pancasila. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasil penelitian menunjukkan, demi terwujudnya restorative justice, maka proses diversi wajib diupayakan oleh aparat penegak hukum pada level penyidikan (Kepolisian), penuntutan (Kejaksaan) dan pemeriksaan perkara di pengadilan (Hakim). Namun, implementasinya hanya diakui dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang diperuntukkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tiga sayarat yaitu ancaman sanksi pidananya dibawah tujuh tahun, bukan residivis dan harus ada kesepakatan antara pelaku dan pihak korban. Berpijak pada konsep ini, diversi seharusnya dapat pula diterapkan pada tindak pidana pencurian ringan apabila memenuhi syarat, mengingat aspek restorative justice dan lembaga pemasyaratan maupun rumah tanahan telah melebihi batas kapasitas.

Progressive Law Functions In Realizing Justice In Indonesia Lisma Lisma
Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Abstrak: Persoalan hukum yang terjadi di Indonesia seakan menjadi tanda tanya besar karena Indonesia merupakan Negara Hukum yang seharusnya dapat terjaga stabilitas, keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Keadilan menjadi salah satu tuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sehingga menimbulkan pertanyaan dimana letak persoalan ketidak adilan tersebut apakah pada substansi, strukture atau kulturenya ?. penegakan hukum seperti sebila pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah, persoalan ketidakadilan inilah yang menjadi dasar dalam penelitian ini sehingga dapat dirumuskan persoalan sebagai berikut, yaitu: (1) Bagaimanakah fungsi hukum progresif sebagai upaya menemukan keadilan?. (2) Bagaimanakah perwujudan Hukum Progresif dalam Hukum di Indonesia ?. penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsi pemikiran agar teori hukum progresif dapat dijadikan sebagai salah satu solusi dalam penegakan hukum di Indonesia.Metode penelitian menggunakan penelitian normatif dengan melakukan deskripsi terhadap aturan-aturan, putusan-putusan hakim dan tindakan aparat penegak hukum yang bersifat progresif. Penelitian ini menggunakan 2 sumber hukum yakni bahan hukum primer: Pancasila, Norma atau kaidah-kaidah (UUD NRI 1945 dan UU No 48 Tahun 2009) dan bahan sekunder: literatur-literatur, hasil penelitian ilmiah, makalah dan seminar, artikel, jurnal, buku dan berita. Analisis terhadap permasalah dalam penelitian dapat disimpulkan: (1) bahwa hukum yang dianggap tidak adil dapat diabaikan demi menumkan keadilan dengan menggunakan pendekatan hukum progresif karena teori ini bisa dipahami sebagai sosiologis normatif sehingga bisa diterapkan dalam tiga komponen hukum yakni substansi, structure, dan kulture. (2) Perwujudan hukum progresif dapat diupayakan dengan beberapa gagasanyaknimempergunakanperan moral danetika, melakukanpenafsiran yang progresif, pendidikandimulaipadafakultashukumdanmengangkat orang-orang baik. Perwujudan hukum progresif di Indonesia dapat direlevansikan dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia dengan upaya pemeliharaan, pembaharuaan dan penciptaan seperti hukum progresif yang merobohkan dan membangun hukum.Kata Kunci: Negara Hukum, Keadilan, Hukum Progresif Abstract: Legal issues in Indonesia seemto be a big question mark because Indonesia is the State of Law that should be able to maintain the stability, security, and welfare of the community. Justice becomes one of the demands in law enforcement in Indonesia that raises the question where the problem of injustice was whether, on substance, structure or culture ?. law enforcement such as blunt knife is blunt upward and sharp downward.the problem of injustice was the basis of this researcbe formulated as follows: (1) How is the function of progressive law as an effort to find justice ?. (2) How is the embodiment of Progressive Law in Indonesian Law ?. This study was aimed to provide a contribution to the idea that progressive legal theory can be used as one of the solutions in law enforcement in Indonesia. The research method was normative research with the description of rules, judges' decisions and progressive actions of law enforcement officers. The researcher used two legal sources: primary law materials: Pancasila, norma or rules (UUD NRI 1945 and UU No 48 the Year 2009) and secondary materials: literature, scientific research results, papers and seminars, articles, journals, books, and news. The analysis of the problems in the research can be concluded as the followingas the following: (1) the unfair law can be ignored in order to put forward justice by using progressive law approach because this theory can be understood as normative sociology so it can be applied in three legal components namely substance, structure, and culture. (2) The embodiment of progressive law can be pursued by several ideas, as such as, the use of moral and ethical roles, doing progressive interpretations, providing education in law faculties and hiring some good people. The implementation of progressive law in Indonesia can be relatedto the development of national law in Indonesia bymaintaining, reforming, and creatinglike how progressive law breaks down and builds the law.

IMPLIKASI PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA SERENTAK DALAM MENINGKATKAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA (STUDI TERHADAP PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015) Lisma Lisma; Lita Tyesta A.L.W
LAW REFORM Vol 13, No 1 (2017)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Pemilihan Kepala Daerah sebagai salah satu praktek demokrasi Indonesia yang dijalankan di Daereh merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dasar hukum itulah yang menjadi acuan pilkada yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung namun pada kenyataan mekanisme pilkada yang dilakukan dengan langsung dan tidak langsung menyisahkan masalah, sehingga pemerintah memutuskan mereformasi sistem pilkada menjadi pilkada serentak yang rencana dilakukan dengan 7 tahap yakni 2015, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2027. Pilkada serentak tahap pertama dilaksanakan pada tahun 2015 dan salah satu daerah yang melaksanakan ialah Sulawesi selatan dengan 11 kabupaten namun partisipasi masyarakatnya belum maksimal. maka dari itu penulis merumuskan persoalan sebagai berikut yaitu : (1) Bagaimana partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan. (2) Mengapa partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan belum maksimal ?. (3) Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di masa depan di Provinsi Sulawesi Selata dalam rangka peningkatan kualitas Demokrasi Konstitusional di Indonesia ?. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangsi peningkatan partisipasi masyarakat pada pilkada serentak yang akan datang. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum non doktrinal ini bersifat kualitatif karena lebih ditekankan pada pengamatan sosial di masyarakat dan kedalaman kualitas (data). Penelitian kualitatif ini diupayakan untuk memahami fenomena-fenomen di lapangan kemudian ditafsrkan dan dideskripsikan untuk menjawab tujuan penelitian. Dari analisis tersebut disimpulkan bahwa (1) partisipasi masyarakat pada pilkada serentak di Sulawesi Selatan Tahun 2015 cukup bervariasi dan tidak mengalami peningkatan signifikan bahkan mengalami penurunan (2) faktor-faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat belum maksimal karena faktor sosial, politik, administrasi,pendidikan, budaya dan pekerjaan serta sosialisasi yang masih sangat kurang (3) upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki regulasi yang sudah tidak sesuai dengan konteks dan melibatkan stakeholder yang ada serta meningkatkan sosialisasi.

Child Care and Protection in Perspective of Legislation, Human Rights and Islamic Law Lisma Lisma; Roykhatun Nikmah
Al-Bayyinah Vol 5, No 1 (2021): Al-Bayyinah
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35673/al-bayyinah.v5i1.1333

The empirical reality regarding the issue of care and protection for children is still a global concern. It is necessary to find rules regarding the protection and care of children. Comparing several rules in legislation, human rights and Islamic law in strengthening the position of children as human beings who must receive care and protection. This research is a literature review with a normative juridical approach. Examining various literatures by focusing on aspects of laws and regulations related to care, child protection, human rights and Islamic law. The techniques of analysis used were descriptive and comparative. The findings of this study indicate that child care and protection falls into the category of fulfilling human rights. Child protection is in line with the universal principles of human rights and has a legal umbrella and the power to obtain care and protection. However, the existing regulations have not been maximally implemented. In Islamic law, children have a very high guarantee of protection, this is included in the category of caring for children as the goal of sharia (maqashid syari'ah). The implication of this finding is that the protection of children's rights cannot be negotiated, because the state and religion have provided protection, so what must be enforced is the supervision of the fulfillment of children's rights.

Discourse on Religious Moderation in the View of Surakarta Students According to Indonesian Law Mahfiana, Layyin; Ariyani, Evi; Lisma, Lisma
Al-Bayyinah Vol. 8 No. 1 (2024): Al-Bayyinah
Publisher : Faculty of Sharia and Islamic Law Institut Agama Islam Negeri Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/al-bayyinah.v8i1.4921

Religious moderation is very important because the tendency of excessive or excessive religious experiences often leaves one-sided claims of truth and considers themselves the most right while others are wrong. Based on the above background, the researcher is interested in studying the extent of understanding of religious moderation among Surakarta students and how efforts are made to increase awareness of religious moderation among students. This type of research is field research with a qualitative approach that aims to describe the data obtained in the field regarding students' understanding related to religious moderation. The data sources used in this study are primary and secondary. The data collection techniques used were interviews and documentation. Students' understanding of religious moderation varied greatly from the results of several interviews conducted with 30 students in the Islamic Criminal Law Study Program, 20 students explained that moderation is tolerance and mutual respect between religious people.Â This is not wrong, because one of the indicators of religion is tolerance. Meanwhile, the other 10 students have understood that moderation is our perspective or attitude in religion in moderation, understanding and practicing religious teachings that are not extreme. Meanwhile, 30 students of the Law Study Program at the Batik University of Surakarta most of them do not understand what religious moderation is in terms of terminology, but once they are given an understanding and indicators related to religious moderation, they understand. Most of them have been taught in Pancasila and Civic Education courses. Religious moderation can be used as a learning approach so that students can think critically and analyze the courses they are taught, which of course remains based on the principles of religious moderation.

Integration of Juridical and Sociological Approaches in Election Criminal Law Enforcement in Indonesia: Comparison Conseil Constitutionnel France Lisma, Lisma; Satriadi, Satriadi; Salam, Safrin; Oluwaseyi, Fatunsin
SASI Volume 31 Issue 3, September 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v31i3.3049

Introduction: This study analyzes the comparison of election criminal law enforcement in Indonesia with the system implemented by the Conseil Constitutionnel in France.Purposes of the Research: Analyze and compare the electoral criminal law enforcement systems in Indonesia and France, highlighting similarities and differences in dispute resolution mechanisms. In addition, this research also focuses on revealing the strengths and weaknesses of each system through juridical and sociological approaches. In this way, it is hoped that insights and recommendations will be born that can strengthen the electoral legal system in Indonesia, especially in the aspects of coordination, transparency, and effectiveness of dispute resolution.Methods of the Research: Descriptive research with literature study and comparative analysis. The results of the study show that Indonesia's electoral system faces problems of coordination between institutions, such as Election Supervisory Board, Electoral Commission, and the courts, which leads to ineffectiveness and transparency in dispute resolution. In contrast, the Conseil Constitutionnel in France has a centralized authority that allows for faster and more efficient settlement of electoral disputes.Results of the Research: The need for reform in the Indonesian electoral legal system, including the establishment of an independent institution that has full authority to handle election disputes. In conclusion, to increase efficiency and transparency, Indonesia needs to adopt a more centralized system and strengthen coordination between relevant institutions, by integrating juridical and sociological approaches in the enforcement of election criminal laws.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search